Prabowo Anugerahi Gelar Pahlawan untuk Zainal Abidin Syah

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh dalam sebuah upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu, 10 November 2024. Penganugerahan ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, menandai pengakuan negara atas jasa luar biasa para tokoh yang telah berjuang demi kedaulatan dan keutuhan bangsa. Salah satu nama yang diangkat adalah Sultan Zainal Abidin Syah, pemimpin Kesultanan Tidore yang memainkan peran kunci dalam memperjuangkan integrasi Irian Barat ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upacara Kenegaraan dan Dasar Hukum

Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, keluarga penerima gelar, serta tamu undangan dari berbagai kalangan. Keputusan pemberian gelar ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang telah disahkan sebelumnya, menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional merupakan penghormatan tertinggi negara kepada putra-putri terbaik yang telah mengorbankan segalanya bagi kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. "Hari ini kita meneguhkan komitmen untuk terus mengenang dan meneladani perjuangan mereka. Gelar ini bukan sekadar simbol, melainkan pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati adalah hasil perjuangan panjang yang melibatkan seluruh elemen bangsa," ujar Presiden.

Selain Sultan Zainal Abidin Syah, sembilan tokoh lain yang menerima penghargaan tersebut berasal dari beragam latar belakang: pejuang kemerdekaan, tokoh agama, pendidik, dan pembela hak-hak rakyat. Nama-nama mereka telah melalui verifikasi dan penelitian sejarah yang ketat untuk memastikan keteladanan dan dampak perjuangan mereka bagi negara.

Peran Kunci Sultan Tidore dalam Integrasi Irian Barat

Sultan Zainal Abidin Syah lahir di Tidore pada 5 Agustus 1912 dan memimpin Kesultanan Tidore sejak tahun 1947 hingga wafatnya pada 1967. Namanya tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan diplomatik dan politik untuk mengembalikan Irian Barat (kini Papua) dari cengkeraman kolonial Belanda. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, status Irian Barat belum tuntas dan menjadi sengketa berkepanjangan. Pada masa itu, Sultan Zainal Abidin Syah menyatakan dengan lantang bahwa Irian Barat adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Indonesia, dan ia mengerahkan segala sumber daya politiknya untuk mendukung klaim Republik.

Sebagai pemimpin tradisional yang memiliki pengaruh kuat di kawasan timur Indonesia, Zainal Abidin Syah diangkat menjadi Gubernur pertama Provinsi Irian Barat pada 23 September 1956, berdasarkan keputusan pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Soekarno. Posisi tersebut bukan sekadar jabatan administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat legitimasi historis dan kultural Indonesia atas wilayah tersebut. Melalui kepemimpinannya, ia membangun jaringan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di Irian Barat dan menggalang dukungan internasional untuk menekan Belanda. Dalam berbagai forum, ia menegaskan bahwa Kesultanan Tidore memiliki ikatan historis yang kuat dengan wilayah Papua, sehingga klaim kolonial Belanda tidak berdasar.

Warisan Diplomasi dan Semangat Kebangsaan

Langkah Zainal Abidin Syah tidak hanya bersifat simbolik. Ia aktif melobi negara-negara Asia-Afrika dan memanfaatkan panggung internasional untuk menyuarakan hak Indonesia atas Irian Barat. Dalam rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, ia selalu menekankan pentingnya pendekatan budaya dan agama dalam merebut hati rakyat Papua. Peranannya diakui oleh banyak sejarawan sebagai salah satu faktor yang mempercepat proses pembebasan Irian Barat hingga akhirnya berhasil dikembalikan ke pangkuan Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Meskipun ia wafat dua tahun sebelum Pepera, fondasi perjuangan yang ia letakkan menjadi landasan penting bagi keberhasilan diplomatik Indonesia.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Zainal Abidin Syah disambut dengan haru oleh keluarga besar Kesultanan Tidore dan masyarakat Maluku Utara. Salah satu keturunannya, yang hadir dalam upacara, menyampaikan rasa syukur dan menekankan bahwa nilai-nilai perjuangan sang sultan harus terus hidup. "Beliau mengajarkan bahwa kedaulatan bangsa adalah harga mati, dan kami berkomitmen untuk meneruskan semangat itu," katanya. Pemerintah daerah setempat juga berencana untuk memperkuat muatan sejarah lokal dalam kurikulum pendidikan guna memastikan generasi muda mengenal kontribusi para pahlawan dari Indonesia timur.

Dengan penganugerahan ini, total jumlah Pahlawan Nasional Indonesia terus bertambah, mencerminkan upaya negara untuk menggali dan mengakui peran tokoh-tokoh dari berbagai daerah. Presiden Prabowo dalam penutup sambutannya menyatakan bahwa proses pengusulan gelar pahlawan terbuka untuk seluruh masyarakat dan akan terus dilakukan secara transparan dan akuntabel. "Kita harus memastikan bahwa setiap tetes keringat dan darah para pahlawan tidak pernah dilupakan. Mereka adalah api semangat yang harus terus kita nyalakan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," tutup Presiden.

Baca juga:

• Beredar Video Anies Baswedan Tawarkan Bantuan Modal Usaha, Ini Faktanya
• Gelombang Kenaikan Harga Barang di Mal Diprediksi Terjadi Akhir 2026