OJK Dorong Transparansi dan Etika Lewat RGS 2026

Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola sektor jasa keuangan melalui penyelenggaraan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang akan digelar di Jakarta Convention Center pada 15—16 April 2026. Forum tahunan ini dirancang sebagai wadah strategis untuk mempertemukan regulator, pelaku industri, asosiasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan guna membahas dinamika terkini dalam ranah governance, risk, and compliance (GRC).

Ketua Dewan Komisioner OJK, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (14/4/2025), menyatakan bahwa RGS 2026 akan mengusung tema besar yang menitikberatkan pada penguatan transparansi dan etika sebagai fondasi utama tata kelola lembaga keuangan nasional. “RGS 2026 bukan sekadar forum seremonial, melainkan panggung integral untuk menyelaraskan kebijakan, regulasi, dan praktik terbaik di sektor keuangan Indonesia. Transparansi dan etika menjadi dua pilar yang tidak bisa ditawar dalam membangun kepercayaan publik,” ujarnya.

Fokus Strategis pada Tiga Pilar GRC

RGS 2026 akan menyoroti tiga pilar utama GRC secara mendalam melalui serangkaian diskusi panel, lokakarya, dan sesi pleno. Pada pilar governance, agenda pembahasan mencakup implementasi Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta perluasan cakupannya kepada lembaga keuangan non-bank. Sesi ini akan mengupas efektivitas fungsi dewan komisaris, direksi, serta komite-komite penunjang dalam memastikan akuntabilitas korporasi.

Sementara itu, pilar risk akan difokuskan pada kerangka manajemen risiko terintegrasi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global dan disrupsi digital. OJK mencatat bahwa hingga kuartal pertama 2025, sebanyak 78% bank umum telah mengadopsi sistem manajemen risiko berbasis teknologi kecerdasan buatan, namun tingkat kematangan implementasinya masih bervariasi. RGS 2026 akan menjadi ajang bertukar pengalaman antara institusi keuangan besar dan menengah untuk mempercepat standarisasi praktik manajemen risiko.

Adapun pilar compliance mendapatkan perhatian khusus seiring meningkatnya ekspektasi regulator terhadap kepatuhan industri. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK menekankan bahwa tingkat kepatuhan perbankan nasional terhadap ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) perlu terus ditingkatkan. “Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK sepanjang 2024, masih terdapat 12% bank yang belum sepenuhnya memenuhi standar kepatuhan APU-PPT. Ini menjadi perhatian serius yang akan dibahas tuntas di RGS 2026,” tegasnya.

Transparansi sebagai Kunci Kepercayaan Investor

Dalam konteks transparansi, RGS 2026 akan mendorong penerapan standar pengungkapan informasi yang lebih ketat bagi emiten dan lembaga jasa keuangan. OJK merujuk pada data Bursa Efek Indonesia yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor transparansi tinggi mencatat rata-rata kenaikan kapitalisasi pasar sebesar 23% dibandingkan perusahaan dengan skor rendah. Angka ini menjadi bukti kuat bahwa transparansi berkorelasi langsung dengan kepercayaan investor dan stabilitas pasar.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, yang dijadwalkan menjadi salah satu pembicara kunci di RGS 2026, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif OJK. “Keterbukaan informasi bukan lagi sekadar kewajiban regulasi, melainkan kebutuhan strategis. Investor domestik maupun global semakin cerdas memilah perusahaan berdasarkan kualitas tata kelola dan transparansinya,” katanya dalam rapat koordinasi persiapan RGS 2026 yang digelar pada pekan lalu.

Selain itu, OJK juga akan memperkenalkan indeks tata kelola terbaru yang mengukur tingkat transparansi dan etika bisnis lembaga jasa keuangan secara kuantitatif. Indeks ini diharapkan menjadi acuan baru bagi industri dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. “Dengan indeks ini, publik dapat melihat secara objektif lembaga mana yang benar-benar menjalankan prinsip transparansi dan etika, bukan sekadar klaim belaka,” ujar pejabat OJK.

Kolaborasi Multipihak sebagai Kunci Keberhasilan

RGS 2026 tidak hanya melibatkan regulator dan pelaku industri keuangan, tetapi juga menggandeng asosiasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Asosiasi Auditor Internal Indonesia (AAII), dan Perhimpunan Profesi Kepatuhan (PPK). Pelibatan asosiasi profesi ini dinilai krusial karena para profesional di bidang akuntansi, audit, dan kepatuhan merupakan garda terdepan dalam memastikan praktik GRC berjalan efektif di lapangan.

Ketua Umum IAI, dalam pertemuan persiapan RGS 2026, menyatakan bahwa pihaknya akan menyelenggarakan sesi khusus mengenai peran akuntan profesional dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan keuangan. “Standar audit yang ketat dan independensi akuntan adalah benteng pertama dalam menjaga transparansi. Kami siap berkontribusi penuh dalam RGS 2026,” tegasnya.

OJK juga mengonfirmasi bahwa RGS 2026 akan dihadiri oleh perwakilan regulator keuangan dari negara-negara ASEAN, Australia, dan Jepang. Kehadiran regulator asing ini membuka peluang benchmarking dan harmonisasi standar GRC di tingkat regional. Dalam Rapat Koordinasi Panitia RGS 2026 yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK pada Kamis (10/4/2025), disepakati bahwa forum ini akan menghasilkan Jakarta Declaration on GRC Excellence yang berisi komitmen bersama industri keuangan Indonesia dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Dengan target partisipasi lebih dari 2.000 peserta dari seluruh Indonesia, RGS 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi tata kelola sektor jasa keuangan nasional. OJK menegaskan bahwa forum ini akan menjadi agenda rutin tahunan yang konsisten mengawal penerapan prinsip GRC di Indonesia.

Baca juga:

• Pertamina Patra Niaga Siap Jalankan Mandatori B50
• Internet Indonesia Dipercepat: Target 100 Mbps Rata-rata pada 2028