PKS Tanggapi Pernyataan Megawati, Singgung Sejarah Oposisi Era Jokowi

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Kholid, merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menegaskan partainya sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah. Kholid menyinggung rekam jejak PKS sebagai partai oposisi pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pernyataan Megawati sebelumnya disampaikan dalam forum internal partai, di mana ia menekankan bahwa PDIP tidak akan menjadi oposisi secara formal, melainkan mengambil posisi sebagai penyeimbang kebijakan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Secara hukum tata negara, dalam sistem presidensialisme memang tidak ada istilah oposisi, karena oposisi itu terminologi di sistem parlementer," ujar Kholid saat diwawancarai wartawan di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Kendati demikian, Kholid menegaskan bahwa makna substantif dari oposisi tetap relevan dalam konteks politik Indonesia. Ia mendefinisikan oposisi sebagai sikap politik yang secara sadar memilih untuk tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.

Kholid kemudian merujuk pada pengalaman PKS selama satu dekade di bawah kepemimpinan Jokowi. Ia menyebut bahwa partainya konsisten menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif tanpa harus bergabung dalam kabinet.

Pernyataan ini mencuat di tengah dinamika politik nasional yang mulai memanas pasca satu setengah tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. PDIP, yang pada Pilpres 2024 mengusung Ganjar Pranowo, hingga kini belum menyatakan secara eksplisit apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau mengambil peran di luar kekuasaan.

Konteks dan Perbandingan Posisi Politik

Merujuk pada catatan politik, PKS menjadi partai oposisi terlama dalam sejarah reformasi Indonesia. Selama periode 2014-2024, PKS secara konsisten berada di luar pemerintahan Jokowi, meskipun sempat terjadi dinamika internal terkait tawaran bergabung ke kabinet. Posisi ini kontras dengan PDIP yang justru menjadi tulang punggung koalisi pemerintah sepanjang dua periode kepemimpinan Jokowi.

Kini, dengan posisi yang bertukar—PDIP berpotensi berada di luar pemerintahan, sementara PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo—perdebatan mengenai definisi dan fungsi oposisi kembali mengemuka di ruang publik.

Sejumlah pengamat politik menilai bahwa pernyataan Megawati tentang "penyeimbang" merupakan strategi komunikasi untuk menghindari stigma negatif yang kerap melekat pada istilah oposisi di Indonesia. Di sisi lain, PKS tampak ingin menegaskan bahwa pengalaman mereka sebagai oposisi konstitusional dapat menjadi referensi bagi partai mana pun yang memilih jalur serupa.

Tradisi Kontrol Politik PKS

Dalam kesempatan yang sama, Kholid juga memaparkan bahwa PKS memiliki tradisi panjang dalam menjalankan fungsi checks and balances terhadap pemerintahan. Ia merujuk pada berbagai inisiatif hak interpelasi, hak angket, dan judicial review yang pernah diajukan fraksi PKS di DPR RI selama periode oposisi.

"Kami sudah membuktikan bahwa oposisi yang konstruktif itu mungkin dilakukan. Mengkritik kebijakan yang tidak pro-rakyat, tapi tetap menjaga stabilitas nasional," tambah Kholid.

Sementara itu, internal PDIP masih terus melakukan konsolidasi untuk menentukan arah politik resmi partai. Sejumlah kader senior PDIP memberikan sinyal bahwa keputusan final akan diambil dalam forum resmi partai, bukan melalui pernyataan individu, termasuk dari Megawati sendiri.

Perkembangan ini akan terus dipantau mengingat posisi strategis kedua partai dalam konstelasi politik nasional. PDIP sebagai pemenang Pileg 2024 dengan 110 kursi DPR RI, dan PKS yang mengalami peningkatan signifikan perolehan suara di basis-basis urban, sama-sama memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan nasional ke depan.