Jakarta — Gus Falah Dukung Polri Bongkar Korupsi Batu Bara

Jakarta — Langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri membongkar dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara mendapat suntikan tenaga dari Senayan. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru—yang akrab disapa Gus Falah—mengalirkan dukungan penuh agar pengusutan berjalan tanpa kompromi. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Kamis (9/7/2026), legislator asal Jawa Timur itu menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh memandang jabatan atau koneksi. “Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya di hadapan awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Kortas Tipikor Mengarah ke Tata Kelola, Suap, dan TPPU

Kasus yang kini ditangani Kortas Tipikor Polri berkisar pada dugaan penyimpangan tata kelola batu bara, penerimaan suap, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Temuan awal mengindikasikan adanya permainan dalam pemenuhan pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik (Domestic Market Obligation/DMO). Praktik ini diduga merugikan keuangan negara sekaligus mengganggu stabilitas pasokan energi nasional. Gus Falah menempatkan pengusutan ini sebagai ujian integritas institusi pemberantasan korupsi yang baru diperkuat lewat pembentukan Kortas.

“Saya mendukung penuh langkah Polri dalam mengusut perkara dugaan korupsi terkait tata kelola batu bara, suap, dan TPPU. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, objektif, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”

Pernyataan itu menjadi penanda bahwa Komisi III—mitra kerja Polri—tidak memberikan ruang bagi upaya pelemahan proses hukum. Gus Falah menekankan bahwa akuntabilitas tanpa pilih kasih adalah satu-satunya jalan untuk menciptakan efek jera. Ia mengingatkan, sektor tambang merupakan salah satu tulang punggung penerimaan negara sehingga kebocoran di dalamnya harus ditambal dengan segera.

Arahan Presiden dan Dukungan Sahroni Bergema

Sinyal keras dari lobi Komisi III tak berhenti di Gus Falah. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, sebelumnya telah mengajak seluruh pihak untuk mengawal proses hukum ini. Sahroni menyebut langkah Polri sejalan dengan arahan Presiden dalam membangun tata kelola bebas korupsi. Dua suara legislator itu mempertegas bahwa pusat kekuasaan legislatif berada di belakang upaya pemberantasan korupsi di sektor strategis, dan harapan publik kini bertumpu pada Kortas Tipikor yang dibekali wewenang penyadapan, penyitaan, hingga penuntutan.

Dukungan berlapis ini diharapkan mampu memangkas hambatan yang kerap muncul ketika penyidik mendekati poros kekuasaan di balik bisnis batu bara. Kortas Tipikor Polri telah memulai proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi-saksi kunci, meski detail konstruksi perkara masih dijaga ketat.

Ekspektasi Publik: Tuntas dan Transparan

Wacana pengusutan korupsi batu bara bukan hal baru, namun kehadiran Kortas Tipikor dan statement tegas Komisi III memberi bobot yang berbeda. Masyarakat kini menunggu apakah penindakan akan menyentuh aktor-aktor yang selama ini dianggap untouchable. Gus Falah sendiri mengingatkan bahwa transparansi proses akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. “Polri tidak boleh ragu. Jika ada yang coba menghalangi, justru itu pertanda kita berada di jalur yang benar,” ujarnya dalam diskusi terpisah yang menambahkan tekanan psikologis kepada para terduga pelaku.

Dengan dukungan politik yang mulai mengkristal, langkah Kortas Tipikor diharapkan tidak lagi menghadapi sandungan politis. Penegakan hukum di sektor tambang ini akan menjadi tolok ukur bagi keseriusan pemerintah dan parlemen dalam menjaga kedaulatan energi sekaligus memberantas korupsi sistemik. Kasus batu bara, sebagaimana disinggung Gus Falah, harus diusut sampai ke akar agar industri pertambangan benar-benar bersih dan memberikan manfaat optimal bagi negara.