Jakarta — Menko Pangan Resmikan Sentra Karbon, Perkuat Ketahanan Pangan

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan keterangan kepada media usai meresmikan Sentra Karbon Kehutanan Indonesia di Jakarta, Kamis (12/6/2025). Dalam konferensi pers yang berlangsung singkat, ia menekankan bahwa fasilitas baru tersebut merupakan pilar strategis dalam skema perdagangan karbon nasional sekaligus alat mitigasi untuk melindungi ketahanan pangan dari dampak perubahan iklim.

Sentra Karbon Kehutanan Indonesia, yang berlokasi di kawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibangun untuk mengintegrasikan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) emisi gas rumah kaca dari sektor hutan dan lahan. Data Kementerian LHK mencatat Indonesia memiliki 125,9 juta hektare hutan tropis yang mampu menyerap bersih hingga 25,5 miliar ton CO₂e. Dengan sentra ini, kredit karbon bersertifikat dari proyek rehabilitasi hutan, restorasi gambut, dan deforestasi terhindarkan dapat langsung dipasarkan ke bursa karbon domestik maupun internasional, membuka potensi penerimaan negara yang signifikan.

Zulkifli Hasan menjelaskan, keterkaitan antara pengelolaan karbon dan pangan sangat erat. “Ancaman banjir, kekeringan, dan pergeseran musim tanam akibat perubahan iklim sudah menurunkan produktivitas padi dan komoditas lain. Dana dari perdagangan karbon akan kita alokasikan untuk riset varietas tahan cuaca, perbaikan irigasi, dan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi,” ujarnya. Ia menargetkan setidaknya 20% dari pendapatan karbon bersih pada 2030 digunakan langsung untuk adaptasi sektor pertanian, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Analisis Dampak Sentra Karbon terhadap Ketahanan Pangan

Pembangunan sentra ini mempercepat implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Dengan adanya lembaga MRV yang kredibel, harga kredit karbon Indonesia diharapkan lebih kompetitif. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan potensi pendapatan kotor dari perdagangan karbon sektor kehutanan Indonesia mencapai US$ 56 miliar pada 2030. Jika 20% dialokasikan ke sektor pangan, maka suntikan dana sekitar US$ 11,2 miliar dapat mempercepat modernisasi pertanian dan mengurangi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem.

Perbandingan proyek karbon kehutanan di beberapa negara menunjukkan Indonesia masih harus mengejar kuantitas kredit dan alokasi ke sektor pangan:

Meski target kredit Brasil lebih besar, Indonesia memiliki keunggulan pada tata kelola sentra tunggal yang terintegrasi, yang dapat mempercepat sertifikasi. Namun, tantangan transparansi distribusi dana masih menjadi sorotan. “Sentra ini penting, tetapi perlu ada mekanisme yang memastikan dana karbon benar‑benar sampai ke petani, tidak tersangkut birokrasi,” ujar Dr. Rizaldi Boer, pakar iklim dari Institut Pertanian Bogor, saat dihubungi terpisah. Menurutnya, audit berkala dan pelibatan pemerintah daerah akan menentukan efektivitas skema ini.

Di sisi lain, pengelolaan hutan yang menjadi dasar kredit karbon dapat sekaligus memperbaiki tata air yang vital bagi pertanian. Restorasi lahan gambut di Kalimantan dan Sumatera, misalnya, diproyeksikan menjaga pasokan air untuk 1,2 juta hektare sawah irigasi. Artinya, setiap ton CO₂ yang tidak dilepaskan dari lahan rusak juga melindungi produksi beras nasional.

Dengan peresmian ini, Indonesia memasuki fase baru monetisasi aset hutan untuk kepentingan pangan dan iklim. Zulkifli Hasan menutup keterangannya dengan menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan, akan diperkuat guna memastikan target pendapatan karbon dan ketahanan pangan tercapai secara bersamaan.