Jakarta Selatan — Erning Kumala Dewi Jabat Kasie P3T, Siap Dorong Produktivitas Tenaga Kerja

Jakarta, Apaberita – Erning Kumala Dewi resmi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas, dan Transmigrasi (P3T) di lingkungan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Sudin Nakertransgi) Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pengangkatan ini diumumkan pada awal 2025 sebagai bagian dari penyegaran struktur organisasi yang diarahkan untuk mempercepat penurunan angka pengangguran pascapandemi. Dalam posisi barunya, Erning akan mengoordinasikan empat pilar utama seksi P3T yang menjadi ujung tombak pelayanan ketenagakerjaan di wilayah dengan jumlah angkatan kerja terbesar di DKI Jakarta itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta per Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jakarta Selatan berada di angka 6,8 persen, sedikit di bawah rata-rata provinsi sebesar 6,9 persen. Namun, jumlah absolut pencari kerja yang terdata di sistem informasi pasar kerja daerah mencapai 87.432 orang, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Kebayoran Baru dan Pasar Minggu. Erning menegaskan, digitalisasi layanan penempatan dan perluasan akses pelatihan berbasis kompetensi akan menjadi prioritas utama timnya. “Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan job fair konvensional. Ekosistem ketenagakerjaan bergerak cepat, kami harus mampu membaca kebutuhan industri secara real-time,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Apaberita, kemarin.

Analisis: Peran Strategis Seksi P3T dalam Tekanan Ekonomi

Seksi P3T memegang kendali pada tiga simpul kritis pasar tenaga kerja: hulu (pelatihan), tengah (penempatan), dan hilir (produktivitas). Di Jakarta Selatan, tantangan terbesarnya terletak pada ketimpangan antara latar belakang pendidikan pencari kerja dan kebutuhan industri yang didominasi sektor jasa keuangan, teknologi informasi, dan perdagangan ritel modern. Survei outlet yang dilakukan Sudin Nakertransgi sepanjang 2024 menunjukkan bahwa 62 persen lowongan mensyaratkan minimal keahlian digital dasar, sementara hanya 41 persen pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan terkait.

Dari sisi produktivitas, data makro menunjukkan output per jam kerja di Jakarta Selatan tumbuh 3,2 persen secara tahunan pada kuartal III-2024, lebih tinggi dari rata-rata nasional 2,8 persen. Namun, kenaikan ini lebih banyak didorong oleh subsektor informasi dan komunikasi, bukan oleh padat karya yang justru menyerap tenaga kerja terbanyak. “Di sinilah peran intervensi pelatihan menjadi vital. Seksi P3T harus mengkapitalisasi pertumbuhan sektor digital dengan mencetak talenta yang langsung terserap, bukan sekadar mengejar jumlah peserta diklat,” kata Raditya Pradipta, peneliti senior Lembaga Studi Ketenagakerjaan Strategic Indonesia, saat dihubungi terpisah.

Tabel di atas mencerminkan kinerja seksi P3T sebelum pergantian kepemimpinan. Capaian pelatihan dan penempatan pekerja masih di bawah target, sedangkan pendampingan produktivitas ke UMKM justru melampaui rencana. Erning menyatakan akan mengevaluasi metode rekrutmen peserta pelatihan agar lebih tepat sasaran. “Kami akan menggandeng JakPreneur dan komunitas digital untuk menjaring talenta yang benar-benar siap upskill, bukan sekadar memenuhi kuota,” tegasnya.

Dari perspektif kebijakan, Erning menempati posisi sentral dalam sinergi antara program provinsi dan kebutuhan lokal. Gubernur DKI Jakarta menargetkan penurunan TPT menjadi 5,8 persen pada akhir 2025, dan Jakarta Selatan sebagai wilayah dengan basis ekonomi terbesar dituntut menyumbang penurunan paling signifikan. Untuk itu, Seksi P3T akan meluncurkan tiga inisiatif baru: pertama, platform penempatan berbasis AI yang mempertemukan pencari kerja dengan lowongan secara lebih presisi; kedua, program magang industri 6 bulan bagi lulusan SMA/SMK sederajat; dan ketiga, klinik produktivitas keliling yang menyasar sentra-sentra industri kecil di Tanjung Barat dan Jagakarsa.

Raditya Pradipta mengingatkan bahwa dalam lima tahun terakhir, pengangguran di Jakarta Selatan sulit turun di bawah 6 persen karena faktor struktural. “Diperlukan dukungan anggaran dan kemauan politik untuk mengunci program ini dalam RPJMD. Tanpa itu, sekuat apa pun Seksi P3T bekerja akan terbentur skala masalah,” pungkasnya.