Pigai Sampaikan Pidato di Resepsi Hari Nasional Prancis

Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menghadiri Resepsi Diplomatik Hari Nasional Prancis yang berlangsung di Kediaman Duta Besar Prancis di Jakarta, Senin malam (14/7). Mewakili Pemerintah Indonesia, Pigai menyampaikan pidato yang menegaskan kembali hubungan bilateral strategis antara Indonesia dan Prancis serta memperkuat komitmen pada nilai-nilai universal yang dijunjung kedua negara. Kehadiran Pigai menjadi simbol pengakuan Indonesia terhadap persahabatan panjang yang telah terjalin sejak era perjuangan kemerdekaan dan terus berkembang hingga saat ini.

Mengusung Mandat Kenegaraan

Pigai hadir atas nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang secara khusus menunjuknya untuk memimpin delegasi Indonesia pada perayaan nasional Prancis tersebut. Kehadiran seorang menteri HAM dalam acara diplomatik ini dipandang sebagai langkah strategis yang mencerminkan prioritas pemerintah dalam memperkuat dimensi hak asasi manusia dalam hubungan luar negeri. Dalam pidatonya, Pigai menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Emmanuel Macron dan rakyat Prancis yang tengah memperingati 237 tahun Revolusi Prancis, peristiwa yang menjadi tonggak penting bagi tegaknya prinsip kebebasan, persaudaraan, dan kesetaraan di seluruh dunia.

“Pemerintah Indonesia merasa terhormat dapat berbagi kebahagiaan dengan rakyat Prancis pada hari yang bersejarah ini. Presiden Prabowo menitipkan salam persahabatan dan harapan agar kemitraan kita semakin kokoh,” ujar Pigai di hadapan para tamu undangan yang terdiri dari korps diplomatik, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat.

Pilar Kemitraan Strategis

Pigai memaparkan tiga pilar utama kerja sama bilateral yang menjadi landasan hubungan Indonesia-Prancis, yaitu bidang ekonomi dan investasi, pertahanan dan teknologi, serta hak asasi manusia dan demokrasi. Ia menyebut bahwa volume perdagangan kedua negara pada tahun 2025 tercatat mencapai 2,8 miliar dolar AS, dengan surplus bagi Indonesia, dan ditargetkan meningkat menjadi 4 miliar dolar AS dalam dua tahun mendatang. Prancis juga menjadi salah satu mitra investasi utama di sektor infrastruktur, energi terbarukan, dan ekonomi biru melalui keterlibatan perusahaan seperti TotalEnergies dan Thales.

“Hubungan kita bukan hanya transaksional. Ada ikatan nilai yang menyatukan kita, yakni komitmen pada demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi setiap warga negara. Indonesia dan Prancis berdiri bersama dalam memajukan tata dunia yang adil dan inklusif,” tegas Pigai.

Perkuat Kerja Sama Multilateral

Pigai juga menyinggung peran aktif kedua negara dalam forum multilateral, termasuk di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia dan Prancis telah beberapa kali menjadi mitra dalam mengusulkan resolusi bersama terkait isu-isu kemanusiaan, seperti perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, penegakan hukum humaniter internasional, dan pemberantasan diskriminasi rasial. Dalam konteks ini, Pigai menyampaikan apresiasi atas dukungan Prancis terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2027–2029, yang diumumkan secara resmi awal tahun ini.

“Kepercayaan yang diberikan Prancis merupakan modal penting bagi Indonesia untuk terus berkontribusi dalam arsitektur hak asasi manusia global. Kami berterima kasih atas dukungan yang tak ternilai itu,” kata Pigai, sembari mengundang Prancis untuk berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Eropa tentang Inklusivitas dan Hak Digital yang akan digelar Indonesia pada akhir 2026.

Dialog Antarperadaban dan Isu Global

Pada kesempatan itu, Pigai menggarisbawahi pentingnya dialog antarperadaban di tengah meningkatnya polarisasi global. Ia mengutip pernyataan Presiden Macron pada KTT G20 di Rio de Janeiro tahun lalu tentang perlunya solidaritas global untuk mengatasi tantangan kemanusiaan, dan menyatakan Indonesia sepenuhnya sejalan dengan visi tersebut. Pigai secara khusus menyoroti krisis di Gaza dan Myanmar sebagai isu kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan aksi kolektif.

“Indonesia dan Prancis memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hukum humaniter internasional ditegakkan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada impunitas bagi pelanggar hak asasi di manapun mereka berada,” ucap Pigai dalam nada yang tegas namun diplomatis. Pernyataan ini mendapat sambutan hangat dari para hadirin yang memenuhi aula utama kediaman Duta Besar Prancis.

Komitmen Berkelanjutan

Menutup pidatonya, Pigai mengundang seluruh elemen masyarakat Prancis, baik pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat sipil, untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Indonesia. Ia menyebut bahwa kedutaan besar kedua negara akan menginisiasi forum tahunan Dialog Hak Asasi Manusia Bilateral yang dijadwalkan dimulai pada kuartal pertama 2027. Forum ini akan menjadi wadah pertukaran pengalaman terbaik dalam penegakan hukum, pendidikan HAM, dan pemberdayaan kelompok rentan.

Acara resepsi yang dihadiri sekitar 300 tamu dari berbagai kalangan tersebut berlangsung semarak dengan sajian kuliner khas Prancis dan pertunjukan musik keroncong yang memadukan unsur budaya Indonesia dan Prancis, menjadi simbol keakraban yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade. Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, dalam sambutannya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pigai dan mempertegas komitmen negaranya untuk terus menjadi mitra utama Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Baca juga:

• Iseng Kirim Ancaman Bom ke SD, Seorang Pria Jadi Tersangka
• Kemendagri dan Pemda Komitmen Tingkatkan Program Bedah Rumah Nasional