Mendikdasmen Beri Dukungan Psikologis ke SDN Jaksel Pascateror Bom

Jakarta Selatan, 15 Juli 2026 – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti secara langsung mendatangi SDN Srengseng Sawah 15, Jakarta Selatan, pada Selasa pagi. Kunjungan ini tidak sekadar meninjau jalannya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru, melainkan misi utama memberi dukungan psikologis pascateror bom yang sempat menggetarkan wilayah tersebut dua hari sebelumnya.

Kedatangan Tanpa Agenda Resmi

Mu’ti tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 WIB tanpa didampingi rombongan besar. Hanya beberapa pejabat eselon satu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang turut serta. Tanpa protokoler berlebihan, ia langsung menyapa para guru dan orang tua murid yang masih terlihat cemas di gerbang sekolah. "Saya ingin mendengar langsung bagaimana perasaan anak-anak kita setelah kejadian kemarin. Negara tidak boleh abai terhadap trauma yang mereka alami," ujar Mu’ti saat berjalan menuju ruang kelas. Ia menekankan bahwa keberpihakan terhadap kesehatan mental siswa menjadi prioritas utama di tengah situasi darurat seperti ini.

MPLS Ramah Sebagai Ruang Pemulihan

Di dalam area sekolah, Mu’ti mengamati proses MPLS yang didesain ulang dengan pendekatan ramah anak. Tidak ada lagi kegiatan yang menimbulkan tekanan atau perpeloncoan. Sebaliknya, siswa baru kelas 1 diajak bermain permainan tradisional, mewarnai, dan bercerita bersama guru pendamping. Sebanyak 87 siswa baru mengikuti kegiatan ini. Kepala SDN Srengseng Sawah 15, Siti Aminah, menjelaskan bahwa konsep MPLS tahun ini mengadopsi modul trauma healing yang disusun bersama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) sejak insiden bom terjadi. "Kami tidak ingin anak-anak mengasosiasikan sekolah dengan ketakutan. Setiap sudut ruangan kami ubah menjadi tempat yang hangat dan menyenangkan," ungkap Siti.

Tim Psikolog Siaga di Sekolah

Mendikdasmen mengumumkan bahwa Kementerian telah menempatkan 12 psikolog klinis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta pusat trauma center Universitas Indonesia di sekolah tersebut selama satu bulan ke depan. Mereka bertugas melakukan asesmen individual terhadap siswa yang menunjukkan gejala trauma akut, seperti mudah terkejut, menangis tanpa sebab, atau menolak masuk kelas. Mu’ti menegaskan, "Kami sudah instruksikan agar seluruh SD di radius 5 kilometer dari titik kejadian mendapatkan layanan serupa. Ini bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak."

Peran Aktif Orang Tua dan Komunitas

Selain intervensi psikologis profesional, Mu’ti mendorong pelibatan orang tua dalam program pendampingan. Hari itu, sebanyak 40 orang tua mengikuti sesi konseling kelompok yang difasilitasi oleh psikolog. Mereka dibekali teknik mendengarkan tanpa menghakimi serta cara mengenali tanda distres pada anak. "Negara tidak bisa bekerja sendiri. Bapak-Ibu adalah benteng pertama bagi anak-anak," kata Mu’ti dalam dialog yang berlangsung di aula sederhana sekolah. Pemerintah, lanjutnya, juga membuka layanan pengaduan melalui pusat panggilan SAPA 129 untuk memudahkan akses konsultasi psikologis jarak jauh bagi warga yang terdampak.

Evaluasi Keamanan Lingkungan Sekolah

Kunjungan Mendikdasmen tidak hanya bersifat humanis, tetapi juga teknis. Ia memerintahkan jajarannya untuk melakukan audit keamanan terhadap seluruh sarana dan prasarana sekolah. Seluruh pintu gerbang, pagar pembatas, serta sistem peringatan dini akan diperiksa dalam tujuh hari ke depan. "Kita tidak boleh lengah. Sekolah harus menjadi ruang teraman kedua setelah rumah," tegasnya. Mu’ti juga mengapresiasi respons sigap Kepolisian Resor Jakarta Selatan yang hanya dalam waktu 12 jam telah mengamankan pelaku dan menyapu bersih lokasi. Menurut data yang ia terima, sebanyak 23 sekolah di Jakarta Selatan melaporkan penurunan angka kehadiran siswa hingga 30 persen pada hari pertama pascateror. Angka ini menjadi dasar percepatan program pemulihan.

Komitmen Anggaran Dukungan Psikologis

Menutup kunjungan, Mu’ti mengungkapkan bahwa Kementerian telah mengalokasikan dana darurat sebesar Rp 8,3 miliar yang bersumber dari pos anggaran Program Indonesia Pintar dan dana dekonsentrasi. Dana itu akan digunakan untuk pelatihan guru konseling, penyediaan modul psikoedukasi, dan insentif bagi tenaga psikolog lapangan. "Angka ini memang kecil dibanding kebutuhan, namun kami akan terus memperjuangkan tambahan agar tidak ada satu anak pun yang tertinggal dalam pemulihan," pungkas Mu’ti. Ia meninggalkan lokasi pukul 10.45 WIB setelah memastikan bahwa semua program dukungan telah berjalan. Para siswa tampak melambaikan tangan, sementara sejumlah guru mengaku lega karena perhatian pemerintah bukan hanya retorika semata.

Baca juga:

• IHSG Stabil di Tengah Aksi Korporasi, CGAS dan BRNA Jadi Sorotan
• Deschamps Protes Penunjukan Wasit Semifinal Piala Dunia 2026