Menkop Ferry Juliantono Paparkan Capaian 2025: KDMP, WTP, dan Transformasi Koperasi

Jakarta — Menteri Koperasi Ferry Juliantono menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/7/2026). Dalam forum tersebut, Ferry memaparkan secara terperinci sejumlah capaian strategis kementeriannya selama tahun anggaran 2025, mulai dari perluasan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan.

Rapat yang berlangsung tertutup itu turut dihadiri jajaran pejabat eselon I Kementerian Koperasi serta seluruh anggota Komisi VI lintas fraksi. Agenda utama adalah evaluasi kinerja tahun berjalan sekaligus menjaring masukan terkait kebijakan strategis tahun berikutnya.

Realisasi Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Salah satu sorotan utama adalah progres program unggulan KDMP yang diluncurkan sejak awal 2024. Menkop Ferry menyampaikan bahwa hingga akhir 2025, sebanyak 6.247 unit Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk dan beroperasi di 34 provinsi. Jumlah ini melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 5.500 unit. “KDMP menjadi motor penggerak ekonomi perdesaan,” ujar Ferry. “Kami membidik terbentuknya 10.000 koperasi desa pada 2026 agar jangkauan pelayanan semakin merata, terutama di wilayah tertinggal.”

Ferry menegaskan bahwa setiap unit KDMP dilengkapi fasilitas dasar: simpan pinjam, toko sembako, lumbung pangan, dan unit usaha produktif berbasis potensi lokal. Dalam kurun setahun, omzet gabungan koperasi desa tersebut tercatat mencapai Rp2,8 triliun dengan rata-rata aset per koperasi sebesar Rp450 juta. Pihaknya juga telah mengucurkan dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) senilai Rp1,35 triliun untuk memperkuat modal kerja KDMP.

Dalam rapat tersebut, Komisi VI memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis. Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menanyakan kesiapan sumber daya manusia pengelola KDMP, mengingat sejumlah koperasi di lapangan masih mengandalkan pendampingan ketat dari petugas penyuluh lapangan. Menkop menjawab, tahun depan pihaknya akan menggandeng perguruan tinggi dan lembaga pelatihan vokasi untuk mencetak 1.500 manajer koperasi desa bersertifikasi.

Pertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Capaian lain yang disampaikan adalah keberhasilan Kementerian Koperasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun 2024—yang diserahkan pada 2025—sekaligus memastikan proses audit 2025 tetap berada pada jalur yang sama. Ferry menyatakan, “Ini adalah kali kedelapan berturut-turut kami menerima opini WTP, mencerminkan komitmen tata kelola yang bersih dan transparan.”

Ia merinci sejumlah langkah perbaikan tata kelola yang dilakukan, antara lain digitalisasi sistem pelaporan keuangan berbasis aplikasi SIKOP, penerapan three lines of defense dalam pengendalian internal, serta penguatan peran inspektorat jenderal. Ferry menambahkan, laporan keuangan kementerian kini telah terintegrasi secara real-time dengan sistem monitoring yang dapat diakses oleh BPK secara berkala.

Ketua Komisi VI menyambut baik pencapaian tersebut, namun mengingatkan agar akuntabilitas tidak berhenti pada laporan keuangan kementerian saja. “Kami mendorong pendampingan intensif agar koperasi-koperasi binaan juga mampu menyusun laporan keuangan yang auditable. Jangan sampai hanya kementeriannya yang WTP, tetapi badan-badan usahanya abal-abal,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Ferry menjelaskan bahwa tahun depan pihaknya akan mewajibkan seluruh koperasi penerima bantuan pemerintah untuk diaudit secara eksternal minimal satu kali dalam setahun.

Digitalisasi dan Penguatan Ekosistem Koperasi

Paparan Menkop juga menyinggung transformasi digital yang tengah digenjot guna meningkatkan daya saing koperasi menghadapi era ekonomi digital. Per 2025, Kementerian Koperasi telah meluncurkan platform Koperasi Digital Nasional (KDN) yang memungkinkan koperasi memasarkan produk secara daring, mengelola inventori, dan mengakses pelatihan kewirausahaan. Hingga akhir tahun, platform tersebut telah digunakan oleh 18.300 koperasi dengan total produk terdaftar mencapai 12.500 unit.

Ferry juga melaporkan peningkatan jumlah anggota koperasi nasional yang kini mencapai 28,7 juta orang, naik sekitar 7 persen dibanding tahun sebelumnya. Volume usaha koperasi tercatat tumbuh menjadi Rp289 triliun, dengan kontribusi signifikan dari sektor pertanian, perikanan, dan jasa keuangan.

Di akhir rapat, Ferry menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat dalam membangun ekosistem koperasi yang tangguh. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan legislasi, pengawasan, serta masukan dari DPR sangat menentukan keberhasilan program-program koperasi ke depan,” pungkasnya.

Rapat kerja ditutup dengan komitmen pengawasan berkelanjutan melalui rapat dengar pendapat lanjutan pada triwulan pertama tahun anggaran 2026.

Baca juga:

• Teaser Crystal Lake Ungkap Teror Awal di Camp Blood
• Viral Willkin Green Coffee Buruan Gen Z Indonesia