Pemulihan Pertanian Aceh Dimulai, Sekda Apresiasi Satgas PRR

BANDA ACEH — Upaya pemulihan sektor pertanian di Provinsi Aceh memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Aceh bersama Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (Satgas PRR) memulai gerakan tanam padi perdana musim tanam pertama di areal persawahan yang sempat terbengkalai akibat bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan tersebut pada awal tahun 2026. Langkah ini dinilai sebagai tonggak penting dalam memulihkan ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat setempat.

Dampak Luas Bencana Hidrometeorologi

Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada kuartal pertama 2026 mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur pertanian di sejumlah kabupaten di Aceh. Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat, lebih dari 12.750 hektare lahan sawah mengalami genangan berkepanjangan, sementara 3.200 hektare di antaranya mengalami kerusakan berat akibat sedimentasi dan longsor. Ribuan petani kehilangan mata pencaharian, dan rantai pasok pangan sempat terganggu selama beberapa pekan. Pemerintah daerah bergerak cepat menetapkan status tanggap darurat dan membentuk gugus tugas lintas sektoral untuk mempercepat pemulihan.

Pembentukan Satgas PRR dan Strategi Pemulihan

Menindaklanjuti arahan Gubernur Aceh, Satgas PRR dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.3/45/2026 tertanggal 15 Maret 2026. Satgas ini diberi mandat untuk melakukan rehabilitasi lahan pertanian, perbaikan saluran irigasi, serta distribusi sarana produksi kepada petani terdampak. Dalam rapat koordinasi yang digelar secara maraton, satgas mengintegrasikan personel dari berbagai dinas teknis, TNI, Polri, serta melibatkan kelompok tani setempat. Koordinator Satgas PRR, Kolonel Inf. Muhammad Nasir, menyatakan bahwa pihaknya menerjunkan 1.200 personel yang dibagi ke dalam 23 posko pemulihan di enam kabupaten prioritas.

"Kami menargetkan seluruh lahan terdampak dapat kembali fungsional sebelum musim tanam berikutnya. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci, karena tanpa dukungan petani dan perangkat desa, upaya ini tidak akan berjalan maksimal,"

ujarnya.

Gerakan Tanam Perdana di Aceh Besar

Gerakan tanam perdana dipusatkan di hamparan sawah Desa Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, pada Jumat (11/7/2026). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh, Iskandar Muda, beserta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sebanyak 850 hektare lahan yang dinyatakan siap tanam menjadi fokus utama kegiatan ini. Benih varietas unggul Ciherang dan Inpari 32 disalurkan secara simbolis kepada perwakilan kelompok tani, menandai dimulainya aktivitas produksi di kawasan yang nyaris setengah tahun tidak menghasilkan panen.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa gerakan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian. Ia memaparkan, berdasarkan data yang dihimpun dari dinas teknis, total kerugian ekonomi sektor pertanian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun. "Angka ini besar, dan kita tidak bisa berlama-lama berpangku tangan," tegasnya.

Apresiasi untuk Kinerja Cepat Satgas PRR

Sekretaris Daerah memberikan apresiasi tinggi atas kinerja Satgas PRR yang dalam waktu kurang dari empat bulan mampu memulihkan ribuan hektare lahan kritis menjadi siap tanam kembali. Pencapaian ini melampaui target awal yang ditetapkan dalam rapat pleno forum koordinasi daerah. Ia menyoroti kecepatan satgas dalam membersihkan lahan dari material sedimentasi, memperbaiki pintu air, serta memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tepat waktu.

"Kita mencatatkan kemajuan yang melebihi ekspektasi. Ini hasil dari sinergi yang solid antara pemerintah, satuan tugas, dan masyarakat tani. Satgas PRR telah bekerja secara profesional dalam menindaklanjuti keputusan dan mengimplementasikannya di lapangan. Apresiasi ini harus menjadi pemacu semangat, bukan alasan untuk lengah,"

kata Iskandar Muda di hadapan peserta tanam perdana.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menambahkan bahwa pihaknya akan terus memonitor perkembangan tanaman melalui sistem pelaporan berbasis digital yang diperkuat pascabencana. "Dengan teknologi ini, setiap anomali di lapangan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi masalah besar," jelasnya.

Keberlanjutan Program dan Target Produksi

Berdasarkan data dari Satgas PRR, hingga awal Juli 2026, total lahan yang telah direhabilitasi mencapai 9.450 hektare atau 74 persen dari total lahan rusak. Pemerintah menargetkan seluruh lahan yang terdampak dapat kembali ditanami secara penuh pada musim tanam kedua tahun ini. Guna mendukung target tersebut, koordinasi terus dilakukan dengan Perum Bulog dan lembaga keuangan untuk memastikan penyerapan hasil panen dan akses permodalan bagi petani.

Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp180 miliar untuk perbaikan permanen jaringan irigasi primer dan sekunder yang rusak. "Kami tidak hanya mengejar volume tanam, tetapi juga memastikan bahwa hasil panen nantinya terserap pasar dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, seluruh instansi terkait telah mengambil langkah antisipatif," pungkas Sekretaris Daerah.

Gerakan tanam ini sekaligus menjadi tonggak kembalinya optimisme di kalangan petani Aceh setelah masa sulit akibat bencana. Pemerintah berjanji akan terus mendampingi proses budi daya hingga panen raya yang diproyeksikan berlangsung pada Oktober-November 2026.

Baca juga:

• KPK Ungkap Barang Bukti Pemerasan Bupati Sukoharjo Etik Suryani
• Ilustrasi AI Michael Carrick Hidupkan Lagi Kejayaan Manchester United