tania-sari
Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, secara resmi mengonfirmasi bahwa tayangan visual yang mengeklaim terjadinya erupsi katastropik Gunung Semeru yang disebarluaskan oleh akun YouTube @bencanapopuler tertanggal 3 Juli adalah disinformasi atau hoaks. Keputusan klarifikasi tersebut dikeluarkan guna meredam kepanikan publik di kawasan lingkar Semeru, menyusul pemantauan intensif yang dilakukan bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.
Aparatur teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa rekaman video yang beredar luas di berbagai jejaring komunikasi digital tersebut merupakan kompilasi peristiwa lama yang disunting ulang dengan narasi provokatif. Pemerintah daerah memastikan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada tanggal pelaporan berada dalam pemantauan instrumen resmi dan tidak mengalami eskalasi luar biasa sebagaimana digambarkan secara berlebihan dalam materi audiovisual tersebut.
"Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa materi video yang diunggah oleh akun YouTube @bencanapopuler tersebut sama sekali tidak mencerminkan fakta riil di lapangan. Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh rekayasa informasi visual yang berpotensi mengganggu stabilitas ketertiban umum di wilayah kami," tutur pejabat representatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam siaran resminya.
Verifikasi Faktual dan Pengamatan Teknis Vulkanologi
Berdasarkan parameter observasi pos pemantauan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, dinamika kegempaan dan aktivitas permukaan gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut tercatat tetap berada dalam rentang pengawasan mitigasi standar. Otoritas penanggulangan bencana menegaskan bahwa seluruh laporan harian telah ditetapkan melalui sistem pemantauan berkala yang terintegrasi langsung dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Data kegempaan yang dihimpun pada hari penayangan video hoaks tersebut membuktikan nihilnya fenomena awan panas guguran berskala destruktif yang melampaui batas aman. Petugas teknis pos pengamatan menyatakan bahwa aktivitas vulkanik didominasi oleh hembusan rutin serta letusan letupan minor yang wajar dalam koridor status aktivitas yang tengah berlangsung, tanpa adanya perluasan radius bahaya dari rekomendasi yang telah ditetapkan otoritas berwenang.
Kondisi riil di kawasan pemukiman lereng Semeru, yang mencakup wilayah Kecamatan Pasrujambe, Senduro, hingga Pronojiwo, dipastikan berlangsung kondusif. Warga setempat beraktivitas secara normal tanpa adanya kepanikan maupun instruksi evakuasi darurat, situasi yang bertolak belakang secara diametral dengan narasi visual yang disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab di media sosial.
Langkah Menindaklanjuti Disinformasi dalam Rapat Koordinasi
Guna menindaklanjuti penyebaran konten disinformasi yang meresahkan publik tersebut, jajaran organisasi perangkat daerah terkait menggelar Rapat Koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lumajang. Rapat kerja tersebut menghasilkan keputusan bersama untuk memperkuat kontra-narasi berbasis data faktual melalui saluran komunikasi resmi pemerintah daerah secara berkesinambungan.
"Dalam rapat koordinasi lintas sektoral ini, kami menyepakati percepatan tata kelola informasi kebencanaan agar ruang digital tidak dipenuhi manipulasi yang merugikan masyarakat. Penanganan krisis kebencanaan menuntut akurasi informasi yang solid agar stabilitas sosial ekonomi masyarakat tetap terlindungi," ujar pimpinan koordinasi teknis penanggulangan bencana daerah Lumajang.
BPBD Kabupaten Lumajang turut mengoptimalkan jejaring komunikasi radio cepat bersama aparat desa tangguh bencana serta sukarelawan di sepanjang daerah aliran sungai lahar Semeru. Sinergi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap perkembangan aktivitas vulkanis selalu diverifikasi silang dengan data seismik PVMBG sebelum disampaikan kepada masyarakat, sekaligus membentengi warga dari infiltrasi kabar bohong yang kerap berulang.
Penegakan Regulasi Berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik
Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama aparat penegak hukum kini mendalami dugaan pelanggaran hukum penyebaran kabar bohong tersebut berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juncto UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi perundang-undangan tersebut secara tegas mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang menyiarkan pemberitaan bohong yang memicu keonaran atau kecemasan publik terkait kebencanaan.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengajukan laporan aduan konten digital kepada otoritas kementerian terkait guna memproses pembatasan akses terhadap kanal penyebar hoaks tersebut. Langkah hukum administratif ini ditempuh sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keamanan informasi publik dan pencegahan monetisasi isu bencana alam oleh pembuat konten yang tidak bertanggung jawab.
Dukungan terhadap tindakan tegas ini turut mengemuka dari berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang, yang memandang bahwa disinformasi kebencanaan berisiko melumpuhkan roda perekonomian rakyat, sektor logistik, serta pariwisata daerah. Kebijakan kontra-hoaks dinilai mendesak guna menjaga kepastian iklim usaha dan rasa aman masyarakat di kawasan lereng Semeru.
Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali menyatakan agar masyarakat luas tidak menyebarluaskan materi digital yang tidak terverifikasi kebenarannya. Publik diminta untuk secara disiplin merujuk pada informasi berkala yang dirilis secara resmi oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, BPBD Lumajang, serta portal berita resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai rujukan tunggal dinamika Gunung Semeru.
Comments (0)