Pemda dan Bulog Diinstruksikan Gelar Pasar Murah Massal Jelang 17 Agustus

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar murah secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Langkah strategis ini ditempuh sebagai upaya meredam gejolak harga bahan pokok, khususnya beras dan minyak goreng, yang kerap melonjak tajam menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah harus segera direalisasikan dalam skala besar dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. "Kami meminta seluruh kepala daerah untuk bergerak cepat. Jangan sampai momentum kemerdekaan dinodai oleh harga pangan yang tidak terkendali," ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Instruksi Menyasar Dua Komoditas Utama

Dalam arahannya, Tomsi menyoroti dua komoditas strategis yang menjadi perhatian utama, yakni beras medium dan minyak goreng curah. Kedua bahan pokok ini dinilai memiliki sensitivitas tinggi terhadap tekanan inflasi dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per pekan ketiga Juli 2026, harga rata-rata beras medium di tingkat nasional tercatat menyentuh angka Rp12.800 per kilogram, sementara minyak goreng curah berada di kisaran Rp18.500 per liter—keduanya mengalami kenaikan berturut-turut selama empat pekan terakhir.

"Gerakan Pangan Murah harus fokus pada beras dan minyak goreng. Dua komoditas ini yang paling terasa dampaknya di dapur rakyat," tegas Tomsi. Ia juga menginstruksikan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pemantauan harga harian dan melaporkan setiap anomali secara langsung kepada Kemendagri melalui sistem pelaporan terpadu.

Bulog Dikerahkan Penuh, Stok Dipastikan Aman

Perum Bulog selaku lembaga penyangga pangan nasional diminta untuk memastikan ketersediaan pasokan beras dalam jumlah memadai di seluruh gudang regional. Direktur Utama Perum Bulog menyatakan bahwa stok beras yang dikuasai saat ini mencapai 1,4 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar hingga akhir September 2026. "Kami siap menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke seluruh titik pasar murah yang ditetapkan pemerintah daerah," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Mekanisme penyaluran akan dilakukan melalui jaringan distributor resmi dan ritel modern yang telah bermitra dengan Bulog. Setiap titik pasar murah ditargetkan mampu melayani minimal 500 kepala keluarga per hari operasi, dengan harga beras yang dipatok maksimal Rp10.900 per kilogram—jauh di bawah harga pasar. Adapun minyak goreng curah akan dijual dengan harga eceran tertinggi Rp15.500 per liter, sesuai dengan ketetapan Kementerian Perdagangan.

Pelaksanaan Dimulai Awal Agustus

Kemendagri menetapkan bahwa Gerakan Pangan Murah harus sudah berjalan serentak paling lambat pada tanggal 3 Agustus 2026. Tenggat ini memberikan waktu sekitar satu pekan bagi pemerintah daerah untuk melakukan persiapan teknis, termasuk penetapan lokasi strategis, koordinasi dengan aparat keamanan setempat, dan sosialisasi kepada warga. Tomsi mengingatkan bahwa setiap kepala daerah bertanggung jawab penuh atas kelancaran pelaksanaan di wilayahnya masing-masing. "Saya tidak ingin mendengar ada daerah yang terlambat. Jika ada kendala, segera laporkan. Kami akan bantu fasilitasi," ujarnya.

Instruksi ini juga sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan perayaan HUT ke-81 RI berlangsung dalam suasana yang kondusif, termasuk stabilitas harga kebutuhan pokok. Pemerintah tidak ingin euforia kemerdekaan tercoreng oleh keresahan masyarakat akibat lonjakan harga yang tidak wajar. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga terkait diminta untuk bekerja secara terintegrasi dalam satu komando pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung oleh gubernur, bupati, dan wali kota.

Kepala Daerah Diminta Ambil Peran Aktif

Dalam rapat koordinasi tersebut, Tomsi secara spesifik meminta para gubernur untuk turun langsung memantau pelaksanaan pasar murah di wilayah masing-masing. Ia mencontohkan beberapa daerah yang telah sukses menjalankan program serupa pada tahun sebelumnya dan berhasil menekan angka inflasi pangan di bawah rata-rata nasional. "Jadikan praktik baik itu sebagai tolok ukur. Jangan ada yang hanya menunggu laporan di meja," katanya dengan nada tegas.

Selain beras dan minyak goreng, Kemendagri juga mendorong agar pasar murah menyertakan komoditas lain seperti gula pasir, tepung terigu, dan telur ayam ras, sepanjang pemerintah daerah memiliki kapasitas anggaran yang memadai. Pembiayaan operasi pasar murah sendiri dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pos belanja tidak terduga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengendalian inflasi daerah.

"Kami sudah menerbitkan surat edaran ke seluruh kepala daerah. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan. Ini perintah yang harus dijalankan demi kepentingan rakyat," pungkas Tomsi menutup rapat. Dengan instruksi ini, pemerintah menargetkan angka inflasi pangan nasional dapat ditekan di bawah dua persen pada bulan Agustus, sehingga perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia benar-benar menjadi momentum kebangkitan ekonomi yang dirasakan oleh seluruh warga negara.