Pasca Ambruk SDN Kebayoran Lama, DPRD DKI Minta Data Sekolah Rusak Dibuka

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk segera membuka data kondisi fisik seluruh bangunan sekolah di ibu kota. Permintaan ini mengemuka dalam rapat kerja yang dihelat pada Senin, 27 Juli 2026, sebagai respons langsung atas robohnya bangunan utama SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan, yang mengejutkan publik pada pertengahan Juli.

Ketua Komisi E, Andi Mappanyukki, menegaskan bahwa transparansi data menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. “Kami tidak bisa terus-menerus menutup mata. Masyarakat dan DPRD harus memiliki akses terhadap data riil kondisi ribuan gedung sekolah di Jakarta,” tegasnya di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Desakan Transparansi dan Pengawasan Bersama

Dalam rapat yang juga dihadiri langsung oleh Kepala Disdik DKI Budi Apriyanto itu, Komisi E menyoroti minimnya informasi yang selama ini dapat diakses publik mengenai inventarisasi kerusakan infrastruktur pendidikan. Anggota Komisi E dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Maya Ayu Hardianti, mempertanyakan mekanisme pemeliharaan rutin yang seharusnya dijalankan Disdik. “Apakah selama ini ada audit struktur secara berkala? Data yang dimiliki Disdik harus dibuka agar kami bisa ikut mengawasi dan memastikan anggaran perbaikan tepat sasaran,” ujar Maya.

Komisi E meminta Disdik menyerahkan dokumen lengkap yang mencakup hasil asesmen teknis, foto kondisi aktual, serta rekomendasi perbaikan untuk setiap unit sekolah negeri di Jakarta. Data tersebut, menurut Andi Mappanyukki, akan menjadi dasar bagi DPRD untuk mengalokasikan dana perbaikan dan rehabilitasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. “Tanpa data valid, penganggaran bisa salah sasaran dan mengancam keselamatan siswa,” imbuhnya.

Kondisi Gedung Sekolah di Ibu Kota

Belajar dari insiden di Kebayoran Lama, Komisi E mengungkap keprihatinan mendalam terhadap banyaknya bangunan sekolah yang telah berusia puluhan tahun. Berdasarkan catatan sementara yang dimiliki dewan, dari sekitar 5.200 bangunan sekolah negeri dan swasta di Jakarta, sebagian besar dibangun sebelum tahun 2000 dan belum pernah menjalani renovasi struktural secara menyeluruh. “Banyak gedung yang sudah menunjukkan retak-retak, atap bocor, hingga lantai yang melendut. Ini bukan sekadar kenyamanan, melainkan menyangkut keselamatan jiwa,” tegas Maya.

Roby Budianto, anggota Komisi E dari Fraksi Gerindra, menambahkan bahwa fenomena ambruknya atap atau dinding sekolah bukan kali pertama terjadi di Jakarta. Ia merujuk pada kasus ambruknya langit-langit di sebuah SMP di Cengkareng pada 2025 dan SD di Pasar Minggu pada 2024. “Pola serupa terus berulang. Ini menunjukkan kegagalan sistem perencanaan dan pemeliharaan. Kami ingin tahu berapa sebenarnya jumlah sekolah yang masuk kategori rusak berat, sedang, dan ringan,” ujarnya.

Disdik Diminta Bentuk Satgas Audit Bangunan

Komisi E DPRD tidak hanya meminta data, tetapi juga mendorong Disdik untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) audit bangunan yang melibatkan ahli konstruksi dari perguruan tinggi, konsultan independen, serta perwakilan masyarakat. Satgas ini diharapkan dapat melakukan verifikasi lapangan secara cepat, terutama pada sekolah-sekolah yang tercatat sebagai bangunan cagar budaya atau yang memiliki riwayat kerusakan berulang.

“Kami ingin ada sertifikasi kelayakan gedung yang berlaku seperti izin operasional. Kalau gedungnya tidak layak, maka kegiatan belajar mengajar harus dipindahkan,” tegas Andi. Ia juga meminta Disdik menyusun peta risiko bangunan sekolah yang dapat diakses secara daring oleh orang tua dan guru, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan.

Respons Dinas Pendidikan

Menanggapi desakan tersebut, Kepala Disdik DKI Budi Apriyanto menyatakan pihaknya siap membuka data dan akan berkoordinasi dengan Biro Penataan Kota dan Bangunan. Ia mengakui bahwa selama ini data kerusakan ada, namun belum terintegrasi secara sempurna. “Kami akan paparkan seluruh data terbaru dalam waktu satu pekan ke depan, termasuk hasil inspeksi khusus pasca kejadian di Kebayoran Lama,” janji Budi.

Budi juga mengonfirmasi bahwa SDN Kebayoran Lama Selatan 09 sudah dikosongkan dan siswa dialihkan ke sekolah terdekat. Proses investigasi penyebab roboh masih berlangsung, melibatkan tim dari Institut Teknologi Bandung dan Dinas Cipta Karya. Hasil awal menyebutkan adanya kombinasi faktor usia bangunan dan tingginya curah hujan pada pekan sebelumnya. “Kami pastikan tidak ada korban jiwa, namun ini menjadi wake-up call untuk perbaikan sistemik,” tambahnya.

Komisi E DPRD menegaskan akan terus mengawal komitmen Disdik dan tidak segan memanggil kembali jajaran dinas jika dalam batas waktu yang ditentukan data yang diminta belum diserahkan secara utuh. Transparansi dan keselamatan warga sekolah, tegas Andi, adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.