Pameran Arsip Ungkap Kiprah Ali Sadikin Membangun Jakarta

JAKARTA — Sebuah pameran arsip yang menyoroti perjalanan kepemimpinan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta resmi dibuka di Galeri Arsip Nasional Republik Indonesia, Kamis (15/5). Pameran bertajuk “Bang Ali: Jejak dan Warisan Kota” ini menghadirkan lebih dari 200 dokumen asli, foto, peta, dan rekaman audiovisual yang merekam periode 1966–1977, masa ketika Jakarta mengalami lompatan modernisasi paling dramatis dalam sejarahnya.

Kepala Arsip Nasional, Dr. Imam Gunarto, dalam sambutannya menegaskan bahwa pameran ini adalah upaya menghadirkan kembali ingatan kolektif warga kota tentang seorang pemimpin yang kerap disapa “Bang Ali”. “Arsip-arsip ini bukan sekadar kertas usang. Mereka adalah saksi bagaimana visi seorang gubernur mengubah wajah ibu kota. Melalui pameran ini, kami ingin generasi muda memahami bahwa Jakarta yang mereka tinggali hari ini tak lahir begitu saja,” ujarnya.

Arsip sebagai Narasi Kebijakan

Ruang pameran terbagi dalam lima seksi kronologis. Seksi pertama menampilkan surat keputusan dan instruksi gubernur periode awal yang memperlihatkan bagaimana Ali Sadikin langsung bergerak cepat setelah dilantik oleh Presiden Soekarno pada 1966. Salah satu dokumen mencolok adalah Keputusan Gubernur No. Ib.3/2/14/1966 tentang pembentukan tim pembersihan kota dari sampah dan bangunan liar, yang menjadi cikal bakal penertiban pemukiman kumuh secara besar-besaran.

“Kami sengaja memajang arsip autentik, termasuk naskah asli yang masih memperlihatkan coretan tangan Bang Ali. Ini menunjukkan gaya kepemimpinannya yang langsung menyentuh detail operasional,” jelas kurator pameran, Saraswati Dewi, yang juga sejarawan dari Universitas Indonesia. Ia menambahkan bahwa sejumlah dokumen baru pertama kali dibuka untuk publik setelah proses restorasi digital.

Seksi kedua memamerkan peta-peta perencanaan proyek infrastruktur ikonik, seperti Taman Ismail Marzuki, Ancol, dan sejumlah jalan protokol. Arsip rapat koordinasi pembangunan Taman Ismail Marzuki, misalnya, mengungkap perdebatan sengit antara gubernur dan sejumlah seniman pada awal 1968. Notulensi rapat yang dipajang menunjukkan bagaimana Ali Sadikin mendesak agar pusat kesenian itu rampung dalam waktu satu tahun, meski menuai penolakan dari kalangan Dewan Kesenian Jakarta. “Beliau tak segan mengetuk meja jika dianggap birokrasi berjalan lambat,” kata Saraswati sambil menunjuk dokumen tersebut.

Kontroversi yang Terekam dalam Lembaran Usang

Pameran ini tak hanya menampilkan capaian, tetapi juga sisi kontroversial dari kebijakan Ali Sadikin. Di seksi keempat, pengunjung dapat melihat surat-menyurat antara Pemda DKI dan pemerintah pusat terkait legalisasi perjudian yang sempat diizinkan pada awal 1970-an. Surat keputusan tentang pemberian izin operasional beberapa kasino, lengkap dengan data setoran pajak yang masuk ke kas daerah, dipajang tanpa sensor. “Kami tidak ingin pameran ini menjadi altar pemujaan. Sejarah harus dibaca secara utuh, termasuk kebijakan yang memicu pro dan kontra,” tegas Saraswati.

Pengunjung juga dapat mendengarkan rekaman pidato Ali Sadikin di hadapan DPRD DKI pada 1972 yang membela kebijakan perjudian sebagai sumber pendapatan guna membangun sekolah dan puskesmas. Dalam rekaman tersebut, suara baritonnya yang khas terdengar lantang: “Saya tidak akan malu. Uang dari meja judi itu saya pakai untuk memberi makan rakyat kecil.”

Selain itu, dokumen tentang penggusuran kawasan kumuh untuk proyek M.H. Thamrin dan Sudirman menjadi perhatian sejumlah pengunjung. Salah seorang peneliti dari Lembaga Studi Perkotaan, Andi Faisal, yang hadir pada hari pembukaan, menyatakan bahwa arsip-arsip itu membuktikan bahwa modernisasi Jakarta dilakukan dengan pendekatan tangan besi. “Bang Ali mewarisi Jakarta dengan keterbatasan anggaran pasca-1965, tetapi ia memilih cara cepat: gusur dan bangun. Ini realitas pahit yang tidak bisa disembunyikan,” ujarnya.

Membangkitkan Ingatan tentang Ibu Kota

Pameran ini juga dilengkapi dengan sudut interaktif di mana pengunjung dapat menuliskan ingatan mereka tentang Jakarta era Ali Sadikin. Dalam waktu dua jam sejak pameran dibuka, papan ingatan itu telah penuh dengan catatan tangan, mulai dari kenangan naik bus tingkat hingga cerita tentang kehadiran lokalisasi Kramat Tunggak yang diresmikan oleh gubernur. “Kami ingin pameran ini menjadi ruang dialog, bukan sekadar pajangan benda mati,” kata Imam Gunarto.

Instalasi video yang menampilkan wawancara dengan sejumlah mantan staf dan sejarawan turut memperkaya pameran. Salah satunya adalah cuplikan wawancara dengan Dr. Rizal Sukma, sejarawan politik, yang menekankan bahwa Ali Sadikin adalah produk sekaligus agen perubahan di masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. “Dia memanfaatkan ruang politik yang sempit di bawah Soeharto untuk membangun Jakarta sebagai etalase. Meski otoriter, dia membuktikan bahwa birokrasi bisa bekerja jika dipaksa,” demikian petikan wawancara yang ditampilkan.

Pameran yang berlangsung hingga 15 Juni 2025 ini terbuka untuk umum tanpa biaya masuk. Pihak Arsip Nasional juga menyiapkan program tur kuratorial setiap akhir pekan serta diskusi publik yang akan menghadirkan keluarga Ali Sadikin, akademisi, dan mantan birokrat. Dalam sesi diskusi yang dijadwalkan pada 24 Mei 2025, putri almarhum, Ida Sadikin, dijadwalkan hadir untuk memberikan pandangan tentang warisan pemikiran ayahnya.

Di tengah wacana pemindahan ibu kota ke Nusantara, pameran arsip ini datang pada momen yang tepat. “Ini pengingat bahwa Jakarta pernah digerakkan oleh visi seorang kepala daerah yang melihat kota sebagai organisme hidup yang harus dirawat, bukan sekadar ruang administratif,” tutup Imam Gunarto. Jejak Ali Sadikin, melalui lembaran-lembaran arsip yang telah menguning, masih berbicara lantang tentang bagaimana sebuah ibu kota diperjuangkan.

Baca juga:

• TransJakarta Ubah Rute Koridor 13 untuk Sky Fun Run 2026
• Inggris Melaju ke Semifinal Diringi Wonderwall dan Hey Jude