Prabowo Tetapkan 10 Pahlawan Nasional Baru di 2025

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan 10 tokoh sebagai Pahlawan Nasional dalam sebuah keputusan kenegaraan yang dibacakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Penetapan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 112/TK/Tahun 2025 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Negara dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan bahwa proses seleksi telah melalui mekanisme ketat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Sepuluh nama yang disahkan terdiri dari tokoh perjuangan kemerdekaan, pemikir kebangsaan, dan figur yang berkontribusi signifikan terhadap integrasi nasional.

Proses Seleksi Melalui Tiga Tahapan

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Mahfud MD menjelaskan bahwa proses pengusulan berlangsung sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025. Dewan menerima 47 nama usulan dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga sejarah. Setelah verifikasi administrasi, hanya 23 nama yang lolos ke tahap pembahasan substantif.

"Dewan melakukan kajian mendalam terhadap rekam jejak, konsistensi perjuangan, dan dampak nasional dari setiap kandidat. Kami tidak hanya mengandalkan narasi populer, tetapi juga menelusuri arsip primer di Arsip Nasional dan institusi terkait," ujar Mahfud MD dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (11/11/2025).

Tahap ketiga berupa sidang pleno Dewan Gelar yang menghasilkan rekomendasi final. Dari 23 nama yang dibahas, hanya 10 yang memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Representasi Geografis dan Keberagaman Latar

Staf Khusus Presiden Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kepresidenan Bonnie Triyana mengungkapkan bahwa komposisi pahlawan nasional baru mencerminkan keterwakilan wilayah yang lebih merata. Dari 10 nama yang ditetapkan, terdapat figur dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

"Ini adalah bentuk afirmasi terhadap kontribusi daerah-daerah dalam membentuk keindonesiaan. Penetapan ini menegaskan bahwa pahlawan nasional tidak melulu berasal dari pusat-pusat kekuasaan politik masa lalu," kata Bonnie Triyana.

Dua di antara 10 tokoh tersebut merupakan perempuan, melanjutkan tradisi pengakuan atas peran gender dalam sejarah perjuangan bangsa. Salah satunya adalah tokoh pendidikan dari Sulawesi Selatan yang mendirikan jaringan sekolah perempuan pada era kolonial, sementara satu lagi merupakan pejuang diplomasi asal Maluku yang berperan dalam Konferensi Meja Bundar.

Tokoh Pers dan Diplomasi Mendominasi

Berdasarkan data yang dihimpun dari Sekretariat Negara, tiga dari sepuluh pahlawan nasional baru berlatar belakang jurnalistik dan penerbitan pers. Mereka dinilai berjasa membangun kesadaran kebangsaan melalui media cetak pada masa pergerakan nasional. Salah satu nama yang menonjol adalah pendiri surat kabar berbahasa Melayu di Kalimantan Selatan yang terbit sejak 1928 dan menjadi corong organisasi kebangkitan nasional di luar Jawa.

Kategori kedua yang cukup dominan adalah tokoh diplomasi. Dua orang di antaranya merupakan negosiator dalam perundingan-perundingan krusial pasca-Proklamasi yang berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara Asia dan Afrika. Arsip Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa kedua tokoh tersebut terlibat aktif dalam sedikitnya delapan perundingan internasional antara tahun 1946 hingga 1955.

Sementara itu, tiga tokoh lainnya merupakan pemimpin lokal yang memobilisasi perlawanan bersenjata terhadap kolonialisme Belanda di wilayah timur Indonesia. Penetapan mereka menjawab aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang selama puluhan tahun mengusulkan pemberian gelar pahlawan nasional melalui jalur resmi.

Upacara penganugerahan gelar akan dilaksanakan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara dengan dihadiri ahli waris masing-masing tokoh. Pemerintah juga telah menginstruksikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memasukkan nama-nama pahlawan baru ke dalam materi pembelajaran sejarah mulai tahun ajaran 2026.

Baca juga:

• Gol Manzambi Pastikan Swiss Gilas Bosnia 3-0 di Inglewood
• Progres Tol Prosiwangi 72%, Gibran Sorot Dampak Ekonomi Ganda