Dirgayuza Dilantik Jadi Asisten Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pengangkatan Dirgayuza sebagai Asisten Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan dalam sebuah upacara resmi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/3). Pelantikan ini menandai langkah konkret pemerintahan Prabowo dalam merestrukturisasi lini komunikasi strategis kepresidenan menjelang tahun politik yang semakin kompleks.

Dirgayuza, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, diambil sumpahnya langsung oleh Presiden Prabowo disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Juru Bicara Presiden Deddy Corbuzier turut hadir dalam seremoni yang berlangsung khidmat tersebut.

“Saya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Bapak Presiden. Komunikasi publik yang akurat, cepat, dan terukur adalah fondasi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tugas saya adalah memastikan setiap pesan kebijakan tersampaikan dengan jernih, tanpa distorsi, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,”

ujar Dirgayuza usai pelantikan.

Rekam Jejak di Dunia Komunikasi dan Kebijakan Publik

Nama Dirgayuza tidak asing di lingkaran analis kebijakan dan komunikasi politik. Pria kelahiran Yogyakarta, 15 Agustus 1978, ini menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2001, kemudian meraih gelar Master of Public Policy dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, pada 2007. Sejak awal karier, ia banyak terlibat dalam riset opini publik dan strategi komunikasi bagi sejumlah kementerian.

Selama satu dekade terakhir, Dirgayuza dipercaya menangani komunikasi krisis di beberapa lembaga strategis. Pada periode 2019–2024, ia memimpin tim analisis kebijakan publik di bawah Kemenko Polhukam, dengan fokus pada disinformasi dan penguatan narasi kebangsaan. Jejak digitalnya menunjukkan kontribusi signifikan dalam merancang peta jalan literasi digital nasional bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (kini Kementerian Komunikasi dan Digital).

Keputusan Presiden Prabowo menempatkan Dirgayuza di posisi baru ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 34/TPA Tahun 2025 yang ditetapkan pada 14 Maret 2025. Posisi ini setingkat eselon I.a dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.

Mandat Baru: Sinkronisasi Narasi Presiden

Dalam struktur Istana, Asisten Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan memiliki peran lintas sektoral. Dirgayuza akan memimpin tim yang bertugas menyusun narasi utama Presiden, menganalisis dampak komunikasi kebijakan, serta menjadi simpul koordinasi dengan juru bicara kementerian dan lembaga. Ia juga diamanatkan untuk merancang strategi komunikasi berbasis data, memanfaatkan big data dan artificial intelligence guna memetakan sentimen publik secara waktu nyata.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M. Yusuf Permana, menuturkan bahwa jabatan ini sengaja dibentuk untuk mengkonsolidasikan fungsi komunikasi yang sebelumnya tersebar di beberapa unit.

“Presiden menghendaki agar seluruh komunikasi publik pemerintah terpadu dan seirama. Pak Dirgayuza akan menjadi arsitek utama dalam membangun jembatan informasi antara Istana dan rakyat, sekaligus memastikan bahwa analisis kebijakan berbasis bukti menjadi dasar setiap keputusan komunikasi,”

jelas Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dirgayuza menambahkan bahwa pendekatan yang akan ia terapkan mengedepankan prinsip transparansi dan kecepatan. “Kita akan perkuat kanal-kanal resmi presidensi, termasuk live streaming pidato, siaran pers digital, dan platform interaktif yang memungkinkan warga berdialog langsung dengan kebijakan. Tidak ada lagi ruang bagi spekulasi liar karena fakta akan kami hadirkan secara gamblang,” tegasnya.

Respons Kalangan Akademisi dan Politik

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Emil Rasyid, menilai pelantikan Dirgayuza sebagai langkah tepat. “Beliau punya kapasitas teknis yang kuat, bukan sekadar petugas humas. Dengan latar belakang policy analysis, ia bisa menjembatani antara substansi kebijakan dan kemasan komunikasi yang mudah dipahami publik,” ujarnya saat dihubungi Apaberita.

Senada, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andika Pratama, menyatakan bahwa pengangkatan ini akan memperkuat citra pemerintahan di tengah derasnya arus informasi global. “Kami di parlemen mendukung penuh modernisasi sistem komunikasi presiden. Tugas berat, tapi Pak Dirgayuza adalah figur yang tepat,” katanya di Gedung DPR, Jakarta.

Dirgayuza dijadwalkan langsung bekerja mulai Selasa (18/3) dengan agenda pertama menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Komunikasi Pemerintah yang akan dihadiri seluruh kepala biro humas kementerian dan badan. Rapat ini akan menetapkan Pedoman Komunikasi Kepresidenan 2025–2029 sebagai acuan tunggal bagi seluruh juru bicara pemerintah. “Satu suara, satu arah, satu tujuan: melayani informasi yang benar untuk rakyat,” pungkasnya.

Baca juga:

• Deteksi Kanker dalam 60 Menit: Terobosan Tes Non-Invasif dengan Akurasi 95,5%
• Tembok Dan Burn Gagalkan Agresi Carlos Baleba, Newcastle Curi Poin