IEA: Pasokan Minyak Norwegia Vital, Moratorium Arktik Perlu Dikaji Ulang

Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA), Fatih Birol, secara terbuka mendesak Uni Eropa untuk meninjau kembali kebijakan moratorium pengeboran minyak di kawasan Arktik. Seruan tersebut disampaikan dalam sebuah forum energi tingkat tinggi di Brussel, Jumat (10/7), dengan menekankan bahwa keberlanjutan pasokan minyak dari Norwegia telah menjadi faktor krusial bagi stabilitas energi kawasan.

Seruan Kritis di Tengah Krisis Energi

Dalam pidatonya di hadapan para pembuat kebijakan dan pelaku industri, Birol menyatakan bahwa konteks geopolitik dan keamanan energi saat ini memaksa Uni Eropa untuk mengevaluasi ulang sejumlah instrumen kebijakan yang selama ini dianggap tabu. Ia secara spesifik menyoroti resolusi yang meminta negara-negara anggota untuk melarang kegiatan eksplorasi dan produksi minyak di perairan Arktik.

"Kita tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa Norwegia adalah pemasok minyak dan gas paling stabil bagi Eropa dalam satu dekade terakhir. Moratorium yang dirancang dalam situasi yang sangat berbeda sekarang justru dapat mengancam ketahanan energi kolektif kita," ucap Birol dalam sesi utama konferensi.

Birol merujuk pada keputusan Parlemen Eropa pada 2014 yang mendesak Komisi Eropa untuk mendorong pelarangan pengeboran di Arktik, kendati kewenangan eksplorasi sumber daya alam tetap berada di tangan masing-masing negara anggota. Menurutnya, keputusan tersebut patut ditimbang kembali mengingat peran Norwegia yang tidak tergantikan dalam bauran energi Eropa, terutama setelah penghentian sebagian besar impor dari Rusia.

Norwegia: Penyangga Keamanan Energi Eropa

Data IEA yang dikutip dalam forum tersebut menunjukkan bahwa pada 2024, sekitar 24 persen dari total impor minyak Uni Eropa berasal dari Norwegia, menjadikannya pemasok terbesar tunggal setelah penerapan sanksi energi terhadap Moskow. Di sektor gas bumi, Norwegian Petroleum Directorate melaporkan bahwa produksi hampir mencapai 125 miliar meter kubik tahun lalu, dengan lebih dari 95 persen dialirkan ke negara-negara Uni Eropa dan Inggris.

Birol menekankan bahwa minyak dari lapangan-lapangan di Laut Norwegia dan Laut Barents—sebagian di antaranya berada di wilayah perairan yang secara geografis termasuk dalam definisi Arktik—memiliki jejak karbon relatif rendah berkat teknologi produksi yang maju. "Norwegia telah membuktikan bahwa kegiatan hulu migas dapat berjalan sejalan dengan target pengurangan emisi. Intensitas karbon per barel minyak yang dihasilkan di lapangan Johan Sverdrup, misalnya, hanya sekitar sepersepuluh dari rata-rata global," tegasnya.

Komentar tersebut mendapat perhatian serius dari delegasi Norwegia. Menteri Perminyakan dan Energi Norwegia, Espen Barth Eide, yang turut hadir dalam forum, menyatakan bahwa negaranya siap berdiskusi secara konstruktif dengan Brussel. "Kami memahami kekhawatiran lingkungan, tetapi Norwegia memiliki rekam jejak panjang dalam manajemen sumber daya yang bertanggung jawab. Kami percaya bahwa dialog terbuka lebih produktif daripada moratorium yang bersifat instruktif," ujar Eide kepada awak media di sela-sela acara.

Tekanan Geopolitik Dorong Pergeseran Kebijakan

Desakan IEA tidak muncul dalam ruang hampa. Sepanjang 2022–2025, Uni Eropa telah menjalankan transformasi peta pasokan energi yang dramatis. Paket sanksi bertahap terhadap Rusia, termasuk embargo minyak dan batu bara, memaksa blok tersebut mencari alternatif pasokan yang andal dalam waktu singkat. Norwegia, bersama Amerika Serikat dan Qatar, menjadi pilar utama pengganti pasokan Rusia.

Namun, ketergantungan yang meningkat pada Oslo juga menimbulkan kerentanan baru jika kapasitas produksi jangka panjang Norwegia dibatasi oleh instrumen kebijakan Uni Eropa. Birol memperingatkan bahwa tanpa investasi baru di lapangan-lapangan Arktik, produksi minyak Norwegia dapat menurun hingga 40 persen pada 2035. "Kita berbicara tentang potensi kehilangan jutaan barel per hari di saat permintaan global masih kuat dan transisi energi memerlukan waktu puluhan tahun," paparnya.

Di sisi lain, pejabat tinggi Komisi Eropa memperlihatkan sikap hati-hati. Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Kesepakatan Hijau Eropa, Maroš Šefčovič, dalam sesi berbeda mengakui perlunya menyeimbangkan aspek lingkungan dengan keamanan pasokan. "Kami akan menelaah setiap masukan, termasuk dari IEA, namun demikian transisi menuju energi bersih tetap menjadi prioritas hukum melalui European Green Deal dan paket Fit for 55," ujarnya.

Pertentangan dengan Agenda Lingkungan

Seruan Birol ditanggapi keras oleh sejumlah organisasi lingkungan hidup. Juru kampanye iklim Greenpeace Uni Eropa, Silvia Pastorelli, dalam keterangan terpisah menegaskan bahwa pengeboran di Arktik merupakan langkah mundur yang berbahaya. "Ekspansi minyak dan gas di salah satu ekosistem paling rapuh di planet ini tidak hanya mempercepat krisis iklim, tetapi juga mengabaikan komitmen Uni Eropa sendiri di bawah Perjanjian Paris. Tidak ada alasan keamanan energi yang dapat membenarkan penghancuran Arktik," kritiknya.

Kelompok parlemen hijau di Parlemen Eropa juga menyatakan akan menentang setiap upaya untuk melemahkan moratorium. Mereka menunjuk pada laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang memproyeksikan bahwa penggunaan semua cadangan minyak dan gas yang diketahui akan melampaui batas pemanasan global 1,5 derajat Celcius. Dalam konteks itu, membuka kawasan Arktik dianggap sebagai kontradiksi terhadap tujuan nol emisi bersih pada 2050.

Langkah Selanjutnya di Brussels

Wacana peninjauan moratorium diperkirakan akan menjadi salah satu poin diskusi informil dalam Rapat Koordinasi Dewan Energi Uni Eropa yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Sejumlah diplomat senior di Brussels menyebutkan bahwa beberapa negara anggota, terutama yang memiliki ketergantungan tinggi pada minyak Norwegia seperti Jerman, Belanda, dan Polandia, secara diam-diam mulai membangun argumen untuk fleksibilitas yang lebih besar.

Diplomat dari salah satu negara anggota yang enggan disebutkan namanya mengatakan, "Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan mengkaji ulang, melainkan bagaimana formulasi baru tersebut dapat diterima oleh publik dan komunitas internasional tanpa merusak kredibilitas hijau kita." Sementara itu, Norwegia terus melanjutkan program eksplorasinya di Laut Barents, termasuk proyek Wisting dan Johan Castberg, yang ditargetkan mulai berproduksi pada 2027 dan 2028.

Fatih Birol menutup pernyataannya dengan nada pragmatis. "Transisi energi adalah proses, bukan tombol yang bisa dinyalakan dan dimatikan. Selama transisi berlangsung, realisme mengharuskan kita untuk mengamankan setiap barel yang diproduksi dengan standar lingkungan tertinggi, dan Norwegia adalah mitra yang tepat untuk itu," pungkasnya. Dengan tekanan politik yang semakin menguat dari berbagai arah, keputusan final mengenai nasib moratorium Arktik akan menjadi ujian bagi konsistensi kebijakan energi dan lingkungan Uni Eropa dalam jangka menengah.

Baca juga:

• Bupati Sukoharjo Etik Suryani Ditahan KPK Usai OTT
• KPEI Perluas Fungsi Penjaminan ke Seluruh Pasar Keuangan Nasional