MoU AS-Iran Era MAGA Tak Mampu Hentikan Serangan Bersenjata

Washington dan Teheran kembali terjerumus dalam lingkaran kekerasan. Meski nota kesepahaman (MoU) bersejarah telah ditandatangani oleh kedua negara pada 17 Juni 2025, insiden bersenjata antara pasukan Amerika Serikat dan Iran justru mencatat lonjakan signifikan dalam tiga pekan terakhir. Data dari Komando Pusat AS (CENTCOM) menunjukkan setidaknya empat konfrontasi langsung terjadi di perairan Teluk Persia, sementara serangan kelompok proksi yang didukung Iran di Irak dan Suriah meningkat dua kali lipat.

Penandatanganan MoU yang digelar di Jenewa itu semula diharapkan menjadi titik balik de-eskalasi. Dokumen setebal 14 halaman itu memuat komitmen pembentukan zona penyangga maritim, mekanisme komunikasi darurat antarmiliter, serta penghentian program pengayaan uranium yang melebihi ambang 3,67 persen. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pidato usai penandatanganan menyebutnya sebagai "langkah awal yang realistis di bawah kerangka kebijakan luar negeri MAGA."

Klausul Rapuh dalam Dokumen Jenewa

Namun, analis keamanan Timur Tengah menilai MoU tersebut mengandung kelemahan fundamental. Dr. Hassan Ahmadian dari Universitas Teheran menyatakan bahwa dokumen itu tidak memiliki mekanisme verifikasi yang mengikat. "Tidak ada inspeksi mendadak, tidak ada sanksi atas pelanggaran. Ini lebih seperti pernyataan niat politik ketimbang perjanjian keamanan," ujarnya dalam wawancara dengan Al-Monitor, 8 Juli 2025. Selain itu, klausul tentang penarikan bertahap pasukan AS dari pangkalan Al-Tanf di Suriah—yang menjadi tuntutan utama Iran—hanya disebutkan sebagai "opsi yang akan dibahas" tanpa batas waktu.

Ketidakjelasan itu dimanfaatkan oleh faksi garis keras di kedua belah pihak. Di Washington, para senator dari kubu Trump, seperti Tom Cotton, mengecam MoU tersebut sebagai "penghianatan terhadap kebijakan tekanan maksimum." Sementara di Teheran, media yang dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) secara terang-terangan menyebut MoU itu “tidak mengikat secara syariat” karena belum mendapat persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Gelombang Serangan Pasca MoU

Fakta di lapangan berbicara lebih keras. Pada 29 Juni 2025, kapal perang USS Carney yang tengah berpatroli di Selat Hormuz dilaporkan dicegat oleh 11 kapal cepat IRGC dalam manuver yang oleh Pentagon disebut "tidak aman dan tidak profesional." Insiden itu hanya berselang enam hari sebelum sebuah drone tempur Iran, Shahed-136, berhasil menembus sistem pertahanan pangkalan AS di Erbil, Irak utara. Serangan drone tersebut melukai dua tentara Amerika dan menghancurkan satu hanggar logistik, menurut rilis resmi CENTCOM pada 5 Juli.

“Kami mencatat eskalasi yang terukur namun konsisten,” kata Juru Bicara CENTCOM Mayor Jenderal Patrick Ryder dalam konferensi pers virtual. “Sejak MoU ditandatangani, kami mendeteksi 47 peluncuran roket ke pangkalan kami di Suriah dan Irak, meningkat 120 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.”

Iran, melalui misi tetapnya di PBB, membantah terlibat langsung dalam setiap serangan. Pernyataan yang dikeluarkan pada 10 Juli 2025 menegaskan bahwa “aksi perlawanan di kawasan adalah respons sah terhadap pendudukan dan agresi, dan tidak terikat oleh selembar kertas yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berkomitmen sepenuhnya.” Kalimat itu secara implisit merujuk pada penolakan AS untuk mencabut semua sanksi minyak dan perbankan yang menjadi prasyarat Iran dalam setiap negosiasi.

Faktor Trump dan Determinasi Teheran

Lingkaran setan kekerasan ini tidak lepas dari faktor internal politik AS. Presiden Donald Trump, yang tengah bersiap untuk pemilu paruh waktu 2026, terjebak antara keinginan menunjukkan hasil kebijakan luar negeri “MAGA” yang pragmatis dan tekanan dari basis pendukungnya yang anti-Iran. Inkredibilitas Trump dalam isu Iran juga tercoreng oleh batalnya perjanjian nuklir JCPOA pada 2018, yang hingga kini masih menjadi ganjalan psikologis bagi para diplomat Teheran.

“Trump ingin MoU ini dibaca sebagai kemenangan gaya Nixon di China. Tapi Iran bukan China. Iran tidak akan pernah melucuti proksi-proksinya hanya demi secarik kertas,” kata Prof. Vali Nasr dari Johns Hopkins University dalam analisis di Foreign Affairs edisi Juli 2025.

Di sisi lain, determinasi Iran untuk mempertahankan poros perlawanannya semakin kokoh. Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam pidato Idul Adha 14 Juni 2025, hanya tiga hari sebelum MoU diteken, telah memperingatkan bahwa “setiap perjanjian yang tidak mengakui hak kedaulatan penuh Iran atas program nuklir dan pertahanannya hanyalah jebakan.” Pernyataan itu kini terkonfirmasi dengan tetap berlanjutnya operasi militer proksi Iran di berbagai titik konflik.

Komandan Pasukan Quds IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qaani dalam kunjungannya ke Damaskus pada 2 Juli 2025 juga dikabarkan menginstruksikan peningkatan serangan terhadap pos-pos AS di Tanf. Informasi ini diperkuat oleh laporan intelijen Israel yang bocor ke media. Meskipun Tehran menyangkal, pola serangan yang semakin terkoordinasi menunjukkan adanya komando pusat yang solid.

Jalan Buntu di Tengah Harapan yang Pudar

Mochtar Luthfi, peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang fokus pada geopolitik Timur Tengah, menilai bahwa MoU AS-Iran terjebak dalam ilusi de-eskalasi. “Kita menyaksikan diplomasi performatif. Kedua pihak ingin mencitrakan kemauan berunding, tapi di lapangan justru memperkuat posisi tawar melalui kekerasan. Ini klasik,” tuturnya dalam diskusi tertutup di Jakarta, 12 Juli 2025.

Uni Eropa, yang difasilitasi oleh Utusan Khusus Enrique Mora, telah mengagendakan Rapat Koordinasi Darurat pada 20 Juli 2025 di Brussels untuk mengevaluasi implementasi MoU. Namun skeptisisme merajalela. Seorang diplomat Eropa yang enggan disebut namanya mengaku bahwa pelanggaran MoU sudah terjadi dalam 48 jam pertama setelah penandatanganan, berupa latihan militer Iran yang melibatkan rudal balistik di dekat Chabahar, yang notabene tidak dilaporkan ke pihak AS.

Sementara itu, di Kongres AS, RUU “Countering Iran’s Malign Activities Act” telah diperkenalkan kembali oleh Anggota DPR Michael McCaul dengan dukungan bipartisan yang kuat. Jika disahkan, RUU tersebut akan membatalkan sebagian klausul MoU yang dianggap terlalu lunak, terutama terkait pelonggaran sanksi.

Dengan bertambahnya jumlah korban dan meluasnya zona pertempuran, MoU 17 Juni semakin kehilangan relevansinya. Harapan untuk menciptakan stabilitas di kawasan Teluk kembali menjauh, digantikan oleh realita pahit bahwa retorika perdamaian belum mampu meredam dentuman senjata. Masa depan diplomasi AS-Iran berada di ujung tanduk, menanti siapa yang akan pertama kali secara resmi menyatakan bahwa MoU tersebut telah mati—entah melalui deklarasi politik atau melalui rudal berikutnya yang meluncur di malam hari.

Baca juga:

• RCTI dan Vision+ Resmi Siarkan Piala AFF 2026 Mulai 24 Juli
• Alvaro Carreras Cetak Gol, Real Madrid Kalahkan Valencia 2-0 di Mestalla