Pemerintah Perkuat Silver Economy Hadapi Penurunan Bonus Demografi

Jakarta, Apaberita – Pemerintah menegaskan urgensi pengembangan silver economy sebagai pilar baru pertumbuhan nasional di tengah proyeksi menyusutnya bonus demografi dalam dua dekade mendatang. Dala...

Jul 13, 2026 - 11:30
0 0

Jakarta, Apaberita – Pemerintah menegaskan urgensi pengembangan silver economy sebagai pilar baru pertumbuhan nasional di tengah proyeksi menyusutnya bonus demografi dalam dua dekade mendatang. Dalam Rapat Koordinasi Nasional bertajuk “Memperkuat Peran Silver Economy di Era Penurunan Demografi” yang berlangsung di Jakarta, Selasa (12/5/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa populasi lanjut usia (lansia) tidak boleh dipandang sebagai beban, melainkan sebagai mesin penggerak ekonomi yang potensial. “Indonesia berada di titik balik struktural yang menuntut reorientasi kebijakan. Bonus demografi kita akan berakhir sekitar 2035, dan pada 2045 proporsi lansia diproyeksikan menembus 20 persen. Silver economy bukan sekadar opsi, melainkan keharusan,” ujarnya di hadapan para kepala daerah dan pelaku industri.

Potret Demografi Terkini dan Proyeksi Kritis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada triwulan I 2026, jumlah penduduk Indonesia yang berusia 60 tahun ke atas telah mencapai 34,5 juta jiwa atau sekitar 12,4 persen dari total populasi. Angka ini naik signifikan dibandingkan sensus 2020 yang mencatat 10,8 persen. Proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyebutkan bahwa pada 2045, saat Indonesia memperingati satu abad kemerdekaan, jumlah lansia akan melonjak ke angka 61,3 juta jiwa—setara dengan 19,8 persen populasi—sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi lansia terbesar ketiga di Asia setelah Tiongkok dan India. Transformasi demografi ini terjadi bersamaan dengan menurunnya rasio ketergantungan muda dan meningkatnya usia harapan hidup yang kini menyentuh 72,7 tahun.

Kepala Bappenas, dalam pemaparannya, menekankan bahwa perubahan struktur penduduk ini bersifat irreversible. “Kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita bisa mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif. Negara-negara seperti Jepang dan Jerman telah membuktikan bahwa populasi menua bukan penghalang pertumbuhan, asalkan didukung kebijakan yang tepat,” tuturnya. Rapat koordinasi itu juga mencatat bahwa Indonesia memiliki keunikan: mayoritas lansia masih tinggal bersama keluarga besar, sehingga pendekatan komunitas menjadi kunci.

Pilar Strategis dan Enam Inisiatif Prioritas

Menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah menetapkan enam inisiatif prioritas yang tertuang dalam Peta Jalan Silver Economy Nasional 2026–2045. Pertama, perluasan jaminan sosial dan sistem pensiun berkelanjutan, dengan target cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 70 persen pada 2030. Kedua, pengembangan produk dan layanan keuangan berbasis siklus hidup lansia, termasuk asuransi perawatan jangka panjang dan program reverse mortgage. Ketiga, revitalisasi sektor kesehatan preventif dan layanan home care yang ditargetkan mampu menjangkau 50 persen lansia di daerah 3T pada 2035. Keempat, penciptaan 1,2 juta lapangan kerja baru di sektor ramah lansia—seperti leisure, wisata kesehatan, dan pelatihan keterampilan digital bagi pensiunan. Kelima, pengembangan kota dan infrastruktur inklusif dengan standar aksesibilitas universal. Keenam, penguatan basis data tunggal kependudukan yang memungkinkan intervensi kebijakan tepat sasaran.

“Kita sudah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia yang sedang dalam proses revisi untuk mengakomodasi dimensi ekonomi. RUU revisinya dijadwalkan masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2027,” ujar Menteri Sosial yang turut hadir dalam rapat. Ia menambahkan bahwa Kementerian Sosial bersama Kementerian Koperasi dan UKM tengah merancang skema insentif bagi pelaku UMKM yang merekrut pekerja lansia, berupa subsidi upah hingga 30 persen selama enam bulan pertama.

Sektor Swasta dan Potensi Pasar yang Menggiurkan

Dari sisi dunia usaha, potensi silver economy Indonesia dinilai sangat prospektif. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan nilai pasar silver economy nasional akan mencapai Rp1.200 triliun pada 2030, didorong oleh konsumsi rumah tangga lansia di bidang kesehatan, perumahan, pangan fungsional, teknologi pendukung, dan jasa keuangan. Direktur Eksekutif Kadin, yang hadir mewakili pelaku usaha, menyampaikan bahwa sejumlah perusahaan rintisan sudah mulai merambah segmen ini. “Contohnya, platform telemedicine lansia, produsen smart home device dengan sensor pendeteksi jatuh, hingga layanan perencanaan pensiun berbasis AI,” sebutnya.

Senada dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pihaknya tengah menyusun regulasi produk obligasi lansia (senior bonds) yang akan memberikan imbal hasil kompetitif sekaligus perlindungan pokok investasi. “Kami menargetkan penerbitan perdana pada kuartal I 2027 dengan nilai indikatif Rp5 triliun. Instrumen ini dapat menjadi alternatif investasi yang aman bagi dana pensiun domestik,” kata Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK.

Tantangan dan Kesiapan Daerah

Kendati optimistis, sejumlah kepala daerah yang hadir mengemukakan tantangan implementasi di lapangan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengingatkan bahwa infrastruktur kesehatan dasar di banyak kabupaten belum memadai untuk melayani kebutuhan geriatri. “Di DIY, proporsi lansia sudah 16,4 persen—tertinggi nasional—tetapi rasio dokter spesialis geriatri masih di bawah standar WHO. Transfer teknologi dan insentif bagi tenaga kesehatan harus menjadi prioritas,” tegasnya. Keluhan serupa disampaikan perwakilan dari Nusa Tenggara Timur yang menekankan perlunya pendekatan berbasis komunitas adat agar program tidak gagal di tingkat tapak.

Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah pusat, 12 pemerintah provinsi, dan asosiasi pengusaha. Menko Airlangga menegaskan bahwa pengembangan silver economy akan dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. “Ini bukan proyek jangka pendek. Ini adalah transformasi besar yang membutuhkan konsistensi lintas rezim. Dan kita mulai hari ini,” pungkasnya.

Baca juga:

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
hendra-wijaya

Editor Politik. Mantan jurnalis cetak dengan spesialisasi politik elektoral. Menulis analisis kebijakan dan reportase parlemen.

Comments (0)

User