Pramono Sebut Wisata Gratis Saat HUT Jakarta untuk Pacu Ekonomi

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kebijakan penggratisan akses transportasi umum dan tempat wisata selama peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta bukan sekadar seremoni, melainkan strategi terukur untuk mendongkrak perekonomian daerah. Dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama jajaran Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan di Balai Kota, Selasa (8/7/2026), ia mengungkapkan bahwa momentum ini diharapkan memicu perputaran uang dalam jumlah besar.

“Kami memperkirakan transaksi selama periode HUT Jakarta dapat melampaui Rp620 miliar hanya dalam kurun sembilan hari. Angka ini berasal dari proyeksi peningkatan kunjungan wisatawan dan mobilitas warga yang difasilitasi penuh oleh Pemprov DKI,” ujar Pramono di hadapan para kepala dinas. Kebijakan ini akan berlaku mulai 20 Juni hingga 28 Juni 2026, mencakup perayaan puncak HUT ke-499 Kota Jakarta pada 22 Juni.

Momentum Strategis bagi Ekonomi Kerakyatan

Pramono menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memberikan dampak langsung pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada sektor pariwisata dan transportasi. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI, kunjungan wisatawan ke Jakarta selama Juni 2025 hanya tercatat sekitar 2,1 juta orang. Dengan penggratisan, target kunjungan pada periode yang sama tahun ini dipatok minimal 3,5 juta wisatawan domestik dan mancanegara.

“Ini bukan sekadar menggratiskan tiket masuk Ancol atau Monas. Kami ingin setiap rupiah yang biasanya dikeluarkan warga untuk tiket, justru dialihkan untuk belanja makanan, oleh-oleh, atau menikmati wahana pendukung. Transaksinya akan lebih besar dan menyebar,” tuturnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa sektor perdagangan dan akomodasi tumbuh 1,4% pada triwulan pertama 2026, melambat dari triwulan sebelumnya. Pramono berharap stimulus gratis ini dapat mendorong pertumbuhan hingga 2,8% pada akhir Juni.

Cakupan Layanan Gratis dan Mekanisme Pengawasan

Seluruh layanan transportasi publik milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan beroperasi tanpa tarif selama sembilan hari. Ini meliputi armada Transjakarta di 13 koridor, MRT Jakarta rute Lebak Bulus-Bundaran HI, LRT Jakarta lintas Kelapa Gading-Velodrome, serta bus wisata tujuh rute. Sementara itu, 15 destinasi wisata unggulan milik Pemprov DKI—termasuk Taman Impian Jaya Ancol (kecuali Dunia Fantasi dan wahana premium), Monumen Nasional, Museum Fatahillah, Taman Margasatwa Ragunan, dan Setu Babakan—membuka pintu secara cuma-cuma.

“Kami telah berkoordinasi dengan PT Transportasi Jakarta dan PT MRT Jakarta untuk menambah frekuensi perjalanan. Untuk Ancol, kami hanya menggratiskan tiket masuk gerbang, bukan tiket wahana. Jadi, tetap ada peluang pendapatan bagi pengelola,” jelas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang hadir dalam rapat tersebut.

Pemprov DKI juga menyiapkan 2.500 personel gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan TNI/Polri untuk mengawasi keamanan serta memastikan tidak terjadi penumpukan pengunjung yang berbahaya. Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) akan menampilkan status kepadatan di setiap destinasi secara real-time.

Respon Pelaku Usaha dan Proyeksi Jangka Panjang

Kebijakan ini disambut antusias oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta. Ketua KADIN DKI, Diana Dewi, menyatakan bahwa keputusan Gubernur merupakan langkah tepat di tengah lesunya daya beli masyarakat.

“Kami melihat ini sebagai paket kebijakan yang berani. Dengan gratisnya transportasi dan destinasi, pengunjung akan lebih leluasa berbelanja. Kami perkirakan omzet pelaku UMKM binaan KADIN di sekitar lokasi wisata bisa naik 45% dibanding hari biasa,” kata Diana.

Dukungan Pengamat Ekonomi dan Harapan Multiplier Effect

Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai kebijakan ini berpotensi menciptakan multiplier effect hingga 1,7 kali lipat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. “Jika benar pengunjung yang datang 3,5 juta orang dan rata-rata membelanjakan Rp150 ribu per orang, maka total transaksi bisa mencapai Rp525 miliar. Dengan angka tersebut, efek ganda terhadap sektor transportasi informal, warung makan, dan parkir bisa mencapai hampir Rp900 miliar dalam sembilan hari,” ujarnya saat dihubungi terpisah. Ia menyarankan agar Pemprov DKI memastikan data ini tercatat dengan baik untuk menjadi basis evaluasi.

Sejalan dengan itu, Pramono berharap model ini dapat diulang pada perayaan-perayaan besar lainnya seperti malam tahun baru, jika terbukti efektif menggerakkan ekonomi. “Kami akan mengevaluasi setelah seminggu pelaksanaan. Kalau dampaknya positif, bukan tidak mungkin kami terapkan kembali saat libur Lebaran atau akhir tahun,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menggandeng perbankan daerah untuk mendorong penggunaan transaksi nontunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) selama periode gratis. Bank DKI menyiapkan program cashback 10% bagi transaksi di merchant binaan Pemprov DKI yang tersebar di kawasan wisata. Langkah ini diharapkan semakin memacu perputaran uang dan mengurangi kebocoran pendapatan.

Dengan strategi ini, Pramono optimistis HUT Jakarta tahun ini akan menorehkan rekor baru dalam hal penerimaan pajak restoran, hiburan, dan parkir, meskipun tiket masuk digratiskan. “Yang kami kejar adalah efek berganda, bukan setoran tiket,” tegasnya.

Baca juga:

• Gol Inggris di Perempat Final 2026 Dituding Skandal Wasit Terbesar
• Febrie Adriansyah Tersangka Korupsi, Status di Satgas PKH Menggantung