Anak Pengemudi Ojek Semarang Akhirnya Bisa SMA Gratis via Kemitraan

Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara langsung memantau hari pertama penyelenggaraan Program Sekolah Kemitraan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (15/7). Dalam kunjungan tersebut, Luthfi memastikan bahwa 3.663 anak dari keluarga prasejahtera resmi mengenyam pendidikan menengah atas tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Angka tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terhadap calon peserta didik yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Gubernur Luthfi menegaskan, program ini hadir sebagai jalan keluar bagi warga yang selama ini terhambat akses pendidikan formal akibat keterbatasan ekonomi.

Gagal di Jalur Reguler, Jalan Baru Lewat Kemitraan

Salah satu penerima manfaat program tersebut adalah Dwi Rahayu (15), putri seorang pengemudi ojek online di kawasan Tugu, Kota Semarang. Dwi sebelumnya gagal diterima di sejumlah sekolah negeri melalui jalur zonasi dan afirmasi karena kuota yang terbatas. Ayahnya, Sutrisno (47), sempat pasrah mengingat penghasilannya sebagai mitra pengemudi hanya cukup untuk menutup kebutuhan pokok keluarga.

“Saya tidak sanggup membayar uang pangkal sekolah swasta. Ketika dapat informasi dari kelurahan tentang program ini, saya langsung daftarkan Dwi,” ujar Sutrisno saat ditemui di lokasi hari pertama sekolah.

Program Sekolah Kemitraan bekerja sama dengan 147 sekolah swasta yang tersebar di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Para siswa tidak hanya dibebaskan dari biaya SPP, tetapi juga memperoleh seragam, buku paket, dan alat tulis secara cuma-cuma. Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 42 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional program ini.

Sistem Kolaborasi Sekolah Swasta dan Pemprov

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Uswatun Hasanah, menjelaskan bahwa mekanisme kemitraan ini berbeda dengan program bantuan siswa miskin reguler. Pemerintah provinsi menandatangani perjanjian kerja sama langsung dengan yayasan penyelenggara sekolah swasta. Pihak sekolah wajib memenuhi standar minimal sarana-prasarana dan tenaga pengajar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kemitraan.

“Kami tidak sekadar menyalurkan dana. Setiap triwulan dilakukan evaluasi akademik dan administrasi untuk memastikan kualitasnya setara dengan sekolah negeri,” kata Uswatun di sela-sela peninjauan Gubernur.

Dari 3.663 siswa baru, sebanyak 41 persen di antaranya merupakan anak dari keluarga buruh harian lepas, pedagang kaki lima, dan pekerja sektor informal lainnya. Selebihnya berasal dari keluarga petani gurem, nelayan tradisional, serta korban pemutusan hubungan kerja.

Gubernur Luthfi dalam sambutannya di depan para siswa dan orang tua yang hadir di SMK Kemitraan Semarang mengatakan, “Saya tidak ingin ada lagi anak-anak Jawa Tengah yang putus sekolah hanya karena tidak mampu secara ekonomi. Program ini adalah wujud kehadiran negara memberikan jalan yang setara.”

Harapan Baru Bagi Ribuan Keluarga

Mutiah, ibu tunggal asal Kecamatan Genuk yang bekerja sebagai pemulung, mengaku tak menyangka putra bungsunya bisa melanjutkan ke jenjang SMA. Sebelum adanya program ini, ia hanya bisa berharap anaknya segera mencari pekerjaan setelah lulus SMP. “Rasanya seperti mimpi. Dia sekarang bisa pakai seragam seperti teman-temannya yang lain,” katanya dengan mata berkaca-kaca.

Data Dinas Pendidikan mencatat, angka partisipasi kasar (APK) SMA/sederajat di Jawa Tengah pada 2023 masih menyisakan sekitar 4,7 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Dengan tambahan 3.663 siswa dari program kemitraan tahun ini, Pemprov menargetkan APK dapat naik menjadi di atas 97 persen pada akhir 2025.

Sementara itu, Dwi Rahayu kini resmi tercatat sebagai siswi kelas X di salah satu SMA mitra di wilayah Semarang Utara. Ia mengaku ingin membuktikan bahwa kegagalannya masuk sekolah negeri bukan akhir dari segalanya. “Saya mau jadi dokter. Dari dulu saya ingin bantu orang sakit. Terima kasih Pak Gubernur, sekarang saya punya jalan ke arah sana,” ujarnya.

Program Sekolah Kemitraan direncanakan berlanjut pada tahun ajaran mendatang dengan kuota yang disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi penerimaan tahun ini. Pemerintah provinsi juga membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar cakupan program semakin luas.

Baca juga:

• Jakarta Fair 2027 Bakal Digelar Lebih Megah Bersamaan HUT ke-500 DKI
• IHSG Dibuka Menguat, Lalu Melemah Tipis ke Level 5.130