Usai Sukses B50, Pemerintah Incar Bensin dari Sawit dan Singkong

Jakarta — Pemerintah menetapkan target ambisius untuk mewujudkan swasembada bensin melalui jalur bioenergi dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun mendatang. Langkah ini diambil menindaklanjuti keberhasilan program mandatori B50 yang telah menghentikan ketergantungan Indonesia pada impor solar.

Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (10/3), menegaskan bahwa capaian B50 harus menjadi batu loncatan untuk mengamankan kemandirian energi nasional secara menyeluruh. “Kita tidak boleh berhenti di solar. Bensin adalah medan berikutnya, dan kita punya semua bahan bakunya di negeri sendiri,” ujar Presiden.

Keberhasilan B50 Jadi Pijakan

Program Biosolar B50—campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit pada bahan bakar solar—resmi diterapkan penuh sejak pertengahan tahun lalu dan terbukti mampu memutus rantai impor solar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa sepanjang kuartal terakhir 2025, volume impor solar turun hingga nol persen, sebuah pencapaian yang menghemat devisa lebih dari Rp120 triliun per tahun. Angka ini menjadi pijakan kokoh bagi pemerintah untuk melompat ke pengembangan bensin nabati.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam keterangan pers usai rapat, menyampaikan bahwa formula B50 telah melalui uji jalan lebih dari 50.000 kilometer pada berbagai jenis kendaraan berat dan ringan tanpa kendala berarti. “Dengan B50, kita sudah membuktikan bahwa teknologi bioenergi dalam negeri mampu memenuhi standar internasional. Kini saatnya mengalihkan fokus ke bensin,” katanya.

Bensin Nabati: Sawit dan Singkong Jadi Andalan

Untuk merealisasikan bensin nabati, pemerintah menyiapkan dua komoditas unggulan sebagai sumber bahan baku utama: sawit dan singkong. Sawit akan diolah menjadi bioetanol melalui proses fermentasi dan distilasi limbah tandan kosong serta limbah cair pabrik kelapa sawit, sementara singkong—terutama varietas berdaya hasil tinggi—diproyeksikan sebagai pensuplai etanol dalam jumlah masif.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan katalis dan proses konversi yang memungkinkan produksi bensin hijau setara RON 92 dari minyak sawit dan turunannya. “Kami sudah melakukan pilot project di Dumai dan Lampung. Hasilnya, bahan bakar ini kompatibel dengan mesin kendaraan yang ada sekarang tanpa perlu modifikasi besar,” jelasnya.

Singkong, di sisi lain, digadang-gadang sebagai komoditas rakyat yang mampu mendongkrak ekonomi pedesaan. Pemerintah berencana mengintegrasikan program tanam singkong massal dengan perhutanan sosial dan lahan terlantar di Sumatera, Kalimantan, serta Nusa Tenggara. Dengan asumsi produktivitas 30 ton per hektar, lahan seluas satu juta hektar diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan bensin nasional.

Target 3–4 Tahun dan Peta Jalan Regulasi

Presiden memberi tenggat waktu yang ketat: dalam empat tahun, Indonesia harus sudah memproduksi bensin nabati secara komersial dan menekan impor bensin hingga di bawah 10 persen dari total konsumsi. Untuk mencapai itu, tiga tahapan besar disusun. Tahap pertama (2026–2027) difokuskan pada penyiapan infrastruktur produksi, termasuk pembangunan 12 pabrik bioetanol baru dan modifikasi kilang eksisting. Tahap kedua (2027–2028) merupakan pelaksanaan mandatori pencampuran bioetanol 10 persen ke dalam bensin (E10) secara nasional. Tahap ketiga (2029) adalah peningkatan campuran menjadi E20 atau lebih, sejalan dengan kesiapan teknologi kendaraan dan distribusi.

Kementerian Perindustrian telah ditugaskan menyusun standar nasional Indonesia (SNI) untuk bensin nabati, mencakup spesifikasi teknis, keamanan, dan emisi. Sementara itu, Kementerian Keuangan menyiapkan insentif fiskal berupa pembebasan pajak pertambahan nilai untuk bahan baku bioetanol dan pengurangan pajak penghasilan bagi investor di sektor ini. “Regulasinya akan kami rampungkan paling lambat akhir semester pertama tahun ini,” ujar Menteri Keuangan.

Dampak Ekonomi dan Lingkungan

Pemerintah memperkirakan program bensin nabati ini mampu menciptakan sedikitnya 2,5 juta lapangan kerja baru, terutama di sektor pertanian, pengolahan, dan logistik. Dengan nilai impor bensin yang mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun, penghentian impor secara bertahap akan memperkuat neraca perdagangan dan stabilitas rupiah.

Dari sisi lingkungan, bensin nabati diklaim dapat mereduksi emisi karbon hingga 60 persen dibandingkan bensin fosil. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri atau 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih harus dijawab, antara lain konsistensi pasokan bahan baku, kesiapan petani, serta potensi konflik lahan. Presiden meminta jajarannya untuk memprioritaskan pemanfaatan lahan terdegradasi dan menghindari alih fungsi hutan primer. “Swasembada energi tidak boleh mengorbankan swasembada pangan atau kelestarian lingkungan. Semua harus berjalan beriringan,” tegas Prabowo.

Langkah besar ini menempatkan Indonesia di jalur transisi energi yang berdaulat, memadukan inovasi teknologi, potensi sumber daya alam, dan kepentingan rakyat. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang sepenuhnya melepaskan diri dari ketergantungan pada bensin fosil, sebuah lompatan yang disaksikan dunia dan diwariskan untuk generasi mendatang.

Baca juga:

• Haaland: Piala Dunia 2026 Jadi Momen Transformatif
• Pedagang Saham Wall Street Antusias, Bursa Dibuka Positif