Menteri Lingkungan Hidup Paparkan Agenda Danau Usai Hadiri Word Lake Day UI

DEPOK — Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan komitmen pemerintah dalam pengelolaan ekosistem perairan darat usai menghadiri peringatan Word Lake Day yang digelar di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Dalam keterangan pers yang disampaikan kepada awak media seusai kegiatan tersebut, ia menyatakan bahwa persoalan danau tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan, melainkan berkaitan erat dengan ketahanan pangan, energi, dan kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya.

Kegiatan Word Lake Day di lingkungan kampus Universitas Indonesia menjadi momentum bagi Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyampaikan sejumlah langkah strategis yang akan ditindaklanjuti pada periode pemerintahan mendatang. Menurut keterangan Jumhur, pemerintah tengah menyiapkan kerangka kebijakan yang lebih terukur dalam menjaga kualitas air, menekan laju sedimentasi, serta memulihkan wilayah tangkapan air di sekitar kawasan danau prioritas nasional.

"Danau bukan hanya bentang alam. Ia adalah sumber kehidupan, penyangga ekologi, dan aset nasional yang harus dijaga bersama," tegas Jumhur di hadapan peserta kegiatan.

Pengelolaan Danau Prioritas Nasional

Dalam paparannya, Jumhur menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan sejumlah danau prioritas nasional yang penanganannya dilakukan secara lintas kementerian dan lintas daerah. Penetapan tersebut berdasarkan undang-undang serta keputusan yang disahkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri. Setiap danau prioritas memiliki target pemulihan yang mencakup aspek kualitas air, tutupan lahan, tata kelola kawasan, hingga penguatan kelembagaan pengelola di tingkat daerah.

Ia menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan tidak lagi bersifat parsial. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong integrasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan masyarakat setempat. Kolaborasi itu dinilai penting karena persoalan danau umumnya bersumber dari tekanan aktivitas di kawasan hulu, seperti alih fungsi lahan, limbah domestik, dan kegiatan pertambangan maupun perkebunan yang tidak terkendali.

Menurut Jumhur, hasil pemantauan di sejumlah danau menunjukkan perbaikan pada indikator tertentu, namun masih terdapat pekerjaan rumah besar pada aspek beban pencemaran dan penurunan muka air pada musim kemarau. Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya penguatan data dan pemantauan berkala sebagai dasar pengambilan keputusan.

Peran Kampus dan Generasi Muda

Pemilihan Universitas Indonesia sebagai lokasi peringatan Word Lake Day dinilai memberikan nilai tambah tersendiri. Kampus tersebut memiliki kawasan perairan yang dikelola sebagai laboratorium alam dan ruang terbuka hijau. Jumhur mengapresiasi keterlibatan perguruan tinggi dalam riset dan edukasi lingkungan, termasuk kajian mengenai daya dukung ekosistem danau serta dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air.

Ia menyatakan bahwa generasi muda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam menjaga kelestarian danau. Kementerian Lingkungan Hidup, lanjutnya, membuka ruang bagi mahasiswa dan komunitas untuk terlibat dalam program pemantauan partisipatif, kampanye pengurangan sampah plastik, serta rehabilitasi kawasan riparian.

"Partisipasi kampus bukan pelengkap, tetapi bagian dari solusi. Riset dan kesadaran publik adalah dua hal yang harus berjalan seiring," ujar Jumhur.

Tindak Lanjut dan Penegakan Hukum

Menyinggung aspek penegakan hukum, Jumhur menyatakan bahwa pengawasan terhadap pencemaran danau akan diperketat. Ia menyebut bahwa setiap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari badan air wajib memenuhi baku mutu lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelanggaran akan ditindaklanjuti melalui mekanisme sanksi administratif hingga proses hukum pidana.

Kementerian Lingkungan Hidup juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyusunan rencana pengelolaan danau secara terpadu, termasuk penetapan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Menurut Jumhur, ketidakjelasan zonasi sering menjadi akar konflik pemanfaatan ruang yang berujung pada degradasi ekosistem.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa komitmen internasional mengenai pelestarian danau menuntut laporan capaian yang transparan. Pemerintah, tuturnya, akan terus memperbarui data capaian pemulihan danau sebagai bentuk akuntabilitas publik dan bahan evaluasi dalam rapat pleno antar kementerian.

Jumhur menutup keterangannya dengan penegasan bahwa keberhasilan pengelolaan danau tidak diukur dari banyaknya program, melainkan dari perbaikan kualitas lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup akan terus menindaklanjuti hasil pertemuan di Universitas Indonesia tersebut melalui langkah koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pada bulan-bulan berikutnya.