Menko Pangan Zulkifli Hasan Dorong Substitusi Gandum Impor Lewat Komoditas Lokal

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemanfaatan bahan pangan lokal guna memangkas ketergantungan terhadap gandum impor dalam Rapat Koordinasi kementerian teknis di Jakarta, Kamis (24/10). Langkah strategis tersebut dirancang sebagai upaya konkret menindaklanjuti instruksi Presiden terkait penguatan kedaulatan pangan nasional sekaligus memastikan pemenuhan standar gizi masyarakat berbasis komoditas nusantara.

Dalam pengarahannya, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa ketergantungan struktural terhadap komoditas impor, terutama tepung terigu, harus segera diimbangi melalui diversifikasi pangan berbasis potensi agraris dalam negeri. Berdasarkan catatan neraca komoditas pemerintah, volume impor gandum nasional berada pada kisaran 11,4 juta ton per tahun, yang didominasi pasokan bagi industri makanan olahan dan pakan ternak. Situasi ini dinilai mendesak untuk diintervensi melalui hilirisasi komoditas umbi-umbian lokal.

"Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan komoditas pangan lokal, termasuk inovasi olahan seperti umbi kimpul. Kita berkewajiban mengawal dan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu berkembang, sehingga ketergantungan struktural pada gandum impor dapat ditekan secara terukur,"

Penetapan strategi ini difokuskan pada penguatan ekosistem produksi pangan lokal dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit unggul, pembiayaan produksi tani, hingga penyerapan oleh industri skala menengah dan besar.

Substitusi Impor Berdasarkan Regulasi Pangan Nasional

Akselerasi diversifikasi konsumsi pangan tersebut dijalankan secara ketat berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengamanatkan bahwa ketahanan pangan nasional wajib diselenggarakan dengan mengoptimalkan keanekaragaman sumber daya dan produksi domestik. Pemerintah telah menyusun peta jalan hilirisasi pangan untuk mengonversi ketergantungan konsumsi gandum ke produk turunan lokal secara bertahap.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian terkait saat ini merumuskan keputusan bersama guna menindaklanjuti standardisasi tepung umbi lokal, seperti kimpul, singkong, dan sagu, agar memenuhi spesifikasi industri pengolahan modern. Umbi kimpul dinilai memiliki karakter amilopektin yang adaptif serta daya simpan stabil, menjadikannya substitut potensial bagi produk olahan berbasis terigu.

Di tingkat parlemen, dukungan fiskal terhadap program diversifikasi pangan telah disahkan melalui alokasi anggaran ketahanan pangan nasional. Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat kerja anggaran turut menyepakati penambahan stimulus pembiayaan bagi sentra-sentra budidaya komoditas pangan non-beras guna memperluas skala keekonomian petani rakyat.

Pemberdayaan UMKM dan Hilirisasi Olahan Lokal

Penguatan sektor hulu pangan lokal diselaraskan secara langsung dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menko Pangan secara khusus meninjau inisiatif produksi tepung dan olahan pangan dari kelompok usaha mandiri, termasuk inovasi pengolahan umbi kimpul yang diinisiasi pelaku usaha daerah sebagai bukti viabilitas pangan alternatif.

"Pengembangan hilirisasi pada skala UMKM adalah pilar utama kemandirian. Ketika inovasi seperti tepung kimpul ini berhasil diproduksi dengan standar higienitas dan mutu industri, pemerintah berkewajiban membuka akses pasarnya. Keputusan kami jelas, yakni mempermudah perizinan, sertifikasi keamanan pangan, dan integrasi rantai pasok,"

Sebagai instrumen tindak lanjut, pemerintah tengah mengintegrasikan kelompok produsen lokal dengan jaringan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) klaster pangan. Target serapan industri domestik terhadap tepung umbi alternatif ditetapkan meningkat sebesar 15 persen pada tahun anggaran berjalan untuk menjamin kepastian pasar bagi produsen lokal.

Integrasi Intervensi Gizi dan Rantai Pasok Mandiri

Pemanfaatan pangan lokal ini memiliki korelasi struktural dengan agenda perbaikan gizi masyarakat secara berkelanjutan. Umbi kimpul memiliki keunggulan berupa indeks glikemik yang relatif rendah serta kandungan serat dan mikronutrien tinggi, menjadikannya komoditas strategis dalam penanganan masalah malnutrisi dan reduksi angka tengkes (stunting).

Hasil Rapat Pleno koordinasi lintas kementerian menetapkan bahwa komoditas pangan lokal berkualitas akan diprioritaskan masuk ke dalam rantai pasok program pemenuhan gizi nasional. Kebijakan ini memastikan bahwa intervensi nutrisi yang dibiayai negara sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi tani dan UMKM pengolah.

Melalui keterpaduan instrumen kebijakan regulasi, pembiayaan terarah, serta penyediaan pasar yang pasti, pemerintah menegaskan bahwa swasembada pangan non-beras bukan sekadar wacana diversifikasi, melainkan fondasi pertahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ketidakpastian iklim global.