Menko Pangan Zulkifli Hasan Dorong Hilirisasi Lokal Atasi Ketergantungan Impor Gandum

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan urgensi restrukturisasi fundamental dalam tata kelola komoditas pangan nasional menyusul angka ketergantungan impor gandum yang saat ini telah menyentuh angka 100 persen. Penegasan tersebut disampaikan dalam forum Rapat Koordinasi lintas kementerian di Jakarta, sebagai respons terukur pemerintah terhadap eskalasi volatilitas rantai pasok global serta komitmen memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi domestik.

Pemerintah menilai bahwa ketergantungan mutlak pada pasokan gandum dari luar negeri berpotensi melemahkan kedaulatan pangan dan stabilitas makroekonomi jangka panjang. Oleh sebab itu, eksekutif mengambil keputusan strategis untuk mempercepat industrialisasi serta hilirisasi bahan pangan lokal guna menggantikan ketergantungan terhadap bahan baku impor yang selama ini membebani neraca transaksi berjalan.

Kerentanan Ketahanan Pasokan Gandum Nasional

Dalam pemaparannya, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa kondisi agroklimat Indonesia yang beriklim tropis secara teknis tidak memungkinkan budidaya tanaman gandum dalam skala komersial yang efisien. Realitas agrikultur ini menjadikan seluruh kebutuhan gandum untuk industri pangan domestik, mulai dari industri tepung terigu, mi instan, hingga produk bakery, sepenuhnya bersandar pada kebijakan ekspor negara-negara produsen utama.

"Ketergantungan kita terhadap komoditas gandum impor sudah berada pada level 100 persen. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa intervensi kebijakan yang terarah. Kita harus menggerakkan seluruh instrumen hilirisasi untuk mengoptimalkan potensi komoditas pangan dalam negeri sebagai bahan substitusi yang berdaya saing," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di hadapan jajaran pejabat terkait.

Tingginya angka importasi komoditas tersebut dinilai menjadi tantangan struktural yang nyata. Berdasarkan evaluasi kementerian, gejolak geopolitik antarnegara produsen, anomali iklim global, dan dinamika kurs mata uang asing dapat secara langsung mendongkrak laju inflasi harga pangan di tingkat konsumen domestik apabila langkah pencegahan tidak segera diambil secara terstruktur.

Akselerasi Hilirisasi dan Substitusi Komoditas Lokal

Guna menindaklanjuti ancaman ketergantungan impor tersebut, pemerintah telah menyusun peta jalan diversifikasi pangan dengan memprioritaskan pemanfaatan komoditas lokal, seperti sorgum, ubi kayu atau singkong terfermentasi (mocaf), jagung, dan sagu. Hilirisasi komoditas-komoditas alternatif ini ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang melibatkan kolaborasi lintas sektoral antara kementerian teknis, lembaga riset, serta pelaku industri manufaktur.

Kebijakan hilirisasi komoditas lokal ini dirancang berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan wajib bertumpu pada kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Melalui regulasi tersebut, pemerintah mendorong kewajiban pencampuran (blending ratio) tepung lokal bagi industri makanan dan minuman dalam skala tertentu.

"Substitusi gandum bukan sekadar rencana alternatif teknis, melainkan keharusan strategis negara. Pemerintah menyiapkan skema insentif untuk industri pengolahan pangan yang berinvestasi pada rantai pasok komoditas lokal. Kita ingin nilai tambah ekonomi dinikmati langsung oleh para petani di daerah," kata Zulkifli Hasan menambahkan.

Dukungan Legislatif dan Penguatan Anggaran Negara

Langkah pemerintah menekan impor gandum mendapatkan perhatian intensif di tingkat parlemen. Dalam agenda rapat kerja bersama pemerintah, berbagai Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti pentingnya kepastian serapan hasil panen petani komoditas alternatif agar skema hilirisasi pangan tidak berhenti pada tataran wacana konseptual.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif tersebut diperkuat melalui alokasi anggaran ketahanan pangan yang telah disahkan dalam undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun berjalan. Melalui keputusan sidang Pleno parlemen, komisi terkait memberikan dukungan penuh terhadap pembiayaan riset bibit unggul komoditas pangan lokal serta modernisasi fasilitas pengeringan dan penggilingan di sentra-sentra produksi.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memastikan bahwa seluruh implementasi program akan dipantau secara berkala melalui mekanisme evaluasi terpadu. Pemerintah menargetkan penurunan persentase penggunaan gandum impor secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sembari menumbuhkan industri pangan lokal yang mandiri, kompetitif, dan memiliki daya tahan kokoh dalam menghadapi krisis global.