DPR Sahkan RUU RAPBN 2027 Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 (RUU APBN 2027) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/9). Rapat Pleno pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, yang didampingi oleh jajaran pimpinan DPR RI lainnya serta dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, menyusul tercapainya konsensus fiskal nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu sidang sebagai penanda persetujuan bulat dari seluruh Fraksi yang hadir di ruang sidang utama Paripurna. Dalam agenda tersebut, disahkan postur fiskal dengan target pendapatan negara yang ditetapkan sebesar Rp 3.435,10 triliun dan alokasi pagu belanja negara disepakati menembus Rp 4.106,26 triliun.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan Maharani yang kemudian dijawab serentak "Setuju" oleh seluruh anggota dewan yang hadir secara fisik dan virtual dalam rapat tersebut.

Postur Fiskal dan Keseimbangan Anggaran 2027

Berdasarkan UU APBN 2027 yang telah disahkan, perincian struktur anggaran disusun guna mengantisipasi volatilitas ekonomi global serta mendorong kesinambungan program pembangunan strategis nasional. Pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp 3.435,10 triliun ditopang oleh penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terukur.

Sementara itu, alokasi pagu belanja negara sebesar Rp 4.106,26 triliun diarahkan secara komprehensif untuk membiayai belanja operasional pemerintah pusat, penguatan perlindungan sosial, belanja modal infrastruktur, serta skema Transfer ke Daerah (TKD). Melalui selisih antara realisasi target pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit fiskal ditetapkan berada pada angka Rp 671,16 triliun atau setara dengan rasio 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), angka yang tetap berada di bawah batas toleransi maksimal tiga persen yang dimandatkan undang-undang keuangan negara.

Puan Maharani menegaskan bahwa postur anggaran ini dirancang dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian fiskal dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara luas. Puan menyatakan bahwa alokasi belanja negara harus benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, utamanya pada sektor pendidikan, ketahanan pangan, transisi energi berkelanjutan, dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh pelosok tanah air.

Dinamika Pandangan Akhir Seluruh Fraksi Parlemen

Sebelum keputusan pengesahan diambil dalam rapat tertinggi dewan tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyampaikan laporan komprehensif mengenai hasil Rapat Koordinasi dan pembahasan tingkat I antara dewan bersama jajaran menteri koordinator serta menteri bidang perekonomian. Dalam forum legislasi tersebut, dilaporkan bahwa seluruh Fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya, meskipun disertai sejumlah catatan kritis konstruktif terkait efisiensi penyerapan anggaran, penurunan kesenjangan antardaerah, serta mitigasi beban pembiayaan utang luar negeri.

Perwakilan Fraksi-Fraksi parlemen menyampaikan bahwa APBN 2027 harus berfungsi optimal sebagai instrumen peredam guncangan (shock absorber) di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih membayangi. Fraksi di DPR menyoroti pentingnya akselerasi reformasi struktural, peningkatan kepatuhan wajib pajak secara adil, perbaikan mekanisme tata kelola subsidi energi agar tepat sasaran, serta penguatan pengawasan berkala terhadap pembiayaan infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan yang hadir mewakili Presiden Republik Indonesia, menyatakan apresiasi mendalam atas dedikasi dan kerja sama konstruktif dewan dalam menuntaskan siklus anggaran tepat waktu. Menteri Keuangan menegaskan komitmen eksekutif untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertuang dalam lampiran keputusan rapat paripurna guna memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara akuntabel, transparan, dan memberikan dampak pengganda bagi perekonomian nasional.

Arah Kebijakan Makro dan Implementasi Anggaran

Rancangan APBN 2027 disahkan dengan berpijak pada asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati bersama antara otoritas fiskal dan dewan. Asumsi makro tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,3 persen, laju inflasi domestik yang terkendali pada level 2,5 persen, nilai tukar rupiah yang bergerak stabil pada rentang Rp 16.100 hingga Rp 16.300 per dolar Amerika Serikat, dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang terjaga kompetitif di pasar keuangan.

Puan Maharani secara khusus mengingatkan jajaran kementerian teknis dan pimpinan lembaga nonkementerian agar tidak menunda pelaksanaan program pembangunan begitu dokumen anggaran resmi diundangkan. DPR RI melalui komisi-komisi terkait akan menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara ketat demi mencegah inefisiensi alokasi serta kebocoran anggaran negara sejak kuartal pertama tahun anggaran berjalan.

"Keputusan pengesahan APBN 2027 ini adalah amanat konstitusional bersama antara parlemen dan pemerintah. Kami di DPR RI menegaskan bahwa eksekutif wajib menjaga disiplin fiskal dan menjamin akuntabilitas belanja negara demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Puan Maharani saat menutup jalannya sesi Rapat Pleno tersebut.