Mendagri Minta Pemda Perkuat Pengendalian Inflasi di Bawah Target 3,5 Persen

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah wajib memperkuat langkah pengendalian inflasi agar laju inflasi nasional tetap terkendali di bawah batas atas target pemerintah sebesar 3,5 persen. Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (13/7/2026).

Rakor yang juga membahas Progres Sensus Ekonomi, Rilis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Versi 3 Tahun 2026, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah itu menjadi forum bagi Mendagri untuk menekankan urgensi stabilitas harga, khususnya bagi kelompok masyarakat paling rentan. “Kita tentu perlu banyak berusaha agar jangan sampai menyentuh angka 3,5 persen. Karena memberatkan masyarakat terutama desil 1 sampai desil 4 itu akan terasa,” ujar Mendagri di hadapan para kepala daerah dan pemangku kepentingan yang hadir secara langsung maupun daring.

Data Inflasi Juni 2026 Masih Terkendali

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik, inflasi bulanan (month-to-month) pada Juni 2026 terhadap Mei 2026 tercatat sebesar 0,44 persen. Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year) Juni 2026 terhadap Juni 2025 mencapai 3,34 persen. Meski kedua angka tersebut masih berada dalam koridor yang dapat dikelola, Mendagri menekankan bahwa posisi ini belum sepenuhnya aman dan memerlukan kewaspadaan tinggi dari semua pihak, terutama pemda di wilayah dengan tekanan harga yang meningkat.

“Angka 3,34 persen y-o-y memang masih di bawah target, tapi kita tidak boleh lengah. Setiap kenaikan tambahan 0,1 persen bisa punya dampak signifikan terhadap daya beli warga di lapisan bawah,” tegas Mendagri.

Komoditas Transportasi dan Pangan Jadi Biang Keladi

Berdasarkan pemaparan dalam rakor, kelompok transportasi menjadi penyumbang utama inflasi bulanan, dipicu oleh kenaikan harga bensin dan tarif angkutan udara. Di sisi lain, kelompok makanan dan minuman juga memberikan andil yang tidak kecil, dengan komoditas seperti bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan beras mengalami fluktuasi harga yang cukup terasa. Mendagri secara khusus menyoroti komoditas beras: “Dalam skala yang lebih kecil adalah beras. Belum gawat, belum pada posisi yang serius, tapi perlu kita waspadai.”

Pemerintah pusat meminta pemda segera mengaktifkan mekanisme operasi pasar dan pemantauan harga harian, terutama di pasar-pasar induk, untuk mengantisipasi gejolak lebih lanjut. Koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Bulog dan kepolisian daerah, juga didorong agar distribusi tidak terhambat dan tidak terjadi penimbunan.

Peringatan untuk Daerah: Jangan Sampai Sentuh 3,5 Persen

Mendagri menekankan bahwa inflasi yang menyentuh atau melampaui 3,5 persen akan langsung dirasakan oleh empat desil termiskin masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemda diminta untuk tidak hanya mengandalkan data makro, tetapi juga melakukan intervensi langsung pada rantai pasok dan harga di tingkat pedagang eceran. “Beban inflasi itu paling berat dipikul oleh mereka yang pengeluarannya didominasi makanan dan transportasi. Maka pemda harus hadir memastikan harga-harga pokok tidak melonjak tanpa kendali,” kata Mendagri.

Rakor juga menegaskan bahwa evaluasi kinerja kepala daerah dalam pengendalian inflasi akan menjadi bagian dari indikator penilaian yang terintegrasi dengan program strategis nasional lainnya. Dengan demikian, pemda tidak hanya bertanggung jawab pada stabilitas harga di wilayahnya, tetapi juga pada kontribusinya menjaga inflasi agregat nasional tetap di bawah target 3,5 persen yang ditetapkan pemerintah.

Baca juga:

• BEI Optimistis Raih 1.100 Emiten di 2030 Walau Pasar Lesu
• Aksi Gemilang Haaland di Piala Dunia 2026 Dongkrak 24 Juta Pengikut Instagram