Mendagri Minta Komitmen Penuh Gubernur Se-Tanah Papua untuk Sensus Ekonomi 2026

Jayapura — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong suksesnya Sensus Ekonomi 2026. Dalam pertemuan bersejarah yang digelar di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6), Tito secara langsung mengumpulkan seluruh gubernur dan wakil gubernur dari wilayah Tanah Papua. Momen tersebut menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan agenda nasional di bidang pendataan ekonomi.

Kolaborasi Lintas Wilayah Papua

Pertemuan yang dihadiri oleh kepala daerah dari Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, hingga Papua Barat Daya itu, menandai langkah awal penguatan koordinasi. Mendagri menyampaikan, sensus ekonomi bukan sekadar amanat undang-undang, melainkan kebutuhan mendasar untuk merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. "Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," ujar Tito dalam keterangan yang diterima Apaberita.com, Senin (22/6/2026). Ajakan tersebut disikapi positif oleh para gubernur yang hadir, mengingat pentingnya data akurat untuk mengukur potensi dan tantangan ekonomi di kawasan paling timur Indonesia itu.

"Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya."

Mengapa Sensus Ekonomi Krusial bagi Tanah Papua

Mendagri merinci sejumlah manfaat yang bisa langsung dirasakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Papua. Pertama, sensus akan memberikan gambaran riil tentang struktur ekonomi lokal, mulai dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga industri besar. Kedua, data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyalurkan program bantuan, pelatihan, dan investasi yang lebih terarah. Bagi Papua yang tengah mengalami percepatan pemekaran wilayah, pemetaan potensi ekonomi setiap provinsi baru menjadi sangat vital. Tito menekankan, tanpa data yang valid, kebijakan alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur berisiko tidak optimal dan justru menimbulkan kesenjangan baru.

Dukungan Menuju Ekonomi Inklusif

Para gubernur se-Tanah Papua menyambut baik arahan Mendagri dan siap menggerakkan seluruh perangkat daerah untuk menyukseskan sensus. BPS dijadwalkan akan melakukan pendataan secara bertahap mulai awal 2026 dengan melibatkan ribuan petugas lapangan. Kesuksesan sensus ini, menurut laporan Apaberita.com, tidak hanya bergantung pada peran BPS, tetapi juga pada dukungan penuh pemerintah daerah dalam hal sosialisasi ke kampung-kampung dan penyediaan akses ke wilayah terpencil. Dengan komitmen bersama, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Papua yang lebih inklusif dan berkelanjutan.