Majelis Hakim Putus Perceraian Sara Wijayanto dan Demian Aditya Secara Verstek

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi menjatuhkan putusan perceraian terhadap pasangan selebritas Sara Wijayanto dan Demian Aditya dalam sidang yang digelar pada Kamis, 8 Oktober. Putusan tersebut diambil secara verstek lantaran Demian Aditya selaku pihak tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid, menyatakan bahwa ketidakhadiran tergugat telah terjadi sejak sidang pertama hingga panggilan kedua.

"Pada sidang yang pertama, tergugat tidak hadir. Kemudian dipanggil ulang, tetap tidak hadir juga. Langsung dilakukan pembuktian, dan setelah pembuktian selesai, perkara diputus verstek," ujar Abid kepada awak media di Jakarta.

Berdasarkan keterangan resmi tersebut, gugatan perceraian yang diajukan oleh Sara Wijayanto selaku penggugat dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim. Keputusan itu diambil setelah hakim menilai proses pembuktian telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara peradilan agama.

Dasar Hukum Putusan Verstek

Abid menjelaskan bahwa putusan verstek merupakan mekanisme yang sah dan memiliki landasan hukum yang jelas, yakni Pasal 125 Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Pasal tersebut mengatur kewenangan pengadilan untuk memutus perkara tanpa kehadiran tergugat, dengan catatan tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi.

Namun demikian, Abid menegaskan bahwa Pasal 126 HIR tetap memberikan ruang bagi tergugat untuk dipanggil kembali sebelum putusan dijatuhkan. Dalam perkara ini, pengadilan telah memberikan kesempatan tersebut melalui dua kali pemanggilan resmi.

"Pasal 125 HIR memang memungkinkan putusan diambil satu kali, tetapi Pasal 126 memberi kesempatan untuk pemanggilan kembali. Dalam perkara ini sudah dua kali dipanggil dan tetap tidak hadir, sehingga pengadilan langsung masuk ke tahap pembuktian dan memutus secara verstek," jelas Abid.

Menurutnya, prosedur tersebut merupakan bentuk kepastian hukum bagi para pihak, khususnya penggugat yang telah beriktikad baik mengikuti seluruh rangkaian persidangan sejak awal.

Saksi Menjadi Alat Bukti Utama

Dalam tahapan pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama, Abid menyampaikan bahwa alat bukti tertulis maupun saksi memiliki peran penting. Dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk hingga akta nikah menjadi bagian dari alat bukti surat yang diserahkan penggugat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dalam perkara perceraian, keterangan saksi umumnya menempati posisi yang lebih diutamakan oleh majelis hakim. Hal ini lantaran perkara perceraian berkaitan erat dengan kondisi hubungan rumah tangga yang membutuhkan pembuktian faktual di luar dokumen administratif.

"Alat bukti bisa berupa surat seperti KTP dan akta nikah. Kemudian ada alat bukti saksi. Namun khusus di Pengadilan Agama untuk perkara perceraian, saksi biasanya lebih diutamakan," tutur Abid.

Sejumlah alat bukti tersebut, lanjut Abid, telah dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan sebelum majelis hakim menyatakan gugatan perceraian dikabulkan. Ia memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Implikasi Hukum dan Langkah Selanjutnya

Putusan verstek yang telah dibacakan tersebut membawa implikasi hukum berupa putusnya ikatan perkawinan antara Sara Wijayanto dan Demian Aditya. Meskipun dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, putusan ini tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi sebagaimana putusan biasa.

Dalam kerangka hukum acara perdata, pihak tergugat yang tidak hadir masih memiliki hak hukum untuk mengajukan upaya perlawanan atau verzet terhadap putusan verstek. Namun, upaya tersebut hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan undang-undang setelah pemberitahuan putusan disampaikan secara resmi.

Abid menambahkan bahwa pengadilan telah menjalankan kewajibannya untuk memanggil kedua belah pihak secara patut. Ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, menurutnya, tidak dapat menghalangi proses peradilan untuk memberikan kepastian kepada pihak penggugat yang telah menempuh jalur hukum secara benar.

Dengan ditetapkannya putusan ini, perkara perceraian tersebut dinyatakan tuntas di tingkat pertama. Seluruh rangkaian persidangan, mulai dari pemanggilan, pembuktian, hingga pembacaan putusan, telah dilaksanakan sesuai asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.