Liputan6.com Telusuri Hoaks Video Bantuan Dana Pensiun dari Menkeu Purbaya

Liputan6.com — Tim Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim beredar yang menampilkan video Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diduga mengumumkan program bantuan dana pensiun untuk seluruh masyarakat Indonesia. Video tersebut mulai viral melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada 15 Agustus 2025 dan telah disebarluaskan di sejumlah platform media sosial. Hingga penelusuran ini dilakukan, unggahan video di YouTube telah mencapai 2,3 juta tayangan dan dibagikan lebih dari 80 ribu kali di TikTok.

Dalam video berdurasi 1 menit 47 detik itu, tampak sosok menyerupai Menkeu Purbaya menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyediakan dana pensiun Rp 15 juta per orang tanpa syarat. Narasi video juga menyertakan tautan pendaftaran yang meminta data pribadi seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan akses rekening bank.

Cek Fakta Liputan6.com melakukan verifikasi langsung dengan menghubungi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu. Kepala Biro Komunikasi, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa “video tersebut adalah hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan atau deepfake. Kemenkeu tidak pernah meluncurkan program bantuan dana pensiun semacam itu.” Pihaknya telah melaporkan video palsu tersebut ke Bareskrim Polri dan meminta masyarakat segera memblokir serta melaporkan konten serupa. Purbaya Yudhi Sadewa sendiri melalui akun Instagram resmi @purbayasadhewa juga mengklarifikasi pada 16 Agustus 2025 bahwa ia tidak merekam pernyataan tersebut dan mendesak publik tidak memberikan data pribadi ke tautan mencurigakan.

Penelusuran metadata menggunakan InVID-WeVerify menunjukkan potongan video berasal dari konferensi pers APBN 2026 pada 10 Agustus 2025 yang diubah dengan teknik lipsync dan manipulasi audio. Spektrum audio palsu memiliki anomali frekuensi di rentang 2.500–3.500 Hz yang konsisten dengan hasil sintesis suara deepfake.

Data pengaduan konten BSSN mencatat kenaikan 43% laporan video deepfake bertema bantuan pemerintah sepanjang paruh kedua 2025. Dari total 1.340 laporan yang masuk, sebanyak 78% terkait modus penipuan data pribadi dengan iming-iming bantuan fiktif. Liputan6.com mencatat ini adalah kali ke-3 video serupa muncul dengan mencatut pejabat Kemenkeu dalam tiga bulan terakhir.

Analisis Pola Disinformasi dan Dampak Keamanan Data

Pola penyebaran video deepfake ini mengikuti taktik social engineering berantai: pengguna menerima video melalui grup keluarga atau kolega, yang sudah dilegitimasi oleh anggota grup sebelumnya. Setelah itu, tautan pendaftaran mengarahkan korban ke laman phishing yang menyerupai portal resmi Kemenkeu dengan domain kemenkeu-bantuan.go-id yang tidak resmi. Hingga penelusuran ini, laman tersebut sudah tidak aktif, namun tim menemukan terdapat lebih dari 12.000 alamat IP mengakses laman tersebut dalam kurun 24 jam pertama. Risiko kebocoran data NIK dan akses rekening memungkinkan pelaku melakukan pembobolan akun bank atau penyalahgunaan identitas untuk pinjaman daring ilegal.

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Firman Kurniawan, mengingatkan bahwa “deepfake menyerang langsung kepercayaan publik pada institusi resmi. Verifikasi ganda dari dua sumber berbeda harus menjadi kebiasaan masyarakat sebelum bertindak.” Hal ini diperkuat oleh survei literasi digital Kemenkominfo pada Juni 2025 yang menunjukkan 62% responden masih sulit membedakan konten asli dari olahan AI.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui saluran resmi Kemenkeu (kemenkeu.go.id) atau menghubungi layanan pengaduan 1500-456. Jangan pernah membagikan data pribadi atau mengakses tautan tidak resmi. Jika sudah terlanjur memberikan data, segera hubungi kontak bank dan lapor ke patrolisiber.id.