KPK Panggil Anggota BPK Bobby Adhityo Pekan Ini

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim. Pemanggilan tersebut dikonfirmasi akan dilaksanakan dalam rentang waktu pekan ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa keterangan Bobby Adhityo Rizaldi dibutuhkan penyidik untuk mengonstruksi secara utuh rangkaian peristiwa pidana yang diduga melibatkan kepala daerah di Sumatera Selatan tersebut. “Yang bersangkutan dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Kami meyakini keterangannya relevan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara ini,” ujar Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kronologi Pemanggilan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat panggilan terhadap Bobby Adhityo Rizaldi telah dilayangkan oleh tim penyidik sejak awal pekan. Bobby dijadwalkan hadir untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kamis atau Jumat pekan ini. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat konfirmasi resmi dari pihak Bobby Adhityo Rizaldi maupun BPK RI mengenai kehadiran yang bersangkutan dalam agenda pemeriksaan tersebut.

Pemanggilan seorang Anggota BPK dalam kapasitas sebagai saksi oleh KPK merupakan peristiwa yang jarang terjadi dan menandakan seriusnya pendalaman yang dilakukan lembaga antirasuah terhadap perkara ini. Penyidik KPK diketahui tengah menelusuri aliran dana serta keterlibatan berbagai pihak dalam kasus yang telah menetapkan Bupati Muara Enim sebagai tersangka tersebut.

Konteks Perkara Suap Muara Enim

Perkara suap yang menjerat Bupati Muara Enim bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal September 2024. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan sejumlah pihak beserta uang tunai dalam jumlah signifikan yang diduga merupakan bagian dari transaksi suap terkait proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

KPK telah menetapkan Bupati Muara Enim sebagai tersangka bersama beberapa pihak lainnya, termasuk dari unsur swasta selaku pemberi suap. Konstruksi perkara yang dibangun penyidik menduga adanya kesepakatan antara Bupati dan para kontraktor untuk memuluskan pemenangan lelang proyek-proyek strategis di daerah tersebut dengan imbalan sejumlah fee tertentu.

Nilai proyek yang menjadi objek perkara ini ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2023 hingga 2024. Dugaan keterlibatan pihak BPK dalam konteks perkara ini menarik perhatian publik mengingat peran strategis lembaga tersebut dalam proses audit keuangan negara.

Relevansi Keterangan Bobby Adhityo

Bobby Adhityo Rizaldi merupakan Anggota BPK RI yang menjabat sejak tahun 2022. Sebelum menduduki posisi tersebut, ia memiliki latar belakang panjang sebagai auditor dan pernah menempati berbagai jabatan strategis di lingkungan BPK. Penyidik KPK menduga Bobby memiliki pengetahuan atau informasi yang berkaitan dengan proses audit tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang relevan dengan konstruksi perkara suap ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, setiap orang wajib memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan secara benar. Apabila saksi yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang melakukan upaya paksa berupa penangkapan guna membawa yang bersangkutan ke hadapan penyidik.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap perkara ini terus berjalan secara profesional dan independen. “KPK bekerja berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Setiap keterangan saksi akan diuji silang dengan alat bukti lain yang telah dikantongi penyidik,” tegasnya.

Respons BPK dan Dinamika Politik

Pihak BPK RI hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait pemanggilan salah satu anggotanya oleh KPK. Namun demikian, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pemanggilan seorang Anggota BPK sebagai saksi oleh aparat penegak hukum harus memenuhi prosedur tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Pengamat hukum dari Universitas Indonesia menilai bahwa pemanggilan ini menunjukkan KPK sedang mendalami dimensi yang lebih luas dari sekadar transaksi suap antara Bupati dan kontraktor. “Ini sinyal bahwa penyidikan mengarah pada dugaan adanya upaya sistematis untuk mempengaruhi atau merekayasa hasil audit tertentu demi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini,” ujar pengamat tersebut.

Perkembangan penyidikan perkara ini akan terus dipantau mengingat posisi Bobby Adhityo Rizaldi sebagai pejabat tinggi negara pada lembaga yang memiliki mandat konstitusional mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Publik menantikan transparansi dan ketegasan KPK dalam menindaklanjuti setiap temuan yang mengarah pada pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu terhadap jabatan maupun institusi.

KPK sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh perkara yang sedang ditangani secara tuntas. Lembaga antirasuah ini juga mengimbau seluruh saksi yang dipanggil untuk bersikap kooperatif demi kelancaran proses penegakan hukum.