KPK Buka Peluang Panggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Terkait Kasus Bupati Kuansing

Jakarta, Apaberita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal akan memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby. Sinyal ini muncul setelah terungkap adanya pertemuan antara Raja Juli dan Suhardiman beberapa waktu sebelum operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan oleh lembaga antirasuah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan memeriksa siapa pun yang diduga mengetahui atau terlibat dalam aliran dana korupsi tersebut, termasuk pejabat setingkat menteri. "Kalau memang itu nanti ada bukti mengarah ke sana, penyidik tentu terbuka untuk kemudian melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan yang berkaitan dengan dugaan aliran tersebut," ujar Budi dalam keterangan pers yang diterima Apaberita.com, Jumat (3/7/2026).

Bupati Suhardiman Amby sendiri ditangkap dalam OTT KPK pada awal Juli 2026 dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap terkait perizinan di wilayah Kuansing. Dalam proses penyidikan, KPK terus menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke sejumlah pihak, tidak hanya terbatas pada tersangka utama.

Klarifikasi Menhut dan Peluang Pemanggilan

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah menyampaikan klarifikasi mengenai pertemuan tersebut. Dalam pemberitaan Apaberita.com sebelumnya, ia menegaskan bahwa pertemuan dengan Suhardiman bersifat biasa dan tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan suap atau gratifikasi. Namun, klarifikasi tersebut tidak serta merta menutup peluang pemanggilan oleh KPK, karena penyidik akan tetap bekerja berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan.

Saat ini para penyidik KPK masih mendalami sejumlah bukti dan keterangan saksi untuk mengusut tuntas kasus ini. Potensi pemanggilan terhadap Raja Juli, yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menjadi babak baru dalam pengusutan korupsi yang melibatkan kepala daerah di Provinsi Riau. Budi Prasetyo kembali menegaskan bahwa KPK akan profesional dan tidak pandang bulu dalam menangani setiap perkara.

“Penyidik akan terus bekerja profesional. Jika memang nanti ada bukti yang mengarah ke siapa pun, termasuk menteri, tentu akan diproses sesuai hukum,” ujarnya menambahkan.

“Kalau memang itu nanti ada bukti mengarah ke sana, penyidik tentu terbuka untuk kemudian melakukan pemanggilan…” – Budi Prasetyo, Jubir KPK.

Kasus ini menambah rentetan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah di Indonesia. Publik kini menantikan transparansi penuh dalam penyidikan, serta penuntasan kasus hingga ke akar-akarnya, termasuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati aliran dana haram dari kasus suap di Kuantan Singingi tersebut.