Ketua Komisi IV DPR Temui Peternak, Soroti Tekanan Usaha Ternak

Jakarta — Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Titiek Soeharto, menemui massa aksi yang terdiri dari kalangan peternak di lingkungan gedung parlemen, Selasa. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi yang tengah dihadapi para peternak di berbagai daerah, seraya menegaskan bahwa aspirasi mereka akan menjadi perhatian serius dalam pembahasan kebijakan di Komisi IV.

Pertemuan itu berlangsung setelah massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi di depan kompleks Senayan. Titiek Soeharto kemudian menemui langsung perwakilan massa dan berdialog mengenai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari tekanan biaya produksi hingga fluktuasi harga jual hasil ternak.

"Saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kondisi yang dialami para peternak. Apa yang mereka sampaikan hari ini akan kami tindak lanjuti dalam rapat kerja dengan kementerian terkait," ujar Titiek Soeharto di hadapan massa aksi.

Keprihatinan atas Beban Peternak

Dalam keterangannya, Titiek Soeharto menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi peternak bukan semata isu sektoral, melainkan berkaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Ia menilai keberlanjutan usaha peternakan rakyat perlu mendapatkan perlindungan melalui kebijakan yang berpihak pada produsen dalam negeri.

Menurutnya, Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan memiliki kewenangan untuk mendorong kementerian terkait menyusun langkah konkret. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR akan dijalankan secara ketat agar persoalan di tingkat peternak tidak dibiarkan berlarut-larut.

"Kami tidak ingin persoalan ini hanya berhenti pada pertemuan hari ini. Harus ada keputusan dan tindak lanjut yang terukur," tegasnya.

Dialog dengan Massa Aksi

Massa aksi yang hadir menyampaikan sejumlah keluhan, di antaranya mengenai beban biaya pakan, akses permodalan, serta persaingan dengan produk impor. Mereka berharap DPR dapat mendorong pemerintah menyiapkan skema perlindungan yang adil bagi peternak skala kecil dan menengah.

Menanggapi hal tersebut, Titiek Soeharto menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar Rapat Koordinasi dengan kementerian terkait untuk membahas langkah penyelesaian. Ia juga menyebut bahwa Fraksi di Komisi IV akan membahas tuntutan massa aksi dalam forum rapat internal sebelum dibawa ke tingkat Pleno.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan di sektor peternakan harus berpijak pada kepentingan rakyat banyak dan tidak boleh mengabaikan keberlangsungan usaha peternak lokal. Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur pangan dan pertanian, negara berkewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan produksi pangan, termasuk hasil peternakan.

Komitmen Tindak Lanjut Kebijakan

Dalam pertemuan itu, Titiek Soeharto menegaskan bahwa Komisi IV akan mengundang kementeriantekait untuk membahas secara rinci permasalahan yang diangkat massa aksi. Ia menekankan bahwa hasil pertemuan akan didokumentasikan sebagai bahan pengawasan dan dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.

"Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan dibahas dalam rapat kerja. Kami berkomitmen menindaklanjuti dengan langkah nyata," ujarnya.

Ia juga mengimbau agar para peternak tetap menempuh jalur dialog yang konstruktif. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara tertib dan terukur akan mempercepat proses penyelesaian di tingkat pengambil keputusan.

Pertemuan ditutup dengan penyampaian sejumlah dokumen berisi tuntutan dari perwakilan massa aksi, yang selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan resmi di Komisi IV DPR RI. Langkah tersebut ditetapkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di sektor peternakan.

Sejumlah pengamat menilai pertemuan antara pimpinan Komisi IV dan massa peternak itu menandakan terbukanya ruang dialog antara parlemen dan kelompok pelaku usaha rakyat. Namun, hasil akhirnya akan bergantung pada tindak lanjut dalam rapat kerja bersama kementerian terkait dalam waktu dekat.