Mendag Bahas Peluang Subsidi Pakan Ternak di Tengah Keluhan Peternak

Jakarta — Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah mengevaluasi berbagai opsi untuk menekan biaya produksi peternak ayam petelur, termasuk kemungkinan pemberian subsidi pakan ternak. Pernyataan tersebut disampaikan menindaklanjuti keluhan sejumlah peternak yang mengeluhkan harga pakan yang terus meningkat sehingga membebani struktur biaya usaha mereka.

"Kalau dari sisi harga, salah satu faktornya memang karena harga minyak tinggi dan sebagainya. Namun kami juga sudah sampaikan bagaimana mengatasi persoalan ini, apakah nanti akan ada subsidi atau bagaimana," kata Budi dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut Budi, pemerintah belum menetapkan skema final lantaran masih dalam tahap komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ia menegaskan bahwa keputusan yang akan diambil harus mempertimbangkan kepentingan peternak sekaligus daya beli konsumen.

Komunikasi Lintas Kementerian Masih Berlangsung

Budi menuturkan bahwa pembahasan mengenai intervensi biaya produksi tersebut melibatkan sejumlah pihak. Pemerintah, ujarnya, masih mencari formulasi yang paling tepat agar kebijakan yang ditetapkan tidak menimbulkan distorsi di pasar.

"Kami belum menemukan titik temu, tetapi pemerintah akan mengambil langkah agar harga tetap terjangkau. Saat ini sedang kami komunikasikan dan kami akan mencari solusinya," jelasnya.

"Pemerintah akan mengambil langkah agar harga itu terjangkau. Karena kita sekarang lagi komunikasikan, kita akan cari solusinya."

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan pakan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor peternakan nasional. Harga pakan yang terus meningkat disebut menjadi faktor dominan yang menggerus margin keuntungan peternak, terutama peternak skala kecil dan menengah.

Harga Telur Nasional Masih di Bawah HET

Dalam kesempatan yang sama, Budi memaparkan bahwa harga telur ayam ras secara nasional saat ini berada di kisaran Rp 26.800 per kilogram. Angka tersebut, menurutnya, masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 30.000 per kilogram.

Ia membandingkan dengan kondisi sebelumnya ketika harga telur berada pada kisaran Rp 22.000 hingga Rp 23.000 per kilogram. Pada periode tersebut, harga yang terlalu rendah membuat sebagian peternak kesulitan menutup biaya pakan.

"Pemerintah perlu menjaga keseimbangan harga telur agar tetap menguntungkan peternak, tetapi tidak membebani konsumen," ujar Budi.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus memantau pergerakan harga di tingkat produsen maupun konsumen. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi lonjakan yang merugikan masyarakat, sekaligus mencegah harga jatuh yang dapat memukul peternak.

Subsidi Pakan Jadi Salah Satu Opsi Kebijakan

Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan bentuk intervensi yang akan diambil. Opsi subsidi pakan disebut masih menjadi salah satu alternatif yang dikaji bersama kementerian lain. Namun, Budi tidak merinci besaran maupun mekanisme penyaluran yang mungkin diterapkan.

Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan aspek fiskal dan efektivitas penyaluran. Selain itu, pemerintah disebut perlu memastikan agar bantuan tepat sasaran kepada peternak yang benar-benar membutuhkan.

Budi menegaskan bahwa pemerintah akan mengumumkan langkah resmi setelah pembahasan antarkementerian selesai. Ia memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan berpijak pada upaya menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

"Kami akan cari solusinya," pungkasnya.