Kemiskinan Teori Ekonomi Indonesia

Pernyataan ekonom senior Chatib Basri bahwa Indonesia pada 2026 tidak sedang menuju krisis seperti 1998 patut diapresiasi. Secara makroekonomi, fondasi negeri ini memang jauh lebih kokoh dibanding era krisis moneter tiga dekade lalu. Rezim nilai tukar fleksibel, perbankan yang lebih sehat, cadangan devisa yang tebal, serta kemampuan pelaku usaha mengelola risiko valuta asing menjadi benteng yang membuat Indonesia tidak lagi berdiri di tepi jurang. Namun, di tengah optimisme tersebut, justru muncul sebuah pengakuan yang lebih penting dari perdebatan kurs rupiah, defisit fiskal, atau ancaman resesi.

Pengakuan yang Seharusnya Mengguncang

Chatib Basri secara jujur mengakui bahwa kelompok yang paling tertekan selama tujuh tahun terakhir adalah masyarakat berpendapatan menengah, khususnya rumah tangga di desil 5 hingga desil 8. Ini adalah pengakuan yang mengiris: kebijakan ekonomi selama ini lebih memihak kelompok atas dan teratas, serta bawah dan terbawah, sementara kelas menengah seolah diabaikan. Sebuah sikap “emang gue pikirin” terhadap segmen yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik.

Pengakuan ini seharusnya mengguncang kesadaran para perumus kebijakan ekonomi.

Jika pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, inflasi relatif terkendali, sistem keuangan stabil, bantuan sosial terus diperluas, dan investasi terus didorong, mengapa justru kelas menengah mengalami pertumbuhan negatif? Pertanyaan ini menjadi anomali yang tidak bisa dijawab oleh teori ekonomi konvensional yang hanya melihat agregat. Di permukaan, angka-angka makro tampak baik-baik saja, tetapi di dalamnya tersimpan krisis struktural yang tidak terdeteksi indikator umum.

Paradoks Kebijakan dan Efek Domino

Fenomena ini menunjukkan kemiskinan teori ekonomi yang digunakan selama ini. Alat ukur makro—pertumbuhan PDB, inflasi, stabilitas keuangan—telah gagal menangkap tekanan nyata yang dialami kelas menengah. Bansos yang masif memang melindungi kelompok miskin, insentif fiskal dan moneter membantu korporasi besar dan kelompok atas, sementara kelas menengah terjepit tanpa bantalan yang memadai. Mereka tidak cukup miskin untuk mendapat bansos, juga tidak cukup kaya untuk memanfaatkan insentif modal. Akibatnya, daya beli mereka tergerus inflasi kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan kesehatan naik, sementara pendapatan riil stagnan.

Efek dominonya tak terbendung: jatuhnya daya beli kelas menengah secara agregat langsung menekan ketahanan ekonomi mikro. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang sekitar 55% PDB nasional lambat laun kehilangan momentumnya. Usaha-usaha kecil dan menengah yang bergantung pada spending kelas menengah pun mulai goyah. Jika diabaikan, fenomena ini berpotensi menciptakan lingkaran setan yang justru mengancam stabilitas makroekonomi jangka panjang. Pengakuan jujur Chatib Basri adalah alarm: saatnya teori ekonomi dan kebijakan kita berhenti memandang penduduk sebagai angka agregat, dan mulai melihat siapa yang sebenarnya tertinggal.