Rosan Minta Tambahan Anggaran Rp 578 M buat Kejar Investasi Rp 2.322 T

Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengajukan usulan tambahan anggaran yang signifikan untuk tahun anggaran 2027. Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rosan menyampaikan kebutuhan dana tambahan sebesar Rp 578,93 miliar guna menggenjot kinerja kementeriannya dalam mencapai target investasi yang ambisius. Langkah ini dianggap krusial mengingat lompatan target realisasi investasi yang harus dikejar pada tahun depan.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026), target investasi nasional untuk tahun 2027 dipatok pada angka Rp 2.322 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 13,8% dibandingkan dengan target pada tahun 2026 yang berada di level Rp 2.041,3 triliun. Realisasi investasi tersebut merupakan akumulasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Alasan di Balik Kebutuhan Anggaran

Rosan menjelaskan bahwa pagu indikatif awal yang diterima kementeriannya dinilai belum memadai untuk mengawal target yang melonjak tinggi tersebut. Tanpa adanya dukungan anggaran yang proporsional, upaya promosi, pengawasan, dan fasilitasi investasi di berbagai sektor hilirisasi berpotensi terhambat. Tambahan dana ini rencananya akan dialokasikan untuk memperkuat promosi investasi ke luar negeri, mempercepat penyelesaian regulasi teknis, serta mengoptimalkan layanan perizinan terintegrasi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peningkatan target ini bukan sekadar angka statistik, melainkan konsekuensi dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam. Kementeriannya menjadi ujung tombak untuk memastikan modal asing maupun domestik masuk ke sektor-sektor prioritas seperti pengolahan mineral, industri hijau, dan manufaktur berteknologi tinggi.

"Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ditargetkan mencapai realisasi investasi PMA maupun PMDN sebesar Rp 2.322 triliun, atau 13,8% lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun," ujar Rosan dalam pemaparannya di hadapan anggota dewan.

Dengan tambahan anggaran yang diminta, Kementerian Investasi berharap dapat melakukan terobosan kebijakan dan menjangkau lebih banyak calon investor global. Pemerintah sendiri menempatkan realisasi investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mentransformasi perekonomian dari berbasis komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Komisi XII DPR RI pun dijadwalkan akan membahas lebih lanjut kelayakan usulan tersebut dalam pembahasan pagu anggaran kementerian dan lembaga.