tania-sari
BANDUNG — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyerahkan sebagian lahan milik Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung yang berlokasi di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keputusan tersebut ditetapkan sebagai bentuk kontribusi kementerian dalam penyediaan infrastruktur pendidikan bagi masyarakat.
Langkah ini menindaklanjuti arahan pemerintah terkait percepatan penyediaan sarana pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Kemenpar menilai penyerahan sebagian lahan tersebut merupakan keputusan strategis yang sejalan dengan program prioritas nasional di bidang pendidikan.
Dukungan Penuh Kementerian Pariwisata
Kementerian Pariwisata menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Dalam Rapat Koordinasi lintas kementerian, Kemenpar menyampaikan kesiapan menyediakan lahan di lingkungan Kampus Poltekpar NHI Bandung.
"Kami mendukung penuh percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Sebagian lahan di Poltekpar NHI Bandung kami siapkan agar pembangunan dapat segera berjalan," ujar pejabat Kemenpar dalam keterangan resminya.
Penyerahan lahan tersebut dilakukan tanpa mengganggu aktivitas akademik di lingkungan Poltekpar NHI Bandung. Kemenpar memastikan kegiatan perkuliahan dan proses pendidikan vokasi pariwisata tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Letak Strategis di Dayeuhkolot
Lahan yang disiapkan berlokasi di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kawasan ini dinilai memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan pusat pendidikan dan akses transportasi yang memadai. Berdasarkan hasil kajian awal, lokasi tersebut memenuhi syarat untuk pembangunan gedung sekolah beserta fasilitas pendukungnya.
Poltekpar NHI Bandung merupakan institusi pendidikan tinggi vokasi di bawah Kemenpar yang telah lama mencetak tenaga profesional di sektor pariwisata dan perhotelan. Keberadaan kampus tersebut di kawasan Bandung Selatan menjadikannya rujukan dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata nasional.
Penyerahan sebagian lahan untuk Sekolah Rakyat tidak menghilangkan fungsi utama kampus. Kemenpar menegaskan bahwa areal yang dialihkan merupakan bagian yang tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap kapasitas penerimaan mahasiswa maupun kualitas layanan pendidikan.
Tahap Selanjutnya dan Koordinasi Lintas Sektor
Setelah penetapan lahan, tahap berikutnya adalah penyusunan rencana teknis pembangunan yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Kemenpar menyatakan siap memfasilitasi proses perizinan, pengukuran, serta penataan lahan agar pembangunan dapat dimulai sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Pleno koordinasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung disebut akan dilibatkan dalam proses penataan kawasan, termasuk penyesuaian tata ruang dan akses jalan menuju lokasi. Koordinasi ini diperlukan agar pembangunan sekolah berjalan selaras dengan rencana pembangunan daerah.
Kemenpar menekankan bahwa dukungan terhadap Sekolah Rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab sosial kementerian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut diharapkan memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.
Dengan ditetapkannya lahan di Dayeuhkolot, proses percepatan pembangunan Sekolah Rakyat memasuki tahap baru. Kemenpar menyatakan akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar target penyediaan ruang kelas dapat terpenuhi sesuai keputusan yang telah disahkan dalam rapat lintas kementerian.
Comments (0)