Kemenpar Alokasikan Lahan Poltekpar NHI Bandung Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia secara resmi menetapkan penyediaan sebagian lahan Kampus Politeknik Pariwisata NHI Bandung di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, guna menindaklanjuti agenda percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Langkah terobosan pemanfaatan aset negara tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi lintas kementerian yang diselenggarakan pada pertengahan pekan ini, sebagai wujud konsolidasi program prioritas nasional di bidang perluasan akses pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan strategis ini menempatkan optimalisasi aset publik sebagai instrumen kunci pemerintah dalam merespons kebutuhan mendesak sarana pendidikan formal bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Alokasi lahan milik perguruan tinggi kedinasan pariwisata tersebut dinilai mampu memangkas kendala birokrasi pengadaan tanah, sehingga peletakan batu pertama dan proses konstruksi fisik Sekolah Rakyat dapat segera dilaksanakan sesuai target tahun anggaran berjalan.

"Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan aset negara harus diarahkan pada kemaslahatan publik yang seluas-luasnya. Melalui keputusan penyediaan lahan di lingkungan Poltekpar NHI Bandung ini, kami memastikan percepatan pendirian Sekolah Rakyat di Dayeuhkolot tidak lagi terbentur hambatan pengadaan lahan," demikian dinyatakan juru bicara Kementerian Pariwisata saat memberikan keterangan resmi seusai pertemuan tingkat pejabat tinggi.

Optimalisasi Barang Milik Negara untuk Sektor Pendidikan

Pemberian hak guna sebagian kawasan kampus Poltekpar NHI Bandung dilaksanakan berdasarkan regulasi tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang tertera dalam ketentuan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta aturan turunannya, kementerian dan lembaga negara memiliki mandat hukum untuk mendayagunakan aset yang belum termanfaatkan secara optimal demi kepentingan umum dan penyelenggaraan layanan sosial dasar.

Kementerian Pariwisata memastikan bahwa pelepasan atau peruntukan sebagian persil tanah di Kampus Dayeuhkolot telah melalui kajian teknis, yuridis, dan tata ruang yang ketat. Berdasarkan hasil pemetaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum, area seluas 2,5 hektare dari total kepemilikan lahan kampus dinilai sangat representatif untuk mendirikan fasilitas Sekolah Rakyat terpadu tanpa mengganggu aktivitas akademik maupun rencana induk pengembangan Poltekpar NHI ke depan.

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung menyambut positif ketetapan tersebut. Koordinasi lapangan telah dilakukan bersama jajaran pimpinan Politeknik Pariwisata guna menentukan batas sempadan teknis serta jalur aksesibilitas publik yang memadai, sehingga lingkungan pendidikan vokasi dan lingkungan pendidikan dasar-menengah dapat beroperasi secara berdampingan tanpa saling menghambat fungsi kelembagaan masing-masing.

Sinkronisasi Antarlembaga Menindaklanjuti Arahan Kebijakan Nasional

Langkah Kementerian Pariwisata ini dipandang sebagai bentuk kesiapan birokrasi dalam menindaklanjuti instruksi Presiden terkait konvergensi program antar-kementerian. Agenda pembangunan Sekolah Rakyat bukan merupakan program parsial satu instansi, melainkan kerja bersama yang mengintegrasikan urusan sosial, pendidikan formal, hingga pemanfaatan aset yang tersebar di berbagai kementerian teknis.

Dalam dinamika legislasi di parlemen, berbagai Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelumnya telah menyuarakan pentingnya efisiensi belanja modal negara melalui pemanfaatan aset mandeg atau tanah cadangan milik kementerian. Gagasan pemanfaatan lahan Poltekpar NHI Dayeuhkolot ini turut menjadi pembahasan strategis pada Sidang Pleno komisi terkait, di mana para legislator mendorong kementerian sektor non-pendidikan untuk aktif berkontribusi mengatasi ketimpangan fasilitas belajar.

"Sinkronisasi lintas sektoral ini telah disahkan sebagai model kolaborasi kelembagaan yang efektif. Komitmen Kementerian Pariwisata menjadi preseden positif bahwa fasilitas pendidikan kedinasan mampu menjadi motor penggerak pemerataan keadilan sosial di daerah sekitar," tutur perwakilan pejabat kementerian dalam rapat evaluasi berkala pelaksanaan program strategis.

Komitmen Penguatan Sumber Daya Manusia Jawa Barat

Pemilihan lokasi di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dinilai memiliki nilai strategis sosiologis yang sangat tinggi. Wilayah ini secara geografis berbatasan langsung dengan pusat-pusat pertumbuhan industri tekstil dan permukiman padat penduduk, di mana kantong-kantong keluarga rentan secara ekonomi masih membutuhkan intervensi negara dalam bentuk fasilitas pendidikan bebas biaya yang bermutu dan terjangkau.

Fasilitas Sekolah Rakyat yang akan dibangun di atas lahan hibah pemanfaatan tersebut direncanakan memiliki sarana pembelajaran terpadu, mulai dari ruang kelas berstandar modern, laboratorium sains terapan, perpustakaan digital, asrama siswa, hingga pusat pelatihan vokasi dasar. Keberadaan Poltekpar NHI di kawasan yang sama diharapkan dapat membuka ruang kerja sama jangka panjang, berupa transfer keterampilan pariwisata dan kewirausahaan sejak dini bagi para peserta didik Sekolah Rakyat.

Melalui keputusan terpadu yang telah ditetapkan, pemerintah menargetkan penyelesaian izin mendirikan bangunan dan administrasi sertifikasi alih fungsi lahan tuntas pada kuartal pertama tahun ini. Kementerian Pariwisata bersama instansi terkait menegaskan akan terus mengawal jalannya pembangunan fisik hingga gedung institusi pendidikan rakyat tersebut diresmikan dan dapat menerima angkatan peserta didik pertama pada tahun ajaran baru mendatang.