Kemendikdasmen Kaji Siswa Tak Otomatis Naik Kelas Mulai 2027

Jakarta — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mengkaji wacana pemberlakuan kembali kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas. Apabila disetujui, kebijakan tersebut berpeluang diterapkan pada tahun ajaran 2027. Usulan ini berasal dari Dewan Pendidikan sebagai salah satu langkah meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa gagasan tersebut muncul dalam forum kajian bersama Dewan Pendidikan. Menurutnya, kebijakan ini diarahkan untuk mendorong siswa lebih rajin belajar, memiliki semangat berkompetisi, serta membentuk ketangguhan peserta didik dalam menghadapi tantangan akademik.

Mu'ti juga menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai rumus RMS, yakni rajin-malas sama saja. Ia menilai situasi tersebut perlu ditindaklanjuti agar capaian pembelajaran peserta didik lebih terukur. Meski demikian, ia menegaskan wacana tersebut masih memerlukan kajian akademik yang mendalam sebelum diputuskan untuk diberlakukan.

Dampak Psikologis terhadap Peserta Didik

Psikolog Klinis, Gita Aulia Nurani, M.Psi., Psikolog, menjelaskan bahwa dampak kebijakan tersebut dapat berbeda pada setiap anak. Sebagian siswa berpotensi menjadi lebih termotivasi untuk belajar, namun sebagian lainnya justru berisiko mengalami kecemasan atau tekanan karena takut tidak naik kelas.

"Motivasi belajar yang sehat seharusnya muncul dari keinginan untuk berkembang, bukan hanya karena takut tidak naik kelas," ucap Gita.

Menurut Gita, fondasi motivasi belajar yang sehat bertumpu pada kesadaran anak akan pentingnya proses berkembang, bukan semata-mata karena ancaman kegagalan. Ia menilai kebijakan ini perlu disertai pendampingan psikologis yang memadai agar tidak menimbulkan beban berlebih pada peserta didik, terutama mereka yang berada di jenjang pendidikan dasar.

Dalam pandangannya, kesiapan sekolah, guru, dan orang tua menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan tersebut. Tanpa dukungan sistem pendampingan yang kuat, kata dia, kebijakan tidak naik kelas berpotensi memperbesar kesenjangan capaian antar siswa dan memicu persoalan emosional pada anak.

Kajian Akademik dan Tahapan Kebijakan

Kemendikdasmen menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai penerapan kebijakan tersebut. Mu'ti menyatakan bahwa seluruh usulan masih dalam tahap pengkajian bersama pakar pendidikan dan pemangku kepentingan. Rencana penerapan pada 2027 disebut sebagai target awal apabila hasil kajian akademik menunjukkan kelayakan.

Pemerintah berjanji akan memperhatikan aspek psikologi perkembangan anak, kesiapan tenaga pendidik, serta sarana pendukung di setiap satuan pendidikan. Kebijakan ini juga disebut akan diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional, termasuk aturan mengenai penilaian dan kenaikan kelas.

Tanggapan dan Harapan Pemangku Kepentingan

Wacana ini menuai perhatian dari kalangan pendidik dan orang tua. Sejumlah pihak berharap kebijakan tersebut tidak semata menekankan aspek akademik, tetapi juga memperhitungkan kematangan sosial dan emosional anak. Mereka mendorong adanya mekanisme asesmen yang komprehensif sebelum keputusan final diambil.

Pengamat pendidikan menilai pemerintah perlu menyiapkan instrumen evaluasi yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, program remedial serta layanan bimbingan konseling dinilai wajib tersedia di setiap sekolah agar siswa yang tertinggal tetap memperoleh ruang untuk berkembang sesuai kemampuan masing-masing.

Dengan begitu, kebijakan yang digagas dapat menjadi instrumen peningkatan mutu tanpa mengabaikan kesehatan mental peserta didik. Keputusan akhir mengenai pemberlakuan kebijakan ini diperkirakan akan ditetapkan setelah seluruh rangkaian kajian dan rapat koordinasi lintas kementerian selesai dilakukan.