Kemendagri Instruksikan Pemda dan Bulog Gelar Pasar Murah Masif

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk segera menggelar Gerakan Pangan Murah secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Langkah strategis ini ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung pada akhir Juli 2026, sebagai upaya terpadu menstabilkan harga bahan pokok menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Instruksi Langsung Sekjen Kemendagri

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa operasi pasar murah harus dilaksanakan secara serentak dan berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota tanpa terkecuali. Dalam arahannya, Tomsi menyampaikan bahwa pengendalian harga pangan merupakan prioritas nasional yang tidak dapat ditunda, terlebih dengan semakin dekatnya momentum perayaan hari kemerdekaan yang secara historis memicu lonjakan permintaan masyarakat.

"Kami meminta setiap kepala daerah untuk segera berkoordinasi dengan Perum Bulog di wilayah masing-masing. Gerakan Pangan Murah ini harus menjangkau seluruh kecamatan, bukan hanya pusat kota. Tidak boleh ada wilayah yang terlewat," ujar Tomsi Tohir di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota yang mengikuti rapat secara daring maupun luring.

Instruksi tersebut diperkuat dengan surat edaran yang ditandatangani pada 27 Juli 2026, yang memerintahkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendukung operasi pasar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Tomsi juga menekankan pentingnya pengawasan di lapangan agar distribusi komoditas tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Fokus pada Komoditas Strategis

Dua komoditas utama yang menjadi sasaran Gerakan Pangan Murah adalah beras dan minyak goreng, yang dalam beberapa pekan terakhir mencatatkan tren kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional. Data dari Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa harga beras medium di beberapa provinsi telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, sementara minyak goreng curah dan kemasan sederhana juga mengalami fluktuasi signifikan akibat tekanan permintaan menjelang musim perayaan.

"Stok beras Bulog saat ini dalam kondisi aman, mencapai lebih dari satu juta ton di seluruh gudang penyimpanan. Namun distribusi ke konsumen akhir harus dipercepat agar harga di tingkat ritel segera kembali ke level yang wajar. Minyak goreng juga kami pastikan ketersediaannya mencukupi, tinggal bagaimana mekanisme penyaluran yang efektif di lapangan," jelas Tomsi dalam keterangan terpisah usai rapat koordinasi.

Selain beras dan minyak goreng, Kemendagri juga mendorong agar operasi pasar mencakup komoditas pelengkap seperti gula pasir, telur ayam ras, dan cabai yang kerap menjadi penyumbang inflasi pangan di daerah. Pemerintah daerah diminta untuk fleksibel menyesuaikan jenis komoditas dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat berdasarkan hasil pemantauan harga mingguan.

Sinergi Lintas Lembaga dan Target Waktu

Gerakan Pangan Murah ini dirancang sebagai operasi gabungan yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta Satuan Tugas Pangan di setiap provinsi. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

Tomsi menetapkan tenggat waktu yang jelas bagi seluruh pihak terkait. "Mulai minggu pertama Agustus 2026, Gerakan Pangan Murah harus sudah berjalan di seluruh Indonesia. Kami akan melakukan evaluasi setiap tiga hari sekali melalui laporan dari Dinas Perdagangan dan Bagian Perekonomian di masing-masing daerah. Daerah yang lambat merespons akan kami panggil untuk memberikan penjelasan," tegasnya.

Mekanisme pelaksanaan operasi pasar diatur agar tidak mengganggu mekanisme pasar tradisional. Titik-titik penjualan akan ditempatkan di lokasi strategis seperti kantor kelurahan, balai desa, halaman pasar, dan area publik lainnya yang mudah diakses masyarakat. Harga komoditas yang dijual dalam Gerakan Pangan Murah ditetapkan di bawah harga pasar, dengan selisih biaya ditanggung melalui subsidi pemerintah daerah dan dukungan operasional dari Perum Bulog.

"Kami optimistis langkah ini akan meredam gejolak harga dan memastikan masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan tenang tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok. Ini adalah wujud kehadiran negara di tengah rakyat," pungkas Tomsi Tohir menutup rapat koordinasi tersebut.