Kemendagri Instruksikan Operasi Pasar Murah Serentak Jelang HUT Ke-81

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan instruksi resmi yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk menggelar Operasi Pasar Murah secara serentak dan masif di seluruh wilayah Indonesia. Langkah tersebut ditetapkan sebagai upaya strategis pemerintah dalam menstabilkan harga bahan pokok menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026.

Instruksi disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara hibrida dari Jakarta, Senin, 27 Juli 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, serta perwakilan Bulog dari 38 provinsi. Dalam arahannya, Tomsi menekankan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam 30 hari ke depan.

“Kita tidak ingin masyarakat terbebani oleh kenaikan harga pangan di momen perayaan kemerdekaan. Seluruh kepala daerah harus memastikan operasi pasar murah digelar di titik-titik strategis, minimal dua kali dalam satu pekan hingga akhir Agustus. Saya minta dinas terkait dan Satgas Pangan di daerah segera bersinergi dengan Bulog kantor wilayah setempat untuk merealisasikan instruksi ini,”

tegas Tomsi Tohir di hadapan peserta rapat.

Komoditas Prioritas dan Target Harga

Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kemendagri Nomor 500.2.1/3457/SJ yang diterbitkan pada 28 Juli 2026, terdapat dua komoditas utama yang menjadi fokus stabilisasi, yakni beras medium dan minyak goreng curah. Bulog diminta menyediakan stok beras minimal 50 ton per kabupaten/kota dan 200 ton per provinsi untuk disalurkan melalui mekanisme GPM. Adapun harga eceran tertinggi (HET) yang ditargetkan dalam operasi pasar murah ini adalah Rp10.900 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.500 per liter untuk minyak goreng curah.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Eka Satria Wibawa, yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, menyatakan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog saat ini berada pada posisi 1,2 juta ton. Jumlah tersebut dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar murah selama periode Juli hingga Agustus 2026.

“Stok kami aman. Bulog siap mendistribusikan beras ke seluruh titik GPM sesuai permintaan pemerintah daerah. Kami juga telah mengaktifkan 514 gudang di seluruh Indonesia untuk mempermudah penyaluran,”

ujar Eka Satria.

Mekanisme Pelaksanaan di Daerah

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diwajibkan membentuk posko pengendalian harga pangan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Posko ini bertugas memetakan wilayah prioritas, menjadwalkan gelaran pasar murah, serta memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kemendagri juga menginstruksikan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melakukan pemantauan harga secara harian dan melaporkan hasilnya kepada Satuan Tugas Pengendalian Inflasi Pusat.

Tomsi Tohir menambahkan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD untuk mendukung operasional pasar murah, termasuk biaya transportasi, sewa lokasi, dan honorarium petugas. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 yang masih berlaku secara mutatis mutandis.

“Tidak ada alasan bagi pemda untuk tidak melaksanakan instruksi ini. Anggaran sudah tersedia, tinggal political will dari kepala daerah. Saya akan turun langsung ke beberapa daerah untuk memastikan GPM berjalan efektif,”

kata Tomsi.

Respons dan Antisipasi Pasar

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai instruksi Kemendagri merupakan respons tepat terhadap potensi gejolak harga pangan yang secara historis kerap terjadi pada kuartal ketiga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks harga pangan pada Agustus 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,37 persen secara bulanan, dengan andil terbesar berasal dari kenaikan harga beras dan cabai. Intervensi pasar melalui GPM diharapkan mampu menekan laju inflasi pangan pada Agustus 2026.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ikhsan Abdullah, menyambut baik langkah pemerintah namun mengingatkan agar operasi pasar murah tidak mematikan usaha pedagang kecil di pasar tradisional. Pihaknya meminta pemda dan Bulog untuk berkoordinasi dengan pengelola pasar dalam menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan GPM.

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pemerintah provinsi telah mulai merealisasikan instruksi Kemendagri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya, menggelar pasar murah serentak di 27 kabupaten/kota pada 29 Juli 2026 dengan menyediakan 100 ton beras dan 20.000 liter minyak goreng. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah mengonfirmasi akan memulai operasi pasar murah pada 31 Juli 2026 di 38 kabupaten/kota. Kemendagri menargetkan Gerakan Pangan Murah dapat menjangkau sedikitnya 2.500 titik lokasi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu dua pekan ke depan.