BI Gerak Cepat Jaga Stabilitas Pasar Usai Perry Warjiyo Mundur

Jakarta — Bank Indonesia (BI) langsung mengambil langkah sigap untuk mengamankan stabilitas sistem keuangan setelah Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, secara mengejutkan mengajukan surat pengunduran diri pada Senin (14/6/2025). Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI yang baru, Destry Damayanti, menegaskan komitmen lembaga untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan seluruh kebijakan moneter berjalan tanpa gangguan. Pengumuman pengunduran diri tersebut langsung direspons pasar dengan sedikit gejolak, namun respons cepat bank sentral mampu meredakan kekhawatiran.

Dalam konferensi pers yang digelar di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (15/6/2025), Destry menyatakan bahwa dirinya telah menerima mandat penuh melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) luar biasa yang digelar sesaat setelah surat pengunduran diri Perry diterima. "Kami memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan di Bank Indonesia. Semua instrumen kebijakan tetap berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan. Stabilitas nilai tukar, inflasi, dan sistem pembayaran adalah prioritas utama yang akan terus kami jaga," ujar Destry dengan nada tenang.

Rapat Dewan Gubernur dan Keputusan Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009, pengunduran diri seorang gubernur bank sentral wajib dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kondisi darurat seperti ini, Deputi Gubernur Senior secara otomatis mengambil alih fungsi gubernur sebagai Pelaksana Tugas. Destry Damayanti, yang menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI, langsung memimpin RDG pada pukul 10.30 WIB, hanya satu jam setelah surat pengunduran diri Perry diterima oleh sekretariat dewan gubernur.

RDG luar biasa tersebut tidak hanya mengesahkan penunjukan Destry sebagai Plt Gubernur, tetapi juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level 5,75 persen. Keputusan ini diambil untuk memberikan sinyal kuat bahwa arah kebijakan moneter tidak berubah secara fundamental dan masih sesuai dengan upaya mengendalikan inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kami melihat fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Cadangan devisa per Mei 2025 tercatat sebesar 140,3 miliar dolar AS, setara dengan 6,8 bulan impor dan berada di atas standar kecukupan internasional. Inflasi inti juga terkendali di kisaran 2,8 persen secara tahunan," papar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam siaran pers terpisah.

Gejolak Pasar dan Intervensi Taktis

Kabar pengunduran diri Gubernur Perry Warjiyo yang beredar sekitar pukul 09.00 WIB langsung memicu tekanan di pasar keuangan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat terdepresiasi hingga menyentuh level 16.050, melemah sekitar 0,8 persen dari posisi penutupan akhir pekan lalu. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia sempat terkoreksi 1,2 persen pada sesi pagi, dipimpin oleh pelemahan saham-saham perbankan dan sektor keuangan.

Namun, BI tidak tinggal diam. Melalui operasi pasar terbuka, bank sentral melakukan intervensi ganda—baik di pasar valuta asing maupun pasar surat berharga negara (SBN). Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Nanang Hendarsyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelontorkan likuiditas tambahan untuk menstabilkan pasar. "Kami masuk ke pasar sekitar pukul 11.00 WIB dengan volume yang cukup signifikan. Hasilnya, rupiah berhasil menguat kembali ke kisaran 15.850 per dolar AS pada penutupan sore hari, dan IHSG memangkas pelemahannya menjadi hanya 0,3 persen," jelas Nanang. Langkah cepat ini, menurut dia, merupakan wujud dari komitmen BI untuk selalu hadir di pasar kala terjadi turbulensi yang tidak didasari kondisi fundamental.

Koordinasi Lintas Lembaga

Menindaklanjuti situasi yang berkembang, Plt Gubernur BI Destry Damayanti langsung menjalin komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan utama. Pada pukul 14.00 WIB, ia menginisiasi Rapat Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual yang diikuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Forum ini merupakan wadah resmi yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Dalam rapat tersebut, ketiga otoritas sepakat bahwa tidak ada krisis sistemik yang perlu dikhawatirkan. Mereka menegaskan bahwa stok likuiditas perbankan masih sangat longgar, dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) berada di atas 30 persen, jauh melampaui ambang batas aman. Sri Mulyani melalui cuitan di media sosial resmi Kementerian Keuangan menulis, "Stabilitas sektor keuangan adalah tanggung jawab bersama. Tidak ada ruang untuk spekulasi. Pemerintah, BI, dan OJK berada dalam satu barisan." Sementara itu, Mahendra Siregar menambahkan bahwa permodalan bank-bank nasional masih sangat kuat dengan rasio kecukupan modal (CAR) di atas 25 persen.

Sikap DPR dan Proses Suksesi

Di sisi legislatif, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan segera bersikap. Ketua Komisi XI, Kahar Muzakir, menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat konsultasi dengan sejumlah fraksi dalam satu hingga dua hari ke depan untuk membahas proses pengangkatan gubernur definitif Bank Indonesia. "Proses ini akan kami lakukan dengan segera, namun tetap sesuai koridor hukum yang berlaku. Mekanisme uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test harus tetap berjalan transparan," ujar Kahar ketika dihubungi di kompleks parlemen.

Berdasarkan UU Bank Indonesia, pengangkatan gubernur dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Masa jabatan Gubernur Perry Warjiyo sejatinya masih tersisa hingga 2028, sehingga DPR dan pemerintah harus segera mencari kandidat yang tepat. Beberapa nama yang beredar di kalangan pelaku pasar antara lain Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sendiri, serta mantan Deputi Gubernur BI yang kini menjabat di pemerintahan.

Menjaga Kepercayaan Publik

Destry Damayanti dalam setiap kesempatan terus menekankan pentingnya komunikasi publik yang terukur. "Kami akan terus menjaga transparansi dan memberikan informasi yang akurat kepada seluruh pelaku pasar dan masyarakat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bank Indonesia berdiri di atas sistem, bukan sekadar figur individu," tegasnya. Analis ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal, memandang bahwa langkah BI sudah tepat. "Pasar lebih membutuhkan kepastian kebijakan daripada figur. Justru dengan adanya Plt yang paham operasional, transisi tidak akan mengganggu kinerja moneter," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, situasi pasar keuangan Indonesia terpantau kembali stabil. Rupiah ditutup menguat tipis di level 15.845 per dolar AS, sementara IHSG berhasil rebound ke zona hijau dengan kenaikan 0,4 persen. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun juga menurun, menandakan menurunnya persepsi risiko. Bank Indonesia meyakini bahwa dengan fundamental ekonomi yang kokoh dan koordinasi kebijakan yang erat antarlembaga, gejolak jangka pendek dapat diatasi dengan baik.