Kemendagri dan Kemenhaj Benahi Data Jemaah Haji

Pemerintah secara resmi menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian data calon jemaah haji dalam daftar tunggu keberangkatan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan bahwa pemadanan data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menjadi langkah krusial untuk memastikan setiap jemaah berangkat sesuai identitas dan hak antreannya. Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kemendagri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Kesehatan berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/10), sebagai dasar hukum pelaksanaan verifikasi menyeluruh tersebut.

Tito menegaskan bahwa proses klarifikasi dan validasi ini akan membuat jemaah yang berangkat betul-betul tepat sasaran dan berhak pada waktunya. "Nah, ini akan membuat klarifikasi ini, validasi ini akan membuat orang yang berangkat betul-betul tepat sasaran dan berhak pada waktunya. Ini akan memotong waktu juga," kata Tito dalam agenda penandatanganan SEB tersebut.

Dalam rapat koordinasi lintas kementerian itu, pemerintah menemukan sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan antrean haji. Berdasarkan penelusuran, terdapat indikasi penggunaan nama orang lain, data ganda, serta dugaan manipulasi usia demi memperoleh prioritas keberangkatan lebih cepat. Modus-modus tersebut, menurut Tito, merugikan calon jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun sesuai nomor porsi resmi.

597.860 Data Calon Jemaah Perlu Ditindaklanjuti

Gus Irfan mengungkapkan hasil pemadanan terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah dalam daftar tunggu haji. Dari jumlah tersebut, sebanyak 597.860 data memerlukan tindak lanjut karena teridentifikasi tidak sesuai dengan basis data kependudukan. Angka itu merupakan bagian dari 416 ribu data yang sebelumnya disorot Menteri Haji dan Umrah sebagai temuan awal, yang kemudian meluas setelah pencocokan menyeluruh terhadap seluruh daftar tunggu.

"Data ini harus diverifikasi ulang agar tidak ada lagi jemaah yang berangkat dengan identitas tidak sah, termasuk kasus pemalsuan data yang merugikan antrean panjang," tegas Gus Irfan dalam kesempatan yang sama.

Kementerian Haji dan Umrah mencatat bahwa manipulasi data umumnya dilakukan dengan mengubah tanggal lahir atau melimpahkan nomor porsi kepada pihak yang tidak berhak. Praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, tetapi juga mencederai rasa keadilan bagi jutaan warga yang telah mengantre secara sah.

Verifikasi Biometrik Jadi Instrumen Utama

Untuk mempercepat dan memperketat validasi, Kemendagri akan mendukung proses verifikasi menggunakan data kependudukan yang dilengkapi biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata. Teknologi tersebut memungkinkan pemerintah memastikan identitas calon jemaah sekaligus memeriksa hubungan keluarga dalam proses pelimpahan nomor porsi.

"Jadi dengan hanya menampilkan wajah saja, sudah kita bisa tahu siapa orang ini, namanya, alamat, tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, KK-nya juga bisa ketahuan ya. Dia betul-betul dia adalah suami atau istri misalnya dari calon haji yang akan berangkat, dan seterusnya," jelas Tito.

Menurut Tito, integrasi data Dukcapil dengan sistem layanan haji akan memangkas waktu verifikasi yang selama ini dilakukan secara manual. Dengan begitu, proses keberangkatan jemaah dapat berjalan lebih efisien tanpa mengorbankan akurasi dan keabsahan data.

Digitalisasi Layanan Haji Berbasis Data Kependudukan

SEB yang disahkan dalam rapat tersebut menjadi dasar bagi digitalisasi layanan jemaah haji berbasis data kependudukan. Kebijakan ini mencakup tahap pendaftaran, verifikasi berkas, penetapan porsi, hingga pelimpahan nomor porsi kepada ahli waris. Seluruh proses akan terhubung dengan sistem Dukcapil sehingga setiap perubahan data dapat diaudit secara transparan.

Kementerian Kesehatan turut dilibatkan untuk memastikan aspek kesehatan jemaah terverifikasi sejak dini, terutama bagi calon jemaah lanjut usia. Pemerintah menegaskan bahwa pemalsuan data tidak akan ditoleransi. "Keputusan ini adalah bentuk tanggung jawab negara memastikan ibadah haji berjalan adil dan akuntabel," ujar Tito menutup keterangannya.

Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan tidak ada lagi jemaah yang berangkat menggunakan identitas tidak sah. Fraksi-fraksi di parlemen mendesak pengawasan ketat agar temuan serupa tidak terulang pada musim haji berikutnya.