Kasus ISPA di Sumsel Melonjak Imbas Karhutla, Anak-Anak Penuhi RS

PALEMBANG — Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat lonjakan signifikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang berkaitan dengan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang September 2026. Berdasarkan data resmi dinas tersebut, jumlah kasus pada September 2026 mencapai 52.483 kasus, meningkat 5.463 kasus dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat sebanyak 47.020 kasus.

Peningkatan tersebut berlanjut pada periode 1 hingga 9 Oktober 2026. Dalam rentang sembilan hari itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 11.359 kasus ISPA di wilayahnya. Akumulasi angka tersebut menegaskan bahwa kualitas udara yang memburuk akibat asap karhutla berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kelompok anak-anak.

Rumah Sakit Charitas Palembang menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang merasakan dampak langsung dari lonjakan kasus tersebut. Petugas kesehatan di rumah sakit itu tampak memeriksa kondisi pasien anak penderita ISPA yang menjalani perawatan, Jumat (9/10). Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kondisi pernapasan pasien, tetapi juga terhadap instalasi infus yang terpasang pada tubuh anak-anak yang dirawat.

Sejumlah ruang perawatan di rumah sakit tersebut dipenuhi pasien anak yang memerlukan penanganan intensif. Kondisi ini menggambarkan beban layanan kesehatan yang meningkat seiring meluasnya kabut asap di sejumlah wilayah Sumatera Selatan.

Peningkatan Kasus Sejak Agustus

Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren kenaikan kasus ISPA yang konsisten dalam dua bulan terakhir. Pada Agustus 2026, tercatat 47.020 kasus. Angka itu kemudian naik menjadi 52.483 kasus pada September 2026, atau bertambah 5.463 kasus dalam satu bulan.

Kenaikan tersebut ditetapkan sebagai konsekuensi langsung dari memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Partikel halus yang terkandung dalam asap dinilai memperburuk kondisi saluran pernapasan, terutama pada anak-anak yang sistem imunnya masih dalam tahap perkembangan.

Pada periode awal Oktober, jumlah kasus yang tercatat dalam sembilan hari pertama menegaskan bahwa persoalan ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pemerintah daerah dan instansi kesehatan diminta menindaklanjuti temuan tersebut dengan langkah mitigasi yang terukur.

Anak-Anak Kelompok Paling Rentan

Kabut asap akibat karhutla yang melanda sejumlah wilayah menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Kelompok usia dini dinilai paling rentan mengalami ISPA lantaran paparan asap dalam durasi panjang dapat memicu infeksi saluran pernapasan atas maupun bawah.

Gejala yang umum ditemukan meliputi batuk, sesak napas, demam, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Pada kasus yang lebih berat, pasien anak memerlukan perawatan inap dan pemantauan medis berkala di rumah sakit.

Kondisi tersebut terlihat di Rumah Sakit Charitas Palembang, tempat sejumlah pasien anak menjalani perawatan dengan pendampingan tenaga kesehatan. Petugas medis secara rutin memeriksa kondisi pasien, termasuk memastikan cairan infus dan obat-obatan diberikan sesuai kebutuhan klinis.

Imbauan Mitigasi dan Penanganan

Meningkatnya kasus ISPA menuntut respons lintas sektor, mulai dari pengendalian karhutla hingga penguatan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan data kasus sebagai dasar penyusunan langkah penanganan lanjutan.

Masyarakat, khususnya orang tua, diimbau membatasi aktivitas anak di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, menggunakan masker, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila muncul gejala gangguan pernapasan. Rumah sakit dan puskesmas diminta menyiapkan stok obat serta oksigen guna mengantisipasi lonjakan pasien.

Dengan angka kasus yang masih bergerak naik pada awal Oktober 2026, penanganan karhutla dan dampak kesehatannya menjadi pekerjaan rumah yang menuntut koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi terkait di Sumatera Selatan.