Jampidsus Febrie Bantah Isu Rumah Sentul dan Bisnis Cipete

Jakarta — Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah akhirnya memberikan klarifikasi terbuka terkait isu kepemilikan rumah mewah di Sentul dan dugaan bisnis pribadi di kawasan Cipete yang belakangan ramai menjadi perbincangan. Dalam keterangan pers yang digelar di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jumat (10/7/2026), Febrie menegaskan bahwa seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak berdasar dan cenderung menyesatkan publik.

“Saya menegaskan bahwa seluruh harta yang saya dan keluarga miliki telah dilaporkan secara transparan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan dapat diakses publik. Tidak ada yang disembunyikan, apalagi sampai mengindikasikan praktik korupsi atau pencucian uang,” ujar Febrie di hadapan wartawan.

Asal-usul Tuduhan yang Menyeruak

Isu pertama yang dijawab adalah terkait rumah di kawasan Sentul. Sejumlah pihak di media sosial selama sepekan terakhir menyebut bahwa Jampidsus memiliki properti senilai puluhan miliar rupiah yang diduga dibeli menggunakan uang hasil gratifikasi. Febrie menyatakan bahwa rumah tersebut adalah milik mertuanya, yang ia tempati bersama istri dan anak-anaknya sejak tahun 2019.

“Properti itu adalah rumah tinggal milik Bapak Haji Suratno, ayahanda dari istri saya, yang dibangun sejak 2017. Kami hanya menumpang tinggal sementara sambil menabung untuk memiliki hunian sendiri. Saya sangat menyayangkan narasi yang sengaja dipelintir untuk membangun opini seolah-olah saya memiliki aset tersembunyi,” jelasnya.

Febrie juga mempersilakan siapa pun, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan media, untuk melakukan verifikasi langsung ke lokasi. Ia bahkan bersedia membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika diperlukan.

Klarifikasi Bisnis di Cipete

Isu kedua yang menjadi sorotan adalah dugaan bisnis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Beredar informasi bahwa keluarga Jampidsus mengelola usaha restoran dan butik fesyen yang mencurigakan karena beroperasi tanpa izin sektor pangan. Febrie pun meralat seluruh informasi itu dengan tegas.

“Usaha di Cipete adalah kafe kecil yang dijalankan oleh adik ipar saya, bukan milik saya. Saya tidak memiliki saham, tidak terlibat dalam operasional, dan hanya sesekali mengunjungi secara kekeluargaan. Semua dokumen perizinan dan perpajakan tersedia lengkap dan bisa dicek di lokasi. Sekali lagi, saya siap diaudit kapan saja,” tegasnya.

Febrie menambahkan bahwa tuduhan tersebut sangat mengada-ada karena muncul tepat di saat Kejaksaan Agung sedang gencar menangani perkara-perkara besar berisiko tinggi. Ia menyebut pihaknya sedang menindaklanjuti puluhan kasus korupsi BUMN, mafia tanah, serta dugaan penyelewengan dana penanganan pandemi dan transisi energi.

“Saya yakin ada upaya sistematis untuk melemahkan institusi dengan menyerang pribadi-pribadi yang sedang bekerja. Ini strategi lawan koruptor,” ucapnya.

Dukungan Internal dan Langkah Hukum

Keterangan pers Jampidsus itu turut dihadiri oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung dan sejumlah pejabat struktural lainnya. Kepala Kejaksaan Agung sendiri, melalui pernyataan tertulis, memberi dukungan penuh kepada Febrie untuk memberi klarifikasi dan tetap fokus pada pekerjaan substansi penegakan hukum.

“Kami telah membentuk tim verifikasi internal independen yang terdiri dari unsur pengawas kejaksaan, inspektorat jenderal, dan auditor eksternal. Seluruh temuan akan disampaikan kepada publik secara langsung tanpa ada yang ditutup-tutupi,” ujar Kapuspenkum menambahkan.

Febrie juga menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu dan fitnah yang merugikan nama baiknya. Ia telah menugaskan biro hukum kejaksaan untuk mengumpulkan bukti-bukti penyebaran berita bohong di platform digital.

“Saya tidak akan tinggal diam. Ada undang-undang yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap pejabat publik. Siapa pun yang terbukti sengaja memproduksi fitnah akan saya laporkan secara hukum,” katanya.

Transparansi sebagai Benteng Integritas

Dalam sesi tanya jawab, Febrie beberapa kali menekankan pentingnya transparansi. Ia menunjukkan salinan dokumen LHKPN tahun 2025 yang sudah divalidasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memperlihatkan isinya kepada awak media. Dokumen itu mencantumkan total harta sekitar Rp12,7 miliar, yang terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, giro dan setara kas, serta harta bergerak lainnya.

“Angka ini sudah diperiksa KPK dan tidak ada indikasi ketidakwajaran. Saya tidak punya rekening gendut atau aset di luar negeri. Silakan dicek, saya justru berterima kasih jika ada yang sudi melakukan uji petik karena ini bagian dari kontrol sosial,” ujarnya.

Febrie menutup keterangan pers dengan pernyataan bahwa ia tidak akan goyah menghadapi serangan-serangan personal seperti ini. Ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengawasi kinerja penegakan hukum, namun dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan akurasi informasi.

“Sebagai penegak hukum, saya paling paham bagaimana bersikap ketika diuji. Tapi yang lebih penting bagi saya adalah kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Karena satu saja noda pada seorang jaksa, maka seluruh korps ikut tercoreng. Itu yang tidak akan saya biarkan,” pungkas Febrie Adriansyah.

Hingga berita ini diturunkan, tim verifikasi internal Kejaksaan Agung masih bekerja dan akan merilis laporan awal pada pekan depan. Sementara itu, beredar pula respons dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mengapresiasi keterbukaan Jampidsus dan mendorong agar langkah serupa dilakukan oleh pejabat lain yang kerap menjadi sasaran spekulasi publik.

Baca juga:

• Pertarungan Sistem Operasi: Android 17 dan iOS 27 Dibandingkan
• Kemensos Buka Layanan Rehabilitasi Anak Terdampak Kecanduan Inhalasi BBM