Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai ketersediaan

Pernyataan ini muncul seiring kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India yang menghasilkan kesepakatan kerja sama strategis, salah satunya rencana pembelian rudal BrahMos. “Saya belum tahu berapa biayanya. Nanti saya akan minta penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Pertahanan,” ujar Purbaya di Jakarta, menanggapi pertanyaan awak media terkait dampak kesepakatan itu terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kesepakatan Tingkat Tinggi: Prabowo-Modi Perkuat Poros Pertahanan

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dalam lawatan kenegaraan yang menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, termasuk pembentukan kerangka kerja sama pengadaan rudal BrahMos. Rudal jelajah supersonik itu merupakan produk joint venture India-Rusia yang dikenal memiliki kecepatan tinggi, mencapai Mach 2,8, dan kemampuan manuver lintas trajectory yang menyulitkan intersepsi.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan minat terhadap BrahMos sebagai bagian dari modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kerja sama itu diproyeksikan mencakup transfer teknologi, pelatihan, dan pemeliharaan jangka panjang. Namun, detail kontrak, jumlah unit, serta nilai transaksi belum diungkapkan kepada publik.

Menkeu Tunggu Angka Resmi dari Kemenhan

Purbaya menegaskan, kementeriannya belum bisa memberikan gambaran alokasi anggaran tanpa data konkret dari Kemenhan.

“Kami di Kementerian Keuangan perlu melihat dulu berapa total kebutuhan dana, skema pembayaran yang diinginkan, dan apakah akan masuk dalam tahun anggaran berjalan atau multiyears. Setelah ada angka resmi, baru kami bisa menghitung ruang fiskalnya,”

Ia juga memastikan bahwa setiap pengadaan strategis — termasuk rudal BrahMos — harus melalui mekanisme perencanaan yang ketat dan sejalan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Proses itu melibatkan Kemenhan, Bappenas, serta Kementerian Keuangan dalam penilaian kelayakan dan kesinambungan fiskal.

Berikut sejumlah poin penting yang digarisbawahi Menkeu dalam keterangannya:

• Belum ada angka pasti biaya pembelian rudal BrahMos.
• Koordinasi dengan Kemenhan akan dilakukan secepatnya untuk memperoleh rincian kebutuhan anggaran.
• Pengadaan wajib sesuai dengan koridor perencanaan fiskal nasional dan mendapat persetujuan DPR.

Rudal BrahMos dan Tantangan Postur Pertahanan

BrahMos adalah rudal jelajah supersonik yang bisa diluncurkan dari darat, laut, maupun udara. Versi ekspor telah dikirimkan India ke Filipina pada 2022 dengan nilai kontrak sekitar USD 375 juta untuk tiga baterai. Angka itu kerap menjadi patokan awal meskipun kebutuhan dan konfigurasi tiap negara berbeda. Untuk Indonesia, spektrum biaya dapat melebar jika paket mencakup infrastruktur pendukung, alih teknologi, dan integrasi sistem.

Sementara itu, APBN sektor pertahanan tahun 2025 telah disepakati dengan pagu yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan komitmen pemerintah mencapai minimum essential force (MEF). Meski demikian, Kemenkeu tetap akan menjaga defisit APBN sesuai batas undang-undang. Oleh karena itu, kata Purbaya, prioritas belanja dan skema pembiayaan akan dikaji secara hati-hati.

Pengamat pertahanan menilai minat Indonesia terhadap BrahMos merupakan langkah logis untuk memperkuat deterrence di kawasan. Namun, mereka juga menekankan pentingnya transparansi anggaran agar tidak mengganggu program kesejahteraan yang telah direncanakan.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Pertahanan belum memberikan pernyataan resmi mengenai nilai kontrak ataupun jadwal pengadaan rudal BrahMos.