JAKARTA — Komisi IV DPR RI menginisiasi langkah pengawasan dengan mengusulkan pembentukan

Kabupaten Mimika, yang menjadi lokasi operasi PT Freeport Indonesia, kerap menjadi sorotan terkait isu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Komisi IV, yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan, memandang perlu adanya tinjauan lapangan untuk memperoleh data faktual.

Tinjauan Langsung untuk Data Akurat

Dalam usulannya, Robert Joppy Kardinal menekankan pentingnya verifikasi di lapangan. “Kami perlu melihat sendiri kondisi di Mimika, bukan hanya mengandalkan laporan di atas kertas. Tim ini akan memastikan apakah program pemerintah berjalan sesuai rencana dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.

Belum ada rincian mengenai komposisi tim maupun jadwal keberangkatan. Namun, langkah ini dinilai sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR yang diamanatkan undang-undang.

Komisi IV dan Fungsi Pengawasan

Komisi IV DPR secara rutin mengawasi kementerian dan lembaga mitra kerja, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tinjauan langsung (kunjungan kerja spesifik) adalah salah satu instrumen pengawasan yang memungkinkan anggota dewan memperoleh data primer.

Mimika menjadi salah satu daerah prioritas karena aktivitas tambang yang masif. Sejak era Reformasi, perhatian terhadap dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar area tambang terus meningkat. Komisi IV pernah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak terkait, namun kunjungan langsung diyakini memberikan perspektif yang lebih lengkap.

Konteks Sosial-Ekonomi Mimika

Kabupaten Mimika memiliki luas sekitar 21.633 kilometer persegi dengan populasi lebih dari 300.000 jiwa. Selain menjadi pusat operasi tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, wilayah ini juga memiliki ekosistem pesisir yang rentan. Isu sedimentasi Sungai Ajkwa, hak ulayat masyarakat adat, serta distribusi manfaat ekonomi dari sektor ekstraktif menjadi beberapa poin yang mungkin akan menjadi fokus tinjauan.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa pengelolaan tailing atau limbah tambang di wilayah Mimika telah menjadi perdebatan panjang. Di sisi lain, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Dana Otonomi Khusus.

Respons dan Langkah Selanjutnya

Hingga berita ini ditulis, Komisi IV DPR belum menetapkan tanggal resmi pembahasan usulan ini. Namun, sejumlah anggota dewan menyatakan dukungannya. Mekanisme pembentukan tim akan melalui rapat internal Komisi IV yang kemudian disahkan oleh pimpinan.

“Kami berharap usulan ini segera ditindaklanjuti. Tim ini nantinya bisa terdiri dari anggota Komisi IV, perwakilan kementerian, dan mungkin juga melibatkan pemerintah daerah setempat,” imbuh Robert Joppy Kardinal.

Jika terealisasi, kunjungan ini akan menjadi salah satu dari rangkaian pengawasan parlemen terhadap operasi tambang di Papua. Publik pun menanti temuan dan rekomendasi dari tim yang akan dibentuk tersebut.