Medan – Pemprov Sumut Genjot Kepatuhan Pajak Kendaraan Lewat Program GAS KEN

Pagi itu, di sebuah ruas jalan protokol di Medan, suara pengeras suara dari mobil patroli Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara menyapa para pengendara. Petugas berseragam rapi turun dari kendaraan, membawa tablet dan setumpuk brosur, menawarkan kemudahan yang sebelumnya kerap dihindari: membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Suasana canggung dan penuh tawar-menawar yang dulu identik dengan razia pajak kini berubah. Senyum dan pendekatan persuasif menjadi senjata utama dalam program terbaru yang digaungkan Pemprov Sumut, yakni GAS KEN. Program yang merupakan akronim dari Gerakan Aksi Sadar Kepatuhan Kendaraan Bermotor ini menjadi ujung tombak upaya mendongkrak kepatuhan wajib pajak di wilayah dengan jumlah kendaraan yang terus membengkak setiap tahunnya.

Akar Masalah dan Urgensi GAS KEN

Data Bapenda Sumut menunjukkan bahwa dari sekitar 5,8 juta kendaraan yang terdaftar hingga akhir tahun lalu, tingkat kepatuhan pembayaran PKB masih berkisar di angka 65 persen. Sisanya, lebih dari 2 juta unit kendaraan, menunggak dengan potensi penerimaan daerah yang hilang mencapai Rp 820 miliar. Kepala Bapenda Sumut, dalam pemaparannya di ruang rapat yang sederhana namun penuh peta sebaran tunggakan, menggambarkan kondisi ini sebagai lubang besar di kantong APBD.

"Kami tidak bisa lagi hanya menunggu di balik loket. Angka kepatuhan yang rendah ini menggerus kemampuan kami membiayai pembangunan. Lewat GAS KEN, kami menjemput bola, mendatangi wajib pajak di tempat kerja, di pusat perbelanjaan, bahkan di bengkel-bengkel," ujar Kepala Bapenda Sumut.

Program ini lahir dari analisis bahwa rendahnya kepatuhan bukan semata soal kemampuan ekonomi, melainkan lebih pada tingkat kesadaran dan akses. Banyak pemilik kendaraan merasa proses pembayaran rumit, antrean panjang di Samsat melelahkan, dan informasi denda yang tidak transparan. GAS KEN dirancang untuk membalik persepsi itu.

Strategi Jitu: Digitalisasi dan Insentif

Pemprov Sumut melalui Bapenda tidak hanya mengandalkan pendekatan lapangan. Tulang punggung GAS KEN adalah digitalisasi layanan yang agresif. Kini, cukup melalui ponsel, wajib pajak dapat mengakses aplikasi Samsat Digital Sumut, mengecek besaran pokok dan denda, lalu membayar lewat beragam kanal mobile banking dan e-wallet. Langkah ini memangkas waktu transaksi dari rata-rata dua jam menjadi kurang dari 10 menit.

Tak hanya itu, periode Maret hingga Juni tahun ini juga diberlakukan pemutihan denda hingga 100 persen untuk tunggakan tahun sebelumnya. Kebijakan ini langsung disambut lonjakan transaksi. Berdasarkan data harian Bapenda, pada pekan pertama program, jumlah pembayaran harian melonjak hingga tiga kali lipat dibandingkan hari biasa di luar periode pemutihan. Seorang pemilik bengkel di kawasan Medan Amplas, Budi Santoso, mengaku terbantu dengan kemudahan itu.

"Biasanya saya males bayar karena dendanya numpuk, bisa jutaan sendiri. Begitu dengar ada penghapusan denda lewat GAS KEN, saya langsung buka aplikasi. Ternyata cuma bayar pokok, ringan di kantong," kata Budi antusias.

Respons Masyarakat dan Kolaborasi Lapangan

GAS KEN juga melibatkan tim gabungan yang menyasar titik-titik kumpul seperti pasar induk, terminal, dan kompleks perumahan. Di Lapangan Merdeka Medan, sebuah posko pembayaran dadakan didirikan setiap akhir pekan. Di sana, petugas membantu warga mengecek status pajak, mencetak kuitansi, sekaligus memberikan edukasi pentingnya pajak untuk pembangunan jalan dan fasilitas publik.

Mahmud, seorang sopir angkot, mengaku baru pertama kali merasakan kemudahan membayar pajak tanpa calo. "Dulu takut ditipu calo, biaya nggak jelas. Sekarang bisa sendiri, petugasnya ramah," ucapnya sambil menunjukkan bukti pembayaran digitalnya. Pemandangan seperti ini, perlahan tetapi pasti, mulai mengikis citra negatif pembayaran pajak yang selama ini identik dengan pungutan liar dan kerumitan birokrasi.

Tantangan dan Proyeksi Pendapatan

Meski mendapat sambutan positif, tantangan tetap ada. Rendahnya literasi digital pada kelompok usia tua dan petani kendaraan di pedesaan membuat pendekatan offline masih sangat dibutuhkan. Bapenda menyiasatinya dengan menggandeng kepala desa dan karang taruna setempat. Tahun ini, Pemprov Sumut membidik lonjakan kepatuhan hingga 80 persen, yang akan menyumbang tambahan pendapatan sebesar Rp 1,2 triliun dari sektor PKB. Optimisme ini tertuang dalam APBD Perubahan yang baru saja disahkan.

Program GAS KEN menjadi contoh bagaimana inovasi administratif dan keberanian memberikan insentif dapat menyulap kewajiban yang semula dihindari menjadi kebiasaan yang ringan. Di balik hiruk-pikuk lalu lintas Medan, tertib pajak kini dibangun bukan dengan ancaman sanksi, melainkan dengan senyum petugas dan satu ketukan di layar ponsel.