Ambon — Imigrasi Maluku dan Kejati Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku memperkuat koordinasi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Sinergi yang diresmikan dalam pertemuan di Ambon, Rabu (7/5), ini difokuskan pada pengawasan warga negara asing (WNA) serta penanganan pelanggaran keimigrasian yang semakin beragam. Kepala Kanwil Imigrasi Maluku, J. Siahaan, dan Kepala Kejati Maluku, R. Tampubolon, memimpin langsung rapat koordinasi tersebut. Kedua institusi sepakat untuk mengintegrasikan sistem pemantauan dan penindakan hukum guna menutup celah pelanggaran yang kerap terjadi di wilayah kepulauan ini.

Dalam forum itu, Siahaan mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, jajarannya mencatat 153 pelanggaran keimigrasian, naik 11,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 137 kasus. Pelanggaran didominasi oleh overstay (78 kasus) dan penyalahgunaan izin tinggal (32 kasus). Dari total pelanggaran, 47 WNA telah dideportasi ke negara asalnya, sementara sisanya dikenakan sanksi administratif maupun proses projustitia. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan Kejati sangat vital, terutama dalam hal pendampingan hukum dan eksekusi putusan pengadilan terhadap pelanggar,” ujar Siahaan.

Maluku, yang terdiri dari ribuan pulau dan memiliki garis pantai panjang, dinilai memiliki kerawanan tinggi terhadap masuknya WNA secara ilegal. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi setempat bersama aparat penegak hukum lainnya akan memaksimalkan operasi gabungan. R. Tampubolon menambahkan, Kejati akan menugaskan jaksa spesialis di setiap kantor imigrasi untuk mempercepat penanganan berkas perkara. “Kami telah menyiapkan 6 jaksa fungsional yang akan ditempatkan secara rotating untuk menangani kasus keimigrasian. Ini sebagai wujud nyata komitmen kami dalam penegakan hukum yang cepat dan akuntabel,” jelasnya.

Langkah sinergis ini juga akan diperkuat oleh pertukaran data intelijen keimigrasian dan kepolisian, sehingga potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih dini. Satuan tugas pengawasan orang asing (Pora) yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota akan rutin melaporkan pergerakan WNA mencurigakan ke tim terpadu. Pola koordinasi semacam ini diharapkan bisa menekan angka pelanggaran hingga 20 persen pada 2026.

Analisis Penguatan Sinergi Penegakan Hukum Keimigrasian

Sinergi antara Imigrasi dan Kejati Maluku mencerminkan keniscayaan dalam lanskap penegakan hukum modern. Dengan mengkombinasikan kewenangan administratif imigrasi dan otoritas projustitia kejaksaan, kedua lembaga dapat menciptakan sistem pengawasan yang seamless. “Model kolaborasi seperti ini seharusnya direplikasi di seluruh wilayah, terutama daerah kepulauan yang rawan pelintas batas ilegal,” kata pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Pattimura, Dr. M. Latupono.

Data historis menunjukkan tren kenaikan pelanggaran yang cukup signifikan. Overstay menjadi momok utama karena banyak WNA yang masuk melalui jalur wisata lalu tidak kunjung keluar. Sementara itu, pemalsuan dokumen keimigrasian semakin canggih sehingga memerlukan forensik digital yang mumpuni. Penempatan jaksa spesialis akan membantu mempercepat gelar perkara dan meminimalkan potensi pembiaran.

Berikut perbandingan pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kanwil Imigrasi Maluku dalam dua tahun terakhir:

Kenaikan overstay dan penyalahgunaan izin mengindikasikan perlunya evaluasi pada sistem verifikasi dokumen dan pengawasan WNA secara real-time. Keberadaan jaksa spesialis diharapkan mampu mendorong penegakan sanksi pidana yang lebih tegas sehingga memberikan efek jera. Di sisi lain, penurunan kasus dokumen palsu dan masuk ilegal menunjukkan efektivitas operasi gabungan di lapangan.

Dalam jangka menengah, Kanwil Imigrasi dan Kejati Maluku akan menyusun standar operasional prosedur (SOP) bersama yang mencakup mekanisme pelaporan, penanganan temuan, hingga proses penuntutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan angka pelanggaran, tetapi juga memperkuat keamanan nasional melalui pintu masuk strategis di Maluku.