Pemkab Bekasi Jamin Kerahasiaan Data Warga di Sensus Ekonomi 2026

CIKARANG — Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Pernyataan ini disampaikan menyusul kekhawatiran sebagian warga yang enggan memberikan informasi rinci karena alasan privasi dan keamanan data. Pj Bupati Bekasi menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara sensus telah terikat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang secara tegas melindungi data individu responden.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun dengan puncak pencacahan pada Mei–Juni 2026. Seluruh unit usaha, mulai dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan besar di Kabupaten Bekasi akan didata. Petugas sensus yang diterjunkan mencapai 3.200 orang, setelah melalui pelatihan teknis dan pembekalan kode etik. Mereka dibekali surat tugas resmi, rompi identitas, dan aplikasi mobile yang langsung terenkripsi. Data yang masuk tidak menampilkan identitas pribadi dalam laporan akhir; hanya agregat statistik yang dipublikasikan.

Kepala BPS Kabupaten Bekasi, dalam keterangan tertulis Rabu (21/5/2026), menjelaskan bahwa setiap petugas wajib menandatangani pakta integritas. Pelanggaran terhadap kerahasiaan data bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp25 juta. “Masyarakat cukup menunjukkan dokumen legalitas usaha seperti NIB atau SIUP, dan data keuangan hanya dicatat dalam rentang tertentu, bukan angka pasti. Kami paham sensitivitas data bisnis,” ujarnya. BPS juga membuka layanan pengaduan di nomor 1500-789 jika ada petugas yang mencurigakan.

Pemkab Bekasi memperkuat jaminan ini dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati yang meminta seluruh camat dan kepala desa untuk aktif menyosialisasikan perlindungan data. Tujuannya agar partisipasi warga tinggi, karena sensus ini menjadi basis perencanaan pembangunan ekonomi daerah lima tahun ke depan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bekasi, jumlah pelaku usaha di wilayah ini mencapai 487 ribu unit pada 2025, dan ditargetkan seluruhnya tercakup dalam sensus. Tanpa partisipasi penuh, kualitas data akan rendah dan berimbas pada kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Landasan Hukum dan Mekanisme Perlindungan Data

Mengacu pada UU No. 16/1997 tentang Statistik, Pasal 21 menyebutkan bahwa penyelenggara statistik wajib merahasiakan keterangan individu. Data yang dilaporkan hanya berupa output statistik—bukan data mentah per responden. Pelanggaran dijerat dengan ketentuan pidana Pasal 36. Selain itu, BPS telah mengadopsi standar Statistical Disclosure Control yang lazim digunakan badan statistik internasional untuk mencegah identifikasi balik (re-identifikasi).

Secara teknis, data yang dikumpulkan melalui tablet sensus langsung dikirim ke server pusat BPS dengan enkripsi AES-256. Tidak ada penyimpanan lokal di perangkat petugas. Proses ini sudah diaudit oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa pemda tidak memiliki akses ke data individu; hanya BPS yang bisa mengolahnya untuk keperluan statistik. “Tidak ada data yang bocor ke instansi perpajakan atau perizinan. Ini murni untuk statistik,” tegasnya.

Mengapa Partisipasi Warga Krusial

Data Sensus Ekonomi menjadi cermin struktur ekonomi terkini. Di Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, sensus ini akan memetakan pergeseran dari usaha konvensional ke digital, dampak otomatisasi terhadap tenaga kerja, serta ketimpangan antarkecamatan. Partisipasi rendah akan menghasilkan bias non-respons—biasanya dari usaha kecil yang justru paling membutuhkan program pemerintah. Dengan demikian, jaminan kerahasiaan bukan hanya kewajiban hukum, melainkan syarat mutlak akurasi data.

“Kerahasiaan data adalah fondasi kepercayaan publik terhadap sistem statistik nasional. Begitu kepercayaan runtuh, pemulihannya bisa butuh puluhan tahun,” ujar pengamat statistik dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia.

Perbandingan Sanksi Pelanggaran Kerahasiaan Data Sensus

Dengan sanksi yang jelas dan sistem pengawasan berlapis, Pemkab Bekasi dan BPS optimistis dapat menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 tanpa kendala partisipasi. Masyarakat diimbau untuk segera menghubungi call center jika menemui petugas yang tidak dapat menunjukkan identitas resmi atau meminta data di luar format sensus.